Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fatimatuz Zahroh
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi II DPR RI menggelar forum penjaringan masukan skala besar (Batch IV) di Surabaya, Kamis (18/6/2026).
Forum ini difokuskan untuk melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) komprehensif terhadap jalannya implementasi Program Direktif Presiden Prabowo Subianto di tingkat pemerintah daerah.
Dari total 10 Program Direktif Presiden yang dievaluasi, dua program ekonomi dan sosial kemasyarakatan, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menjadi klaster yang paling banyak memanen sorotan dan catatan kritis dari kepala daerah.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menegaskan bahwa seluruh sumbat botol (bottleneck) yang dilaporkan dari daerah akan dihimpun secara utuh sebagai bahan perumusan formula baru bersama DPR RI dan kementerian teknis.
Baca juga: Pemprov Jatim Targetkan Bongkar Ratoon 54 Ribu Hektare di Jawa Timur, Tersebar di 24 Kabupaten
“Dua program itu (MBG dan KDMP) memang menjadi salah satu yang paling ingin kami dengar evaluasinya langsung dari daerah. Banyak masukan berharga yang kami terima terkait realisasi anggarannya di lapangan,” kata Yusharto di Surabaya, Kamis (18/6/2026).
Yusharto membeberkan, keluhan yang paling sering mencuat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah belum beroperasinya fasilitas dapur umum secara merata. Selain itu, penerapan standar operasional prosedur (SOP) nasional dinilai terlalu kaku dan kurang adaptif dengan kondisi geografis maupun logistik daerah.
Merespons jeritan tersebut, pemerintah pusat kini tengah mengkalkulasi ulang kebutuhan ideal pos dapur umum. Ke depan, pola operasional dapur dipastikan tidak akan diseragamkan secara kaku di seluruh pelosok Indonesia.
"Tidak semua titik dapur umum harus dipaksakan melayani 3.000 penerima manfaat. Ada beberapa daerah yang karakteristik dan kondisinya memang tidak membutuhkan kuota sebesar itu. Oleh sebab itu, pola manajemen hingga skema pembiayaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan," jelas Yusharto.
Sementara untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), BSKDN Kemendagri mencatat bahwa hambatan yang dialami oleh berbagai desa di Indonesia polanya hampir serupa, sehingga memerlukan pemetaan regulasi yang lebih makro sebelum menerbitkan langkah perbaikan.
Senada dengan temuan Kemendagri, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, secara terbuka memaparkan potret kendala lapangan yang dihadapi oleh jajaran Pemprov Jatim dalam mengeksekusi program prioritas nasional tersebut.
Adhy mengungkapkan, untuk program KDMP, denyut nadi koperasi di sejumlah desa di Jawa Timur hingga saat ini belum bisa bergerak optimal karena terbentur regulasi dan ketersediaan lahan fisik.
“Terkait Koperasi Desa Merah Putih, persoalan utamanya adalah operasional tidak bisa bergerak karena terbentur pemenuhan kebutuhan tanah. Begitu juga dengan MBG, sejauh ini pelaksanaannya di lapangan masih terus kami lakukan perbaikan dan penyesuaian agar bisa memenuhi standar baku pusat sekaligus ramah dengan kondisi lokal,” urai Adhy Karyono.
Kendati membeberkan sejumlah rapor evaluasi dari lini hulu, Adhy menegaskan bahwa Pemprov Jatim berada di barisan depan untuk mendukung penuh visi besar Presiden.
“Program-program direktif ini sangat bagus untuk kesejahteraan masyarakat dan kami di Jawa Timur mendukung penuh. Namun demikian, jika ada kendala teknis atau hal-hal yang harus disempurnakan di lapangan, tentu wajib kami sampaikan secara transparan kepada pusat agar pelaksanaannya ke depan semakin efektif dan efisien,” pungkasnya.
Sebagai informasi, forum Monev ini merupakan bagian dari pengawalan ketat terhadap 10 Program Direktif Presiden Prabowo, yang meliputi: pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan tiga juta rumah, swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, serta hilirisasi ekonomi kerakyatan.
