Jika kesepakatan damai bertahan, konflik antara Amerika Serikat dan Iranmungkin segera berakhir. Namun, butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sebelum ekonomi global benar-benar kembali ke jalur sebelumnya.
Perang Iran dan krisis energi saat ini kembali memperlihatkan ketergantungan ekonomi dunia pada minyak dan gas. Sejumlah ekonom menilai sudah saatnya mempercepat transisi dari energi fosil dan mengurangi ketergantungan pada pasar energi yang fluktuatif.
Dalam pembukaan pertemuan iklim tahun ini di kota Bonn, Jerman, Kepala Iklim PBB Simon Stiell mengatakan perang di Timur Tengah tidak hanya menyebabkan "penderitaan manusia yang sangat besar”, tetapi juga memicu "krisis biaya energi fosil yang mencekik ekonomi di mana-mana.”
Ia menyebut kini sudah "sangat jelas” bahwa ketergantungan pada bahan bakar fosil berarti terus mengimpor inflasi dan ketidakstabilan ekonomi.
Negosiasi di Bonn telah berlangsung selama dua pekan terakhir dengan tujuan menyiapkan agenda untuk konferensi iklim COP 2026 yang akan digelar di Turki pada November.
Konferensi COP tahunanmempertemukan hampir 200 negara peserta Perjanjian Paris, kesepakatan 2015 yang bertujuan membatasi kenaikan suhu global jauh di bawah 2 derajat Celsius dan berupaya menahannya di 1,5 derajat.
Pembakaran batu bara, minyak, dan gas masih menjadi penyebab utama kenaikan suhu global. Karena itu, perundingan tahunan ini berfokus pada transisi menuju masa depan energi bersih yang adil dan merata.
Namun, istilah "bahan bakar fosil” sendiri tidak secara eksplisit muncul dalam Perjanjian Paris. Selama bertahun-tahun, pembahasan soal penghapusannya bahkan dianggap tabu dalam ruang negosiasi.
Namun para pengamat menilai lonjakan harga energi terbaru telah menggeser perdebatan politik di Bonn dan membuka diskusi baru tentang kemandirian energi. Terutama karena negara pengimpor minyak dan gas kini menghadapi biaya yang lebih tinggi, meski perubahan suasana politik ini belum sepenuhnya masuk ke dalam negosiasi teknis.
Dalam KTT iklim di Brasil pada November 2025, negara-negara gagal menyepakati peta jalan yang jelas untuk menghapus bahan bakar fosil, setelah diblokir oleh negara-negara produsen minyak seperti Arab Saudi dan Iran. China, Rusia, Tanzania, dan Senegal juga menolak penguatan bahasa terkait transisi tersebut.
Sebagai respons atas kebuntuan ini, sekitar 60 negara berkumpul di Kolombia pada April dalam konferensi khusus untuk mendorong transisi dari bahan bakar fosil (TAFF).
Pertemuan ini disebut sebagai "coalition of the willing”. Dipimpin Kolombia dan Belanda, forum ini melibatkan negara seperti Brasil, Australia, Norwegia, serta negara-negara yang sudah terdampak parah perubahan iklim. Jerman juga hadir dalam pertemuan.
Pandangan soal inisiatif TAFF ini masih sangat beragam, termasuk apakah bisa memengaruhi implementasi Perjanjian Paris, yang merupakan kesepakatan terpisah.
Namun seorang diplomat senior dari negara peserta TAFF mengatakan kepada DW secara anonim bahwa pembahasan mengenai struktur dan mekanisme kerja aliansi ini masih terus berlangsung secara tertutup di Bonn.
Negara-negara yang menolak rencana penghapusan bahan bakar fosil khawatir TAFF dapat mengganggu dinamika politik yang lebih luas dalam negosiasi PBB.
"Ini adalah proses multilateral dan kita tidak seharusnya bergerak di luar proses itu lalu kemudian memaksakan hasilnya kepada pihak lain yang tidak ikut,” kata kepala negosiator Afrika, Antwi Boasiako Amoah, kepada DW.
Posisi Afrika sendiri terhadap transisi energi fosil cukup kompleks. Beberapa negara seperti Nigeria masih mengekspor bahan bakar fosil, sementara negara lain masih bergantung padanya untuk memperluas akses energi dan pembangunan ekonomi.
Di saat yang sama, negara-negara Afrika termasuk yang paling terdampak perubahan iklim, meski kontribusinya terhadap emisi global historis kurang dari 4%.
Kurangnya pendanaan terjangkau menjadi hambatan utama dalam investasi energi terbarukan dan pembangunan berkelanjutan. Banyak negara Afrika menghadapi biaya pinjaman tinggi dan akses terbatas ke pasar keuangan internasional.
Tidak hanya negara-negara Afrika yang skeptis terhadap inisiatif di luar kerangka Perjanjian Paris. Pembahasan soal penghapusan bahan bakar fosil masih sering menemui kebuntuan di ruang negosiasi.
"Setiap kali kami mencoba, Arab Saudi dan sekutunya mengajukan berbagai keberatan prosedural dan taktik lainnya,” kata seorang diplomat yang terlibat dalam perundingan.
Menurut Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional (IEA) Fatih Birol, krisis energi terbaru menunjukkan betapa rentannya sistem yang terlalu bergantung pada pasar bahan bakar fosil dan rantai pasok geopolitik yang rapuh.
Respons politik terhadap krisis ini beragam, menurut laporan terbaru lembaga riset Jerman New Climate Institute.
Sejumlah pemerintah, termasuk Jerman, memilih kebijakan konvensional seperti keringanan pajak bahan bakar fosil. Sementara itu, Uni Eropa, Chile, Indonesia, dan Vietnam justru memanfaatkan krisis untuk mempercepat elektrifikasi dan reformasi menuju sistem energi bersih.
Para peneliti menyimpulkan bahwa krisis terbaru telah mengubah lanskap energi global secara permanen. Pemerintah kini semakin menyadari risiko ketergantungan pada bahan bakar fosil, namun respons kebijakan yang tegas masih belum memadai.
Sebelum Brasil, Turki, dan Australia mengambil alih kepemimpinan negosiasi iklim berikutnya, Presiden COP30 Brasil André Corrêa do Lago, menilai ada kemajuan dalam pertemuan di Bonn.
"Kita bergerak dari COP yang berfokus pada negosiasi menuju COP yang berfokus pada implementasi,” ujarnya.
Dalam salah satu keputusan tahun lalu di Brasil, negara-negara sepakat melipatgandakan pendanaan adaptasi bagi negara berkembang hingga 2035.
Salah satu perdebatan utama di Bonn adalah soal tahun dasar perhitungan target tersebut. Jika menggunakan 2019, maka peningkatan tiga kali lipat setara sekitar 20 miliar dolar AS, sementara jika memakai basis 2025 nilainya bisa mencapai sekitar 40 miliar dolar.
Antwi Boasiako Amoah menegaskan bahwa Afrika tidak bisa membiayai adaptasi melalui utang tambahan. Ia menekankan perlunya dukungan publik yang lebih besar dan peningkatan signifikan pendanaan iklim internasional.
Isu ini diperkirakan akan menjadi salah satu agenda utama dalam KTT iklim di Turki.
Diadaptasi dari bahasa Inggris oleh Iryanda Mardanuz
Editor: Yuniman Farid
