TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengambil langkah tak biasa di tengah gelombang protes mahasiswa terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Gibran mengajak sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas untuk mendampinginya dalam rangkaian kunjungan kerja (kunker) ke wilayah Indonesia Timur, meliputi Ende (NTT), Gorontalo, dan Papua pada Kamis (18/6/2026).
Langkah ini sengaja diambil dengan tujuan agar para mahasiswa, yang sebelumnya gencar menggelar aksi demonstrasi menuntut penyetopan program MBG, bisa melihat langsung realita dan urgensi implementasi program tersebut di daerah-daerah luar perkotaan besar.
Baca juga: Gibran Ajak 5 Mahasiswa Keliling Indonesia Timur saat Ramai Demo Stop MBG hingga Harga Pertamax
Aksi Wapres Gibran ini langsung memantik perhatian publik dan mendapat respons positif dari kalangan akademisi.
Pengamat politik dari Universitas Tanjungpura (Untan) Kalimantan Barat, Erdi, menilai bahwa upaya melibatkan mahasiswa merupakan strategi komunikasi politik yang sangat tepat.
Menurutnya, mahasiswa adalah elemen terpelajar yang memiliki objektivitas tinggi dalam menilai kinerja pemerintah.
Baca juga: Respons Mahasiswa yang Dibawa Gibran ke NTT Lihat Implementasi Program MBG
"Karena pihak yang sangat netral dalam berpendapat, berbicara, dan menilai kinerja adalah mahasiswa. Mereka inilah kelompok-kelompok terpelajar yang memang sudah seharusnya terlibat atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan," ujar Erdi saat dihubungi, Jumat (19/6/2026).
Erdi, yang juga menjabat sebagai Wakil Dekan III FISIP Untan ini, menambahkan bahwa sikap terbuka Gibran dalam menerima kritik dan mengajak mahasiswa berdialog langsung di lapangan merupakan langkah nyata untuk memperkuat partisipasi publik dalam proses pembangunan nasional.
Lebih jauh, kehadiran para aktivis kampus dalam rombongan kunker Wapres ini dipandang sebagai momentum penting untuk mematahkan stigma negatif yang sempat menerpa Gibran.
Langkah ini secara otomatis mematahkan narasi yang berkembang sebelumnya bahwa Gibran alergi terhadap kritik mahasiswa dan ruang diskusi intelektual.
Baca juga: Isi Pertemuan Wapres dengan Mahasiswa, Gibran Akui Pemerintah Masih Banyak Kekurangan
Kritik dan masukan dari kelompok muda tidak lagi mandek di jalanan atau berhenti pada aksi demonstrasi, melainkan langsung diterjemahkan menjadi bahan evaluasi kebijakan di tingkat pusat.
Kemampuan Wapres merangkul massa yang berseberangan dinilai sebagai preseden demokrasi yang sangat baik untuk masa depan tata kelola pemerintahan.
"Mahasiswa berada di tengah hiruk-pikuk demonstrasi, kemudian Mas Wapres mampu menerima orang-orang yang memiliki semangat tersebut untuk berbicara, diajak berdialog, dan diserap aspirasinya. Saya pikir ini preseden yang bagus dan bisa menjadi sesuatu yang baik ke depan," ucap Erdi.
Baca juga: Mahasiswa Ancam Gelar Aksi Berjilid-jilid usai Pertemuan Selama 1 Jam dengan Gibran
Senada dengan Erdi, pakar kebijakan publik sekaligus dosen FISIP Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai aksi Gibran ini efektif untuk mengikis kesenjangan informasi (information gap) antara pemerintah dan masyarakat.
Menurut Kristian, dengan terjun langsung ke lapangan, mahasiswa dapat melihat potret utuh mengenai upaya pemerintah, termasuk dalam kebijakan tata kelola lahan di Papua, sehingga tidak hanya menyerap informasi sepihak yang ramai di media sosial.
"Untuk mengatasi kesenjangan informasi, metode seperti ini bisa menjadi solusi agar mahasiswa juga mendapat informasi dari sisi upaya pemerintah dalam kebijakan pengelolaan lahan di Papua," papar Kristian.
Ia menilai pemerintah tengah mengupayakan proses keterbukaan yang sehat, di mana mahasiswa diberi ruang komparasi yang berimbang untuk membandingkan data sekunder dengan realita riil di tengah masyarakat adat dan daerah terpencil. (*)
