POS-KUPANG.COM – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) mencatat, Reaisasi Penyaluran KUR 2026 Per Juni telah mencapai Rp 124,7 triliun atau setara 44,7 Persn dari target Rp 279 triliun.

angka Realisasi Penyaluran KUR 2026 itu disampaika Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti.

Sektor Produktif masih mendominasi Penyaluran KUR 2026. 

Berdasarkan data historis periode 2020–2025, penyaluran KUR didominasi oleh sektor pertanian (37,7 persen) dan perdagangan (36 % ). Sektor lainnya mencakup jasa (16,9 % ), industri pengolahan (7,7 % ), perikanan (1,6 % ), serta konstruksi (0,1 % ).

Baca juga: Dukung UMKM Belu, Bank NTT Atambua Siap Salurkan KUR Mulai Juli 2026

Sebagai perbandingan, pada 2025 pemerintah berhasil merealisasikan KUR sebesar Rp 270 triliun dari target Rp 287 triliun, atau mencapai tingkat keberhasilan sekitar 92-93 % .

Astera Primanto Bhakti.mengungkapkan, capaian KUR 2026 melibatkan 1,98 juta debitur. 

Dari jumlah tersebut, komposisi penerima bantuan cukup berimbang antara debitur pria sebanyak 1,03 juta orang (52,2 % ) dan wanita sebanyak 950 ribu orang (47,8 % ).

"Capaian penyaluran KUR hingga saat ini telah mencapai Rp124,7 triliun atau 44,7?ri target," ujar Astera dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (15/6/2026).

Selain KUR, pemerintah juga mencatat kinerja positif pada program pembiayaan Ultra Mikro (Umi). Per 5 Juni 2026, realisasi penyaluran Umi mencapai Rp 5,36 triliun dengan total 14,87 juta debitur.

Baca juga: KUR BTN 2026 : Peluang Masih Terbuka Pelaku UMKM Silahkan Optimalkan Fasilitas di Akhir Juni

Berbeda dengan KUR, program Umi didominasi oleh debitur wanita yang mencapai 14,4 juta orang atau sekitar 97,26?ri total debitur. Secara akumulatif sejak 2017 hingga Juni 2026, total penyaluran Umi mencapai Rp 64,2 triliun, dengan pembagian Rp 39,5 triliun melalui akad syariah dan Rp 24,7 triliun melalui akad konvensional.

Program KUR dan Ultra Mikro (Umi) merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Melalui penyediaan modal dengan suku bunga yang terjangkau, pemerintah berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya beli masyarakat.

Inklusi keuangan yang didorong melalui program ini, khususnya keterlibatan perempuan dalam program Umi, menjadi langkah kunci dalam pemberdayaan ekonomi keluarga sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di tingkat akar rumput. (*)