TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
Karena itu, evaluasi dan audit independen dinilai perlu dilakukan untuk memastikan manfaat program diterima oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat.
Tanpa evaluasi menyeluruh, program berisiko tidak memberikan manfaat maksimal kepada kelompok sasaran.
Pengamat Kebijakan Publik Fisip Untan, Zulkarnaen, menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Menurutnya, berbagai masalah yang muncul tidak boleh diabaikan karena berpotensi mengurangi manfaat program bagi masyarakat.
Ia menilai saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi, mengingat kegiatan belajar mengajar sedang memasuki masa libur sekolah yang berlangsung selama beberapa minggu, bahkan mendekati satu bulan.
Baca juga: Aliansi Masyarakat Kalbar Soroti Pelaksanaan MBG, Minta Pengawasan dan Menu Diperbaiki
"Saya pikir momen sekarang ini momen yang tepat karena sedang masa liburan sekolah. Kalau masih ada pekerjaan yang belum selesai, evaluasi dan perbaikan bisa dilakukan dalam waktu dua hingga tiga minggu ke depan," ujarnya kepada Tribunpontianak.co.id, Sabtu, 20 Juni 2026.
Menurut Zulkarnaen, berbagai persoalan yang dinilai menimbulkan mudarat dalam pelaksanaan MBG harus segera dihilangkan agar dampak dan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
Ia sepakat evaluasi perlu dilakukan oleh lembaga independen yang objektif dan ilmiah serta didasarkan pada data dan fakta yang menyeluruh.
"Memang diperlukan kajian dari lembaga penelitian independen yang objektif dan ilmiah, sekaligus menyeluruh berdasarkan data dan fakta. Setelah kajian dilakukan, tentu hasilnya harus diterapkan dalam bentuk perbaikan-perbaikan," katanya.
Ia menilai perbaikan sangat diperlukan karena saat ini masih ditemukan persoalan tata kelola yang buruk, bahkan muncul kasus korupsi yang telah menjadi fakta hukum.
"Ini harus dipangkas secara berani supaya program benar-benar memberikan kemanfaatan. Dengan dana yang besar, suka atau tidak suka, dampaknya juga berkaitan dengan dunia pendidikan," ujarnya.
Terkait kondisi di Kalimantan Barat, Zulkarnaen menilai penentuan penerima manfaat MBG perlu mendapat pengawasan lebih ketat.
Menurutnya, tidak semua sekolah layak menjadi penerima program tersebut.
"Banyak sekolah yang sebenarnya tidak perlu menjadi penerima manfaat. Sebaiknya program diberikan kepada daerah-daerah pedesaan dan wilayah yang memang membutuhkan. Mereka jelas memerlukan bantuan itu," katanya.
Ia mengingatkan agar sekolah yang kondisi ekonomi siswanya relatif baik tidak menjadi prioritas penerima manfaat karena berpotensi membuat anggaran tidak tepat sasaran.
"Kalau sekolah yang siswanya dan orang tuanya secara ekonomi relatif baik tetap menerima, saya khawatir justru menjadi pemborosan. Itu tidak tepat dan hanya menguras anggaran MBG," ujarnya.
Selain penerima manfaat, Zulkarnaen juga menyoroti pengelolaan titik layanan MBG yang dalam beberapa kasus dikuasai oleh pihak yang sama dalam jumlah banyak.
"Ada isu satu pihak memiliki lima sampai enam titik atau lebih. Ini perlu dievaluasi. Jangan sampai pengelolaan yang terlalu banyak justru mengurangi kualitas layanan atau menggeser orientasi program dari kemanfaatannya," katanya.
Menurutnya, jumlah titik yang dikelola oleh satu pihak perlu dikaji kembali agar tidak terjadi penumpukan pengelolaan dan pemborosan sumber daya.
"Yang terlalu banyak itu perlu dievaluasi. Kalau ada yang berlebihan, tentu harus dikurangi," ujarnya.
Zulkarnaen juga menyoroti tujuan awal MBG yang salah satunya ditujukan untuk mengakomodasi pelaku usaha katering dan UMKM lokal. Ia menilai implementasi program saat ini perlu dikaji untuk memastikan tujuan tersebut benar-benar tercapai.
"Kondisi sekarang perlu dikaji, termasuk ketika pengelolaan banyak dipegang oleh pihak tertentu. Selain itu, profesionalisme dalam penyediaan menu juga perlu dipertanyakan jika penanganannya terlalu banyak. Jangan sampai program ini justru tidak mampu menghidupkan UMKM dan usaha katering yang selama ini melayani kebutuhan sekolah," katanya.
Ia menegaskan evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap titik layanan, pengelola maupun sekolah penerima manfaat.
"Yang banyak itu perlu dikaji. Sekolah-sekolah penerima juga perlu dievaluasi kembali. Bahkan beberapa sekolah di Pontianak yang saya lihat, menurut saya tidak pantas menjadi penerima MBG karena tidak termasuk kelompok yang benar-benar membutuhkan," ujarnya. (*)
