Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Sejumlah mahasiswa di Kota Kupang yang tergabung dalam Aliansi Perisai menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kantor Gubernur NTT, Sabtu (20/6/2026).

Dalam aksi tersebut mereka menyerahkan Surat Keresahan Publik terkait kondisi ekonomi masyarakat hingga pelaksanaan sejumlah program pemerintah.

Di depan Gedung DPRD NTT, mahasiswa menyerahkan sebuah "surat" yang berisi keresahan publik dan kritik tajam terhadap kinerja lembaga legislatif tersebut.

DPRD dinilai belum menunjukkan fungsi pengawasan yang kuat terhadap kebijakan pemerintah daerah maupun program pemerintah pusat yang dijalankan di NTT.

Koordinator Umum Aksi yang juga Koordinator Daerah BEM Nusantara DPD NTT, Andhy Sanjaya, mengatakan DPRD harus kembali pada perannya sebagai representasi masyarakat.

Dalam surat yang dibacakannya, mahasiswa menyampaikan tiga pesan utama. Mereka meminta DPRD menyadari bahwa posisinya adalah wakil rakyat, bukan wakil pemerintah. Selain itu, mahasiswa mengingatkan agar aspirasi masyarakat tidak dijadikan komoditas politik dan meminta para legislator lebih peka terhadap persoalan yang dihadapi rakyat.

"Apa yang menjadi keresahan masyarakat harus diperjuangkan karena DPRD adalah perwakilan rakyat, bukan penguasa rakyat," kata Andhy.

Selain menyerahkan surat, massa juga membawa sejumlah tuntutan terkait tingginya harga BBM, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Merah Putih yang belakangan menjadi sorotan publik.

Aspirasi mahasiswa diterima oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT Winston Rondo dan Sekretaris Komisi IV DPRD NTT Ana Waha Kolin.

Baca juga: Ketua DPRD Ende Tanggapi Demonstrasi Mahasiswa Seperti Ini

Menanggapi tuntutan tersebut, Winston mengaku memahami kegelisahan masyarakat terkait meningkatnya biaya hidup dan harga kebutuhan pokok. Menurutnya, berbagai persoalan yang terjadi saat ini dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi nasional hingga situasi global.

Ia memastikan aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan dibawa ke forum DPRD untuk dibahas lebih lanjut.

Sementara itu, Ana Waha Kolin menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab menjalankan tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

"Yang pasti kami semua, 65 anggota DPRD, akan memagari diri kami dengan tugas dan fungsi kami sebagai wakil rakyat, baik dalam menetapkan aturan, anggaran maupun melakukan pengawasan," ujarnya.

Ana juga menyinggung persoalan distribusi BBM di Amfoang, Kabupaten Kupang, yang menurutnya telah menjadi perhatian DPRD NTT. Ia mengatakan DPRD telah menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut segera dilakukan guna mendukung distribusi BBM dan mewujudkan program BBM satu harga.

Baca juga: Soal Demonstrasi Mahasiswa di NTT, Ini Penilaian Pengamat Politik 

Dalam orasi yang berlangsung selama aksi, mahasiswa turut menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah di lapangan. Mereka mengaitkan kenaikan harga BBM dan bahan pangan dengan menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan perikanan.

Mahasiswa juga mengkritik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. Mereka menilai sejumlah persoalan yang muncul, termasuk kasus keracunan makanan MBG serta dampak pembangunan Koperasi Merah Putih terhadap sekolah dasar di Kabupaten Ende, perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan DPRD.

Selain menyampaikan tuntutan, mahasiswa juga membacakan puisi dan melakukan orasi bergantian sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Aksi di DPRD NTT berlangsung hingga sore hari. Setelah itu, massa bergerak menuju Kantor Gubernur NTT untuk melanjutkan demonstrasi dan menyampaikan tuntutan yang sama kepada pemerintah provinsi.

Di depan kantor Gubernur NTT, masa aksi bertahan hingga pukul 20.00 wita. Mahasiswa sempat membakar ban didepan gedung Sasando. Tidak ada perwakilan Pemerintah Provinsi NTT yang menemui mahasiswa. 

Masa aksi kemudian membubarkan diri. Sepanjang aksi itu, aparat Kepolisian dari Polresta Kupang Kota melakukan pengawalan. Ruas jalur El Tari dari arah jalan Frans Seda ditutup dan dialihkan ke jalan Polisi Militer. (fan)