TRIBUN-MEDAN.COM –Efisiensi lewat penghentian sementara Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah memicu polemik.
Pengusaha dari Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) protes keras.
GAPEMBI organisasi yang mewadahi para pelaku usaha dan mitra penyelenggara MBG itu menyatakan keberatan terhadap Surat Edaran (SE) Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026 yang mengatur penghentian sementara program selama periode libur sekolah.
Ketua Umum DPP GAPEMBI, Alven Stony, menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan berbagai aturan yang sebelumnya telah menjadi dasar pelaksanaan program MBG.
"Menolak SE Nomor 12 tanggal 17 Juni tahun 2026, yang bertentangan dengan SK Kepala Badan Gizi Nasional atas Juknis (petunjuk teknis) Nomor 401.1 tanggal 29 Desember Tahun 2025," ujar Alven Stony dalam konferensi pers yang disiarkan Youtube Kompas TV, Kamis (18/6/2026).
Baca juga: Ahli Waris Tengku Sahmenan Minta Presiden Turun Tangan, Sebut Tanah Kakeknya di Duduki DJP 46 Tahun
"Dan bertentangan dengan PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara mitra dan BGN," sambungnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menjelaskan bahwa penghentian sementara MBG dilakukan karena sekolah-sekolah sedang memasuki masa liburan.
Menurut Qodari, periode tersebut akan dimanfaatkan oleh Badan Gizi Nasional untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan program, terutama pada aspek operasional SPPG.
"Kebetulan memang sekolah kita ini kan sedang memasuki masa libur, dan salah satu kebijakan yang sudah diambil oleh pimpinan BGN (Badan Gizi Nasional) adalah menghentikan atau menyetop dulu kegiatan dapur-dapur untuk menyuplai MBG selama masa libur," ujar Qodari dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).
Mahasiswa mengancam akan melakukan demonstrasi berjilid-jilid jika tuntutan tidak dipenuhi pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Ketua BEM Universitas Bung Karno (UBK) Muhammad Abdi Maludi.
"Hasil pertemuan jujur saja kurang memuaskan bagi kami. Mas Wapres memang menerima kami dengan baik dan mencatat poin-poin kritikan kami untuk disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto. Namun, yang kami butuhkan saat ini adalah kepastian tindakan, bukan sekadar catatan," ujar Abdi.
Terkait tenggat waktu spesifik 5x24 jam, Abdi memaparkan bahwa jangka waktu tersebut dinilai cukup bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi internal dan menunjukkan progres kerja yang nyata kepada publik.
"Ultimatum ini adalah bentuk kemarahan dan keresahan dari rakyat. Kami menilai kementerian-kementerian saat ini banyak yang programnya mangkrak, seolah-olah sedang tidur di kasurnya. Contohnya Kementerian HAM, kami melihat belum ada kerja yang konkret dirasakan masyarakat," jelas Abdi.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertemu sejumlah mahasiswa yang berunjukrasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).
Wapres menerima pendemo di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan.
1 Stop sementara dan melakukan evaluasi menyeluruh program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
2. Peninjauan kembali Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.
3. Stop militerisme dan tegakkan supremasi sipil.
4. Mendesak pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan ketahanan ekonomi nasional.
5. Berikan hak pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
6. Meninjau kembali kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak
Sementara demo di Medan, Komandan Distrik Militer (Dandim) 0201/Medan menanggapi aksi demo mahasiswa GMNI Kota Medan di depan Markas Kodim, Jalan Pengadilan Medan, Rabu (17/6/2026).
Dalam aksi demonstrasi tersebut, para mahasiswa sempat membakar ban bekas serta membentangkan spanduk berisi tuntutan untuk menggulingkan rezim Prabowo-Gibran.
.
Teriakan mahasiswa, menyoroti militer masuk dalam urusan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) penempatan TNI aktif di jabatan sipil hingga meminta TNI kembali ke barak, fokus mengurus pertahanan negara.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan jajaran batalyon baru di hampir seluruh wilayah kabupaten dan kota di Indonesia.
Penambahan struktur pasukan baru tersebut dinilai tidak memiliki urgensi strategis yang jelas serta berpotensi membebani keuangan negara secara berlebihan.
"Kemudian tuntutan kita yang ketiga itu adalah agar ditunda atau dihentikannya pembangunan batalyon di setiap kabupaten kota dan penambahan pasukan," ucap Damses merincikan draf tuntutan.
"Karena itu tidak arti, untuk saat ini tidak ada urgensi strategisnya. Dan itu juga bagian dari pemborosan anggaran," pungkas Ketua DPC GMNI Kota Medan tersebut.
Satu persatu orang-orang yang terlibat dalam skandal kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) bermunculan.
Pengembangan terbaru dari Kejaksaan Agung (Kejagung) memunculkan tersangka baru.
Dia adalah Glory Harimas Sihombing (GHS).
Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Riview tersebut sebagai tersangka keenam pada Kamis (18/6/2026) malam.
Berikut 6 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka;
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana
- Eks Wakil Kepala BGN Sonny Sonjaya
- Eks Wakil Kepala BGN Loedwijk Pusung
- Asep Yusuf Somantri selaku pihak swasta
- Andri Mulyono selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (Vendor Motor Listrik).
- Glory Harimas Sihombing (GHS) selaku Ketua Yayasan Indonesia Food Security Riview.
(cr25/tribun-medan.com/tribunnews.com/ Tribuntrends)
