BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN– Persoalan utang negara menjadi salah satu yang disorot Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Kalimantan Selatan dalam aksi unjuk rasa, Kamis (18/6) siang.

Mahasiswa awalnya berkumpul di Hotel A Banjarmasin, dan kemudian berjalan menuju Kantor DPRD Provinsi Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Pantauan di lokasi, demonstran membawa bendera organisasi serta sejumlah spanduk berisi kritik terhadap kondisi ekonomi nasional.

Salah satu spanduk yang dibentangkan bertuliskan “Rakyat Menjerit Negara Diam!!”. Mahasiswa juga menyampaikan orasi secara bergantian menggunakan pengeras suara di hadapan barisan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi.

Aksi tersebut merupakan bagian dari gelombang demonstrasi mahasiswa yang masih berlanjut di Kalimantan Selatan setelah sebelumnya Aliansi BEM se-Kalsel menggelar aksi serupa pada awal pekan ini.

Baca juga: BREAKING NEWS-  Ditresnarkoba Polda Kalsel Gagalkan Peredaran 128 Kilo Sabu, Tangkap Lima Orang

Baca juga: Ditresnarkoba Polda Kalsel Bekuk Pengedar di Parkiran RSUD Ulin, Sita Sabu Rp 231 Miliar

Dalam demonstrasi tersebut, HMI membawa delapan tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan sejumlah lembaga terkait, di antaranya agar pemerintah dan PT Pertamina mengevaluasi kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax serta menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga kebutuhan pokok.

Pada sektor ekonomi, demonstran menyoroti tingginya utang negara. Mereka meminta pemerintah menyusun strategi jangka panjang untuk menekan ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis utang melalui optimalisasi penerimaan negara, efisiensi anggaran, dan penguatan ekonomi nasional.

Menurut mereka, utang negara yang terus bertambah berpotensi menjadi beban bagi generasi mendatang apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan keuangan negara yang efektif dan berkelanjutan.

“Kami menuntut pemerintah untuk berhenti mengandalkan utang sebagai instrumen utama pembangunan. Negara harus mampu memperkuat kapasitas ekonominya sendiri dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki,” ujar seorang orator.

Demonstran juga menyoroti masih maraknya praktik korupsi dan kebocoran anggaran yang dinilai turut memperburuk kondisi fiskal negara.

Di tengah berbagai kebutuhan pembiayaan pembangunan, mereka menilai pemerintah seharusnya lebih dahulu membenahi tata kelola anggaran sebelum menambah beban utang baru.

Selain itu, mahasiswa menilai pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang dijalankan, tetapi juga dari kemampuan negara membiayai pembangunan secara mandiri.

Perwakilan mahasiswa sempat maju ke depan barisan dan lantang menyerukan agar Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, hadir menemui massa dan mendengarkan aspirasi secara langsung. “Supian mana, Supian. Mana,” terdengar yek yel dari masa aksi.

Dalam orasi, mahasiswa menekankan bahwa pertemuan dengan pimpinan dewan dianggap penting agar tuntutan tidak hanya berhenti di tingkat anggota, melainkan sampai ke pucuk pimpinan lembaga legislatif daerah.  

Beberapa saat kemudian Wakil Ketua DPRD Kalsel Alpiya Rakhman bersama beberapa anggota dewan lain menemui mahasiswa. Anggota dewan bersama para mahasiswa bersepakat melakukan dialog di kantor DPRD Kalsel.

Dalam dialog tersebut keterlibatan institusi kepolisian yang turut mengelola dapur pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga sempat disorot HMI Kalsel.

Namun Karo Ops Polda Kalsel, Kombes Pol Eko Irianto menegaskan bahwa keikutsertaan kepolisian dalam program tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, Polri berada di bawah Presiden sebagai kepala negara sekaligus pimpinan tertinggi institusi kepolisian. Sebab itu, program-program prioritas pemerintah juga menjadi bagian yang didukung oleh Polri.(sai/msr)