BANGKAPOS.COM -- Nasib Nana Kencanawati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dari fraksi Gerindra terancam disanksi setelah menghina fisik pendemo dengan sebutan gembrot.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dari fraksi PKB, Hasan Basori, memastikan persoalan ini ditangani sesuai mekanisme internal yang berlaku.
Dalam waktu dekat, pihaknya bakal memanggil Nana Kencanawati untuk dimintai klarifikasi.
"Persoalan yang menyangkut perilaku dan etika anggota DPRD akan ditangani sesuai mekanisme yang berlaku."
"Kami akan memanggil pihak yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi," ujar Hasan.
Hasan menyatakan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran atau kesalahan, maka sanksi akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca juga: Sosok Nana Kencanawati, Wakil Ketua DPRD Cirebon Hina Pendemo MBG Gembrot, Berujung Digeruduk Massa
"Kalau ditemukan pelanggaran, tentu akan ada tindak lanjut dan penentuan sanksi sesuai hasil pemeriksaan," ucapnya.
Saat ini, kata Hasan, BK masih melakukan koordinasi internal terkait kasus tersebut.
"Saat ini BK masih melakukan koordinasi internal sambil menunggu adanya laporan atau aduan resmi yang masuk," jelas dia.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia menyayangkan sikap Nana Kencawanati yang berujung menjadi kontroversi.
Sophi menegaskan, apa yang dilakukan Nana merupakan pernyataan pribadi dan bukan sikap resmi lembaga DPRD Kabupaten Cirebon.
"Dan itu saya tegaskan, komentar tersebut bukan atas nama kelembagaan," ujar Sophi saat diwawancarai di kantornya, Rabu.
Sophi mengatakan, pihaknya telah mengambil langkah awal berupa teguran kepada yang bersangkutan.
"Kami tentunya juga sudah menegur dan nanti akan ada tindak lanjut internal di DPRD."
"Namun, saya sampaikan dan tegaskan sekali lagi bahwa hal itu tidak mengatasnamakan lembaga DPRD, dan kami juga sangat menyayangkan hal tersebut," ucapnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Gerindra, Nana Kencanawati, dinilai menyerang fisik seorang ibu rumah tangga bernama Made Nok yang sebelumnya mengkritik Program Makan Bergizi Gratis atau MBG saat aksi demonstrasi di depan DPRD Kota Cirebon.
Tangkapan layar komentar Nana beredar luas di media sosial, meski unggahan komentar di akun Nana diketahui sudah dihapus.
Kontroversi bermula dari video Made Nok yang mengikuti aksi demonstrasi gabungan Aliansi BEM Cirebon Raya di depan DPRD Kota Cirebon, Senin (15/6/2026).
Dalam video tersebut, Made Nok menyampaikan kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
Ia meminta pemerintah lebih memprioritaskan pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan pokok masyarakat.
"Saya mewakili emak emak ikut unjuk rasa, banyak anak yang tidak bisa meneruskan pendidikan, hentikan MBG. Kami hanya butuh pendidik murah, kesehatan murah, sandang pangan murah," teriak Made Nok saat berorasi.
Baca juga: Sosok Rahadian M Saputra, Pria Berkebaya di Kirab Suro Mangkunegaran Solo, Kini Minta Maaf
Video orasi itu kemudian diunggah sejumlah media massa dan menyebar di media sosial.
Pada salah satu unggahan, akun Instagram @nanakencanawati menulis komentar yang dinilai merendahkan Made Nok.
"Lagian siapa yang mau ngasih lo makan????, udah GEMBROT!!!," tulis akun tersebut.
Komentar itu kemudian dihapus. Namun, tangkapan layarnya sudah telanjur tersebar luas dan memicu kritik publik.
Setelah komentar tersebut ramai diperbincangkan, akun media sosial Nana diketahui menutup kolom komentar.
Akun tersebut juga mengubah pengaturan menjadi privat.
Langkah itu terjadi setelah kritik terhadap dugaan body shaming oleh pejabat publik semakin banyak muncul di media sosial.
Komentar bernada mengejek seorang anggita DPRD kepada ibu-ibu pendemo masih berbuntut panjang.
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Cirebon sampai menggeruduk Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Kamis (18/6/2026).
Mereka mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD segera mengambil tindakan atas polemik yang dinilai mencoreng marwah lembaga legislatif.
Aksi yang diikuti mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu berlangsung di depan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon.
Mereka menilai, komentar yang diduga dilontarkan Nana di media sosial mencerminkan krisis empati dan etika seorang pejabat publik.
Komentar itu juga menjadi tamparan bagi institusi DPRD karena disampaikan oleh seorang pimpinan anggota dewan.
"Krisis empati dan etika dari lembaga DPRD menandakan kualitas sumber daya manusia wakil rakyat berada di bawah harapan masyarakat."
"Tentu hal ini sangat mengecewakan rakyat Kabupaten Cirebon," Kata Ketua PC PMII Kabupaten Cirebon, Ruslan Baidhowi Kamal, saat ditemui di sela aksi, Kamis, mengutip TribunJabar.id.
Seharusnya, anggota dewan yang merupakan pejabat publik mampu menjaga etika dalam setiap ruang komunikasi, termasuk media sosial.
"Seorang wakil rakyat harus menunjukkan moralitas dan sikap yang berpendidikan. Bukan justru melontarkan komentar yang berpotensi melukai masyarakat," ucapnya.
Ruslan menegaskan, mahasiswa mendesak BK DPRD Kabupaten Cirebon segera bertindak dan memproses persoalan tersebut secara transparan.
"Kami meminta BK DPRD mengambil sikap tegas. Pemeriksaan harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat mengetahui bagaimana kasus ini ditangani," jelas dia.
Menurut Ruslan, kritik masyarakat merupakan hak konstitusional yang harus dihormati oleh pejabat publik.
Ia menilai, kritik seharusnya dijawab dengan argumentasi, bukan serangan terhadap fisik orang yang menyampaikan pendapat.
"Ketika sebuah kritik dibalas dengan serangan fisik (ad hominem), di situlah kita tahu bahwa sang penguasa sedang mengalami kepailitan nalar berpikir dan krisis argumentasi," kata Ruslan.
PMII menilai komentar bernada body shaming tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik.
Organisasi tersebut juga melihat peristiwa ini sebagai bagian dari persoalan krisis moral dalam kepemimpinan.
(Bangkapos.com/Kompas.com/TribunJabar.id)
