TRIBUNKALTIM.CO - Perbedaan kebijakan luar negeri Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan mantan Presiden Barack Obama terkait penanganan isu Iran kini tengah menjadi pusat perhatian.
Hal ini mencuat setelah Presiden Donald Trump mengklaim bahwa nota kesepahaman (MoU) terbaru yang ia tanda tangani bersama Iran jauh lebih hebat dibandingkan kesepakatan nuklir era Barack Obama (JCPOA) pada tahun 2015 silam.
Namun, klaim sepihak Trump ini justru panen kritik dari berbagai kalangan.
Baca juga: Harga Pertamax Turun Usai Damai AS-Iran? Ini Jawaban Airlangga
Para pengamat internasional menyebut Trump sebenarnya mendapat keuntungan yang jauh lebih sedikit, namun ia sudah telanjur memberikan terlalu banyak konsesi serta kelonggaran strategis bagi pihak Teheran.
Padahal, penandatanganan kerangka kerja ini sejatinya sempat dinilai menjadi titik balik krusial untuk mengakhiri perang empat bulan yang melumpuhkan urat nadi perekonomian global.
Kendati demikian, jika dibedah, kesepakatan versi Trump dan kesepakatan komprehensif milik Obama memiliki jurang perbedaan yang sangat mencolok.
Mengutip laporan dari Reuters, terdapat tiga poin utama yang membedakan secara kontras antara perjanjian damai bentukan Donald Trump dengan kesepakatan matang era Barack Obama.
Kesepakatan yang ditandatangani Trump bukanlah perjanjian damai yang final.
Baca juga: 14 Poin Kesepahaman Damai AS-Iran, Teheran Bisa Klaim Sebagai Pemenang Perang
Dokumen tersebut hanya kerangka kerja setebal 1,5 halaman yang merangkum 14 poin kesepakatan damai kilat.
MoU bentukan Trump ini hanya sekedar membuka 'pintu' bagi negosiasi baru selama 60 hari ke depan.
Nantinya, selama periode tersebut, kedua negara baru akan membahas masalah-masalah berat yang belum selesai, seperti sanksi ekonomi, program pengayaan nuklir, hingga jalur dagang strategis Selat Hormuz.
Berbeda dengan kebijakan Trump, perjanjian Obama yang bertajuk JCPOA pada 2015 lalu adalah dokumen matang setebal lebih dari 160 halaman.
Perjanjian era Obama ini dulunya disobek oleh Trump pada 2018 karena dianggap "mengerikan".
Dalam kesepakatan terbaru ini, Trump memilih jalur bilateral, yaitu hanya melibatkan AS dan Iran secara langsung.
Baca juga: AS dan Iran Tandatangani Nota Kesepahaman Damai, 14 Poin Meliputi Penghentian Serangan ke Lebanon
Langkah ini berbeda total dengan taktik Obama yang membawa isu ini ke ranah multilateral guna memastikan posisi Iran benar-benar terkunci oleh hukum internasional.
Di era Obama, Iran diwajibkan mematuhi aturan pembatasan ketat terkait kepemilikan uranium tingkat senjata, lengkap dengan inspeksi internasional yang sangat masif dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Namun, di bawah kesepakatan interim Trump, AS justru langsung memberikan kelonggaran di awal.
Trump langsung mencabut blokade dan mengizinkan Iran kembali menjual minyak dan bahan bakarnya ke pasar internasional, padahal janji Iran untuk membatasi aktivitas nuklirunya masih sangat umum dan belum mengikat.
Iran hanya setuju untuk "membahas" masalah nuklir tersebut dalam tenggat waktu 60 hari ke depan.
Baca juga: 14 Pasal Kesepakatan AS-Iran Resmi Berlaku Hari Ini, Negosiasi Lanjutan 60 Hari Dimulai
Sementara itu, Trump saat ini tengah mendapatkan kecaman dari banyak pihak terkait dana rekonstruksi raksasa yang akan diberikan kepada Iran.
Kecaman itu muncul setelah adanya klausul pembentukan dana rekonstruksi untuk Iran dengan nilai fantastis, mencapai 300 miliar dolar AS atau setara dengan Rp4,9 kuadriliun.
Klausul raksasa tersebut tercantum dalam MoU 14 poin yang ditandatangani secara elektronik oleh Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.
Perjanjian ini dirancang sebagai landasan gencatan senjata selama 60 hari demi menghentikan eskalasi perang yang membara di Timur Tengah sejak Februari lalu.
Meskipun kesepakatan tersebut berhasil membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri blokade laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, poin mengenai dana pemulihan infrastruktur Iran langsung menjadi sasaran tembak para politisi di Washington.
Baca juga: Trump Umumkan Kesepakatan AS-Iran, Israel Tolak dan Tegaskan tak Akan Tarik Pasukan dari Lebanon
Menyadari adanya potensi blunder politik di dalam negeri, Presiden Donald Trump langsung buka suara melalui akun media sosialnya.
Trump buru-buru menepis kekhawatiran publik dan menegaskan bahwa Washington tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun untuk mendanai pemulihan Iran.
"Amerika Serikat tidak akan menanggung biaya tersebut," tegas Trump, mengutip Al Jazeera.
Ia justru memamerkan dampak positif jangka pendek dari kesepakatan damai ini, yakni mulai mengalirnya kembali pasokan minyak global yang memicu penurunan harga bahan bakar di pasar internasional.
Tak hanya Trump, Wakil Presiden AS JD Vance turut pasang badan membela kebijakan bosnya.
Dalam sebuah wawancara televisi, Vance memastikan bahwa tidak ada dana dari APBN AS yang dialokasikan bagi Teheran.
Baca juga: Trump Umumkan Kesepakatan AS-Iran, Israel Tolak dan Tegaskan tak Akan Tarik Pasukan dari Lebanon
"Iran tidak akan menerima satu sen pun uang dari pembayar pajak AS. Tanggung jawab finansial itu milik negara-negara Teluk yang kaya," ujar Vance.
Vance juga menyerang balik para kritikus dengan menyatakan bahwa MoU ini merupakan kemenangan telak bagi diplomasi AS karena mampu menghentikan perang dan mengamankan jalur dagang internasional tanpa perlu mengorbankan lebih banyak tentara Amerika.
Kendati pemerintah telah memberikan klarifikasi berlapis, gelombang penolakan dari kelompok garis keras pro-Israel dan kubu oposisi tetap tak terbendung.
Mereka menganggap komitmen dana Rp4,9 kuadriliun tersebut sebagai bentuk "hadiah" yang melunakkan posisi AS terhadap Iran.
Kritik paling pedas datang dari Senator faksi Republik, Bill Cassidy.
Tanpa tedeng aling-aling, ia menyebut kesepakatan yang digagas Trump ini sebagai keputusan yang memalukan.
"Ini adalah blunder kebijakan luar negeri terburuk dalam beberapa dekade terakhir," kecam Cassidy. (*)
