Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yuan Lulan
POS-KUPANG.COM, KUPANG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat kinerja penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan pada tahun 2026 berjalan lebih cepat dibanding tahun sebelumnya.
Hal ini disampaikan Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT, Adi Setiawan, saat memaparkan perkembangan penyaluran dana BOK dalam pertemuan evaluasi pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Aula Hotel Sotis, Kupang, Rabu (17/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas evaluasi pemanfaatan dana BOK 2026, review pelaksanaan tahun 2026, serta perencanaan pembiayaan kesehatan tahun 2027. Kegiatan ini dihadiri unsur pemerintah pusat dan daerah, termasuk Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, UNICEF perwakilan NTT, serta sejumlah dinas kesehatan kabupaten di NTT.
Adi Setiawan menjelaskan, untuk tahun 2026 alokasi BOK Dinas Kesehatan di NTT mencapai Rp194,03 miliar. Hingga pertengahan Juni 2026, dana yang telah tersalurkan mencapai Rp95,95 miliar atau 49,45 persen dari total pagu.
Realisasi tertinggi tercatat di Kota Kupang, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Sumba Tengah yang masing-masing telah mencapai sekitar 50 persen dari alokasi.
Menurut Adi, kinerja penyaluran BOK Dinas Kesehatan tahun ini menunjukkan percepatan yang signifikan. Seluruh 23 pemerintah daerah telah menerima penyaluran Tahap I pada periode Februari hingga Maret 2026.
Capaian ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2025, ketika penyaluran Tahap I baru terlaksana pada Juli 2025.
Sementara itu, komponen BOK Puskesmas yang memiliki alokasi terbesar sebesar Rp376,05 miliar telah terealisasi Rp67,50 miliar atau 17,95 persen hingga 15 Juni 2026.
Baca juga: Dana BOK NTT 2026 Tersalur Rp187,75 Miliar, Layanan Kesehatan Primer Diperkuat
Kabupaten Sumba Tengah menjadi daerah dengan realisasi tertinggi untuk komponen tersebut, yakni mencapai 60,69 persen.
Kinerja penyaluran BOK Puskesmas juga mengalami perbaikan. Pada Juni 2026, sebanyak 15 puskesmas telah menerima penyaluran Tahap II, meningkat dibanding periode yang sama tahun 2025 yang baru mencapai 12 puskesmas.
Pada komponen BOK Pengawasan Obat dan Makanan (POM), alokasi tahun 2026 di NTT sebesar Rp7 miliar. Hingga pertengahan Juni, realisasi penyaluran telah mencapai Rp3,50 miliar atau 50 persen dari pagu.
Seluruh pemerintah daerah penerima telah memperoleh penyaluran Tahap I sebesar 50 persen dari alokasi masing-masing. Kabupaten Flores Timur menerima alokasi terbesar sebesar Rp670,99 juta.
Tahun 2026 juga menjadi tahun pertama pengalokasian Tunjangan Khusus Dokter Spesialis dan Subspesialis melalui DAK Nonfisik BOK di NTT dengan total alokasi Rp74,55 miliar.
Sampai 15 Juni 2026, realisasi penyaluran telah mencapai Rp20,80 miliar atau 27,90 persen. Dana ini digunakan untuk mendukung pembayaran tunjangan bagi 176 dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK).
Kabupaten Belu mencatat realisasi tertinggi untuk komponen ini, yakni sebesar 37,22 persen.
Adi menegaskan, Kanwil DJPb Provinsi NTT akan terus mendorong percepatan penyaluran DAK Nonfisik BOK melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
“Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT terus mendorong percepatan penyaluran DAK Nonfisik BOK melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Percepatan penyaluran ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, memperkuat upaya promotif dan preventif, serta mendukung pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah NTT,” ujar Adi.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah, dapat terus meningkatkan kualitas perencanaan, kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran, serta optimalisasi pemanfaatan dana agar manfaat BOK dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat di NTT. (uan)
