TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan sekitar 70 ribu hingga 80 ribu calon murid baru yang tidak tertampung di sekolah negeri pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, tetap dapat melanjutkan pendidikan. 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Dedi, akan membiayai calon murid baru bersekolah di sekolah swasta yang telah menyepakati kerja sama dengan pemerintah.

Dedi Mulyadi menegaskan program tersebut tetap berjalan, meski muncul penolakan dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Barat yang membantah adanya kerja sama antara sekolah swasta dan Pemprov Jabar.

Menurut Dedi, kerja sama yang dibangun pemerintah dilakukan langsung dengan sekolah swasta, bukan melalui organisasi atau asosiasi pendidikan tertentu.

"Kita bekerja sama dengan sekolah, bukan dengan organisasi. MOU kita bukan dengan ormas, tetapi dengan sekolahnya. Kalau BMPS membantah, sementara sekolahnya bersedia, ya tidak ada masalah," ujar Dedi, Sabtu (20/6/2026).

Dedi mengatakan, kepastian pembiayaan bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri diperoleh setelah Pemprov Jabar melakukan pembahasan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Baca juga: Bertemu Dedi Mulyadi dan Wamendikdasmen, BMPS Jabar Minta Sekolah Swasta Dilibatkan Kebijakan SPMB

Berdasarkan perhitungan pemerintah daerah, jumlah siswa SMA yang tidak tertampung di sekolah negeri tahun ini berada di kisaran 70 ribu hingga 80 ribu orang. Angka tersebut disebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

"Hitungan kita ada sekitar 70.000 sampai 80.000 siswa SMA yang tidak bisa diterima di sekolah negeri. Menurut saya ini menurun dibanding tahun lalu karena tahun lalu lebih besar. Hari ini sudah lebih sedikit dan itu akan dibiayai oleh Pemprov Jabar untuk bersekolah di sekolah swasta yang sudah menyepakati menjadi mitra," katanya.

Dedi mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada sekitar 700 sekolah swasta yang menyatakan kesediaan menjadi mitra Pemprov Jabar. Kesediaan tersebut disampaikan melalui surat pernyataan yang telah diterima pemerintah daerah.

Bahkan, berdasarkan data yang dihimpun Pemprov Jabar, jumlah sekolah swasta yang akan terlibat dalam program tersebut diperkirakan mencapai sekitar 800 sekolah.

"Yang sudah menyatakan bersedia dengan surat pernyataan ada 700 sekolah," ucapnya.

Baca juga: Persib Ekspansi Eredivisie Cari Pengganti Barba, Tak Tanggung Sosok yang Diincar Eks Ajak Rp13,04 M

Dengan jumlah sekolah yang telah menyatakan bergabung, Dedi optimistis seluruh siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap memperoleh akses pendidikan tanpa terkendala biaya.

"Yang penting tugas saya adalah anak-anak Jawa Barat harus sekolah dan biayanya disiapkan oleh Pemprov," katanya. (*)