Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak pada kesejahteraan guru. P2G menemukan bahwa setelah ada program MBG, terdapat guru berstatus PPPK yang dipecat serta gaji yang masih di bawah honorer.
"Setelah ada MBG 2026, terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap guru PPPK yang dianggap sudah sejahtera, dipecat juga, dan juga (ada) guru honorer (yang kena). Guru honorer yang sudah terangkat menjadi PPPK paruh waktu juga gajinya di bawah guru honorer," ucapnya dalam sidang perkara nomor 40/PUU-XXIV/2026, 52/PUU-XXIV/2026, dan 55/PUU-XXIV/2026 yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).
Dalam temuan P2G, ada puluhan guru PPPK di Tuban yang kontraknya diputus. Sementara di Sumedang, ada guru PPPK yang gajinya hanya Rp50.000 per bulan.
"Di Tuban ada 39 guru PPPK diputus kontraknya. Dan di berbagai tempat, seperti di Cianjur, Jawa Barat, juga di Lombok Timur, banyak sekali. Di Langkat, Sumatera Utara, di Blitar ada guru PPPK paruh waktu digaji Rp500.000 per bulan. Di Sumedang itu Rp50.000," ungkap Iman.
"Singkat-singkatnya adalah bahwa semua jenis guru itu terdampak dari MBG," imbuhnya.
Beban Kerja Guru Meningkat
Pihak P2G juga telah melakukan survei terhadap 239 guru terkait kondisi mereka setelah adanya program MBG. Hasilnya, ditemukan peningkatan beban kerja, keterlambatan gaji, hingga kesempatan PPPK yang tidak ada.
"Kami melakukan survei 239 guru. Dampaknya apa saja? Beban kerja meningkat. 92 guru mengatakan seperti itu. Waktu mengajar berkurang karena program MBG itu enggak ada belajar-belajarnya. Ini pemerintah harus tahu. Penghasilan tidak mencukupi, keterlambatan gaji, fasilitas pendidikan berkurang, tunjangan terlambat, kesempatan diangkat PPPK tidak ada," papar Iman.
Iman menyampaikan bahwa guru SMA Negeri di Depok, Jawa Barat, berstatus PPPK paruh waktu melaporkan karena banyak komponen kesejahteraan yang justru hilang. Termasuk jam tambahan mengajar tidak dibayarkan.
Kemudian, tugas sebagai wali kelas juga tidak mendapatkan honor, peran sebagai pembina kegiatan tidak memperoleh kompensasi, dan seterusnya.
"Alokasi dana pendidikan untuk kesejahteraan dan masa depan guru dalam beberapa tahun terakhir ini dan utamanya tahun ini semakin mencekik secara psikologis," ujar Iman yang merupakan guru sejarah Madrasah Aliyah Al-Tsaqafah Pondok Pesantren Yayasan Said Aqil Siroj (SAS).
Iman menilai bahwa karena terbatasnya anggaran, pemerintah daerah tidak bisa menggaji guru. Ini berkaitan dengan anggaran daerah yang dipotong untuk mendukung program prioritas pemerintah pusat, seperti MBG.
"Karena anggaran daerah dipotong langsung oleh pusat, yang seharusnya bisa membayar gaji PPPK paruh waktu karena anggaran dikurangi. Jadi tidak terbayar seperti seharusnya," ujarnya.
"Yang saya sampaikan itu bukan analisis. Itu adalah kata-kata langsung dari teman-teman guru," tambahnya.
Dengan kondisi saat ini, P2G juga menerima laporan bahwa ada banyak guru yang berhenti. Mereka kemudian pergi ke luar negeri untuk bekerja di bidang lain.
"Teman-teman saya banyak yang berhenti jadi guru. Dia cari pekerjaan, pengin ke Australia jualan buah, bertani buah gitu. Itu (beneran) terjadi gitu. Jadi ini menurut saya darurat dan tidak bisa dianggap sepele," tegas Iman.
Gaji Guru PPPK yang Lebih Rendah dari Honorer
Berdasarkan temuan P2G, Iman melaporkan beberapa daerah yang memiliki guru PPPK paruh waktu terdampak program MBG antara lain:
Kabupaten Dompu
Kabupaten Deli Serdang
Kabupaten Lombok Timur
Kabupaten Musi Rawas
Kabupaten Tuban
Kabupaten Cianjur
Kabupaten Langkat
Kabupaten Sumedang
Kabupaten Bandung
Kabupaten Blitar
Kabupaten Aceh Selatan
Kabupaten Kota Serang
Kabupaten Lhoksemawe
Kota Bandung
Guru-guru PPPK paruh waktu di sejumlah daerah tersebut ada yang digaji Rp330.000, Rp500.000, Rp100.000, bahkan ada yang digaji Rp50.000 per bulan.
