TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan kabar mengenai nasib 16 mahasiswa Universitas Trisakti yang sebelumnya berstatus tersangka.

Di hadapan ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Gerbang DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026), Saan yang didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan status tersangka terhadap 16 mahasiswa tersebut akan dicabut dalam waktu sepekan.

Pernyataan itu disampaikan Saan setelah melakukan audiensi dengan perwakilan mahasiswa yang berasal dari Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, serta HMI MPO.

"Ketua Komisi III sudah berkomunikasi, dalam satu minggu ke depan insyaAllah mahasiswa Trisakti yang 16 itu status tersangkanya akan dicabut," kata Saan dari atas mobil komando yang disambut sorak-sorai massa.

Massa mahasiswa yang sejak siang menggelar demonstrasi langsung menyambut pernyataan tersebut dengan tepuk tangan dan teriakan.

Baca juga: Mahasiswa Trisakti Tinggalkan Gedung DPR, Jalan Gatsu Dari Semanggi Arah Slipi Kembali Dibuka

Selain menyampaikan perkembangan terkait mahasiswa Trisakti, Saan juga mengungkapkan bahwa dua mahasiswa Universitas Mercu Buana yang sempat diamankan aparat karena membawa bensin akan dibebaskan.

Adapun mahasiswa tersebut bernama Jefri dan Habib.

"Begitu bubar demo, mereka langsung bebas, lepas, dibebaskan," ujarnya.

Baca juga: Mahasiswa Mercu Buana Tinggalkan Gerbang DPR RI, Massa Trisakti Bertahan

Dalam kesempatan itu, Saan juga menjelaskan sejumlah aspirasi mahasiswa telah disampaikan langsung kepada pemerintah, termasuk kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Salah satu isu yang menjadi perhatian mahasiswa adalah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta Barat.

Saan memastikan, pemerintah segera menindaklanjuti persoalan tersebut.

Ia juga menyinggung hasil evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dibahas bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Dalam dialog yang difasilitasi DPR, disebutkan terdapat potensi efisiensi anggaran hingga sekitar Rp70 triliun dari sejumlah pos yang dinilai tidak efektif.

Dia memastikan seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa akan diteruskan dan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah.

"Terkait tuntutan yang lain, kami akan secepatnya komunikasikan dan tindak lanjuti dengan pemerintah," ujarnya.