SURYAMALANG.COM, JEMBER - Gedung DPRD Jember digeruduk ribuan massa dari Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM) yang menggelar aksi damai guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Sabtu (20/6/2026).
Gerakan masif yang melibatkan pekerja dari 200 unit Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini menjadi aksi tandingan terhadap demo mahasiswa yang menolak kebijakan tersebut pada Senin (15/6/2026) lalu.
Merespons gelombang massa tersebut, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyatakan adanya arus pro dan kontra di tengah masyarakat merupakan refleksi sehat dari alam demokrasi.
Aksi damai yang digelar FMJM diawali dengan berkumpulnya massa sejak pukul 08.00 WIB di depan Double Way Universitas Jember.
Massa yang datang dari berbagai kecamatan dengan jarak puluhan kilometer seperti Kecamatan Sumberbaru, Tanggul, Ledokombo, Silo, Jenggawah, hingga Pakusari ini, dimobilisasi menggunakan kendaraan minibus dan bus mikro sejenis Elf serta Hiace.
Setelah berkumpul, ribuan orang tersebut kemudian melakukan long march dengan berjalan kaki menuju Gedung DPRD Jember.
Baca juga: Dari Makam Bung Karno Blitar, Kapolri Jelaskan Duduk Perkara Penangkapan Roy Suryo dan Dokter Tifa
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi, para orator yang bergantian menyampaikan aspirasi mengaku datang sebagai perwakilan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari petani, peternak, mahasiswa, pemasok (supplier) dapur MBG, hingga masyarakat selaku penerima manfaat program tersebut.
Tidak hanya itu, sejumlah pemilik dan mitra SPPG atau dapur MBG juga terlihat turun langsung menjadi orator di atas mimbar.
Kehadiran massa didominasi oleh para pekerja SPPG beserta keluarga mereka. Informasi yang berhasil dihimpun menunjukkan adanya pengerahan seluruh pegawai dari sekitar 200-an SPPG yang tersebar di Kabupaten Jember.
Salah satu orator di lokasi, Achmad Sudiyono, yang merupakan pemilik dua unit SPPG di Bintoro, Kecamatan Patrang, menegaskan dalam orasinya jumlah massa yang memadati jalanan mencapai ribuan orang.
Baca juga: Kubu Roy Suryo Tuding Ada Pengalihan Isu Demo, Pengamat Sebut Polisi Hati-hati Garap Laporan Jokowi
Berdasarkan kalkulasi matematis, apabila satu unit SPPG rata-rata mempekerjakan sekitar 50 orang karyawan, maka keterlibatan seluruh SPPG di Kabupaten Jember yang berjumlah total 209 unit tersebut berpotensi menggerakkan hingga 10.000 peserta aksi.
Nyatanya, fenomena ini terlihat dari latar belakang para peserta. Seorang perempuan paruh baya asal Desa Sempolan, Kecamatan Silo, mengaku rela ikut berdemo karena diajak oleh anaknya yang sehari-hari bekerja di sebuah SPPG di desa mereka.
Hal serupa juga dilakoni oleh seorang pekerja asal Kecamatan Kaliwates yang dalam kesehariannya bertugas sebagai pencuci perlengkapan operasional dapur SPPG.
Melalui orasi yang disampaikan secara bergantian, para koordinator lapangan dan perwakilan massa menyerukan dukungan penuh terhadap rentetan program strategis besutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Beberapa program utama yang disoroti meliputi program MBG, pembentukan Koperasi Merah Putih, hingga pendirian sekolah rakyat.
Aspirasi tersebut dipertegas dengan banyaknya poster yang dibawa oleh para pendemo di sepanjang jalur aksi.
Poster-poster tersebut memuat tuntutan yang senada, di antaranya bertuliskan 'lanjutkan MBG', 'Anak Sehat Indonesia Kuat Sukseskan MBG', 'MBG Program Nyata', serta tulisan bernada keras seperti 'Anti MBG Pengkhianat Bangsa'.
Di sela-sela pengamanan aksi, sejumlah perwakilan dari pendemo FMJM akhirnya diterima secara resmi oleh para anggota DPRD Jember di dalam ruang Badan Musyawarah (Bamus).
Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, menegaskan komitmennya untuk memperlakukan seluruh elemen warga secara setara.
Pihaknya berjanji akan meneruskan aspirasi tertulis dari FMJM ini ke jajaran pemerintah pusat, sebagaimana yang telah mereka lakukan terhadap aspirasi dari kelompok mahasiswa pada awal pekan lalu.
"Ini negara demokrasi, jadi ada yang pro dan kontra, termasuk demo ini," pungkas Halim.
Massa aksi secara keseluruhan mulai membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 11.15 WIB.
Kendati demikian, pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah peserta aksi sudah mulai berjalan kaki meninggalkan lokasi utama secara berangsur-angsur sejak pukul 10.00 WIB guna kembali menuju kendaraan tumpangan masing-masing di titik penjemputan.
Aksi unjuk rasa yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB ini pada akhirnya berdampak langsung pada agenda kedewanan.
DPRD Jember terpaksa kembali membatalkan agenda rapat paripurna karena area kantor legislatif tersebut dipadati oleh demonstran. Pembatalan ini menjadi kali kedua yang terjadi dalam kurun waktu sepekan.
Sebelumnya, pada Senin (15/6/2026), DPRD Jember seharusnya menggelar rapat paripurna bersama jajaran eksekutif Pemkab Jember untuk memulai pembahasan enam rancangan peraturan daerah (Raperda).
Baca juga: Jeritan Relawan SPPG di Tengah Desakan Stop MBG, Pendapatan Hilang Rp 1,7 Juta Saat Libur Sekolah
Berdasarkan hasil keputusan rapat kedewanan saat itu, agenda paripurna pengganti dijadwalkan ulang untuk digelar pada hari Sabtu (20/6/2026) ini pukul 09.00 WIB.
"Namun karena hari ini ada aksi pula, biar adil, maka rapat paripurnanya kami tunda lagi. Yang aksi pertama kan rapat paripurna ditunda, maka hari ini juga ditunda. Berdasarkan hasil musyawarah ditunda sampai nanti malam," ujar Ketua DPRD Jember Ahmad Halim.
Sesuai hasil musyawarah terbaru, agenda rapat paripurna pembahasan enam Raperda tersebut rencananya akan dialihkan dan baru digelar pada malam hari, tepatnya pukul 19.00 WIB.
