TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama antarlembaga di Ruang Rapat Bagian Anggaran DPRD Klaten, Jumat (19/6/2026).

Kerja sama tersebut difokuskan untuk memperkuat pendidikan pemilih dan meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Klaten.

Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menilai kerja sama tersebut menjadi langkah penting untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai demokrasi dan partisipasi politik.

“Bukan hanya tentang melek demokrasi, harapannya dengan semakin memingkatnya pemahaman tentang demokrasi, turut membawa kesejahteraan masyarakat. Bagaimanapun, ke depannya demokrasi kita akan dijalankan oleh generasi penerus,” ungkapnya.

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Hamenang bersama Ketua KPU Kabupaten Klaten Primus Supriyono.

Baca juga: Bupati Klaten Masih Kaji Nobar Piala Dunia 2026, Pertimbangkan Jam Kerja ASN

Kegiatan tersebut turut disaksikan Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik KPU RI Yulianto Sudrajat serta Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiono.

Ketua KPU Kabupaten Klaten Primus Supriyono menjelaskan, kerja sama tersebut dilatarbelakangi kebutuhan untuk memperkuat pemutakhiran data pemilih yang terus berubah dari waktu ke waktu.

“Dinamika data penduduk di Kabupaten Klaten terus mengalami perubahan, dari triwulan ke triwulan cukup dinamis," ujar Primus. 

"Dengan dinamika data pemilih tersebut, dalam rangka pemutakhiran data tidak dapat dilakukan oleh KPU sendiri, namun dibutuhkan kerja sama dengan jajaran OPD Pemkab Klaten,” imbuhnya.

Selain pemutakhiran data pemilih, MoU juga mencakup sinergi dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih agar dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas.

“Tidak hanya menjadi pemilih, namun (masyarakat) juga terlibat sebagai penyelenggara, hingga peningkatan kualitas demokrasi di Klaten,” paparnya.

Suasana penandatanganan berlangsung di hadapan jajaran KPU, perangkat daerah, dan sejumlah undangan.

Setelah penandatanganan dokumen kerja sama, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi serta sesi foto bersama sebagai penanda dimulainya kolaborasi kedua lembaga tersebut. (*)