SURYA.CO.ID, SURABAYA – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam PC PMII Surabaya menggelar aksi di depan gedung DPRD Jatim di Jalan Indrapura guna menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis karena dinilai justru merugikan rakyat kecil, Jumat (19/6/2026).
Aksi unjuk rasa ini menjadi gelombang protes terbaru yang terus bermunculan di Kota Pahlawan dalam sepekan terakhir.
Massa datang membawa mobil komando serta membentangkan spanduk kritikan tepat di depan pagar kawat berduri gedung dewan.
Baca juga: Demo Mahasiswa di Surabaya: BEM Unesa Beraksi Bawa 9 Tuntutan di Grahadi
Para mahasiswa menilai kebijakan prioritas di era Presiden Prabowo Subianto saat ini tidak berpihak kepada masyarakat bawah.
Mereka menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis atau MBG dan program Koperasi Merah Putih.
“Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini sangat tidak berpihak pada rakyat kecil. Merugikan rakyat,” kata Roisatul Muttaqin Alallo, alah seorang perwakilan mahasiswa.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu dari 11 poin gugatan karena dianggap tidak transparan serta menyedot anggaran negara terlalu besar.
Gedung DPRD Jatim dipilih sebagai lokasi unjuk rasa dengan harapan para wakil rakyat mampu mengawal dan menyampaikan langsung keluhan itu ke pusat.
“Kami rasa DPRD ini adalah salah satu komponen yang bisa mendengarkan dan bisa mengawal segala kebijakan dan menyampaikan kepada Pak Prabowo juga,” tandasnya.
Baca juga: Demo Di Depan DPRD Surabaya, Mahasiswa Tuntut Perbaikan Ekonomi dan Evaluasi MBG
Suasana di depan gerbang utama sempat memanas saat massa mulai menyulut api pada ban mobil bekas yang sudah disiapkan sejak awal.
Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf bersama Anggota Komisi A Yordan Batara Goa akhirnya keluar untuk menemui para demonstran itu.
Kehadiran pimpinan dewan sempat disambut teriakan dan protes keras lantaran dinilai melempar tanggung jawab ke pemerintah pusat.
“Kewenangan itu berada di pemerintah pusat,” kata Musyafak.
Ketegangan akhirnya mereda setelah kedua belah pihak melakukan dialog dan sepakat menandatangani penyerahan aspirasi itu.
Selain penolakan program MBG, mahasiswa membawa total 11 tuntutan termasuk reformasi hukum, penolakan PHK massal, hingga penurunan harga bahan pokok.
Aksi kritis dari kelompok masyarakat sipil ini tercatat sudah terjadi beruntun sebanyak tiga kali dalam satu minggu terakhir di Surabaya.
Sebelumnya, demonstrasi serupa dengan sasaran kebijakan pemerintah juga sempat mengguncang depan Gedung Negara Grahadi pada Senin dan Rabu lalu.
