TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) telah mencapai Rp220 miliar sepanjang 2026.
Data tersebut dipaparkan dalam Rapat Pimpinan Forkopimda bersama Pemerintah Provinsi Sulbar yang membahas evaluasi proyek strategis nasional di Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (18/6/2026).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulbar, Syakran Rudy, mengungkapkan program tersebut telah menjangkau ratusan ribu warga di Sulawesi Barat.
Baca juga: Sering Gasak Kotak Amal Masjid, Pemuda di Mamuju Diringkus dengan Motor Curian
Baca juga: Puluhan Dapur MBG 3T di Mamuju Tengah Mandek
"Hingga saat ini, tercatat sebanyak 375.922 warga Sulbar menjadi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis," ujar Syakran.
DJPb Sulbar mencatat sebanyak 189 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditargetkan dibangun di Sulawesi Barat.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 169 SPPG telah aktif beroperasi dengan melibatkan sedikitnya 900 pelaku usaha atau pemasok (supplier).
Adapun sebaran 169 SPPG yang telah beroperasi di enam kabupaten meliputi Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 55 SPPG, Mamuju 31 SPPG, Majene 26 SPPG, Pasangkayu 23 SPPG, Mamasa 16 SPPG, dan Mamuju Tengah 15 SPPG.
Meski realisasi anggaran dan pembentukan satuan pelayanan berjalan cukup masif, Syakran mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.
Salah satu tantangan utama adalah persaingan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku antar-SPPG.
Kondisi tersebut diperparah dengan lokasi sejumlah SPPG yang berdekatan sehingga memicu persaingan memperoleh pasokan bahan pangan.
Selain itu, keterbatasan produksi pangan lokal di Sulawesi Barat menyebabkan sebagian besar kebutuhan bahan baku untuk program MBG masih harus didatangkan dari luar daerah.
DJPb Sulbar juga mencatat terdapat 20 SPPG di Sulawesi Barat yang saat ini berstatus ditangguhkan atau suspend.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi pelaksanaan program MBG agar target pelayanan dan pemenuhan gizi masyarakat dapat berjalan optimal. (*)
Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi
