TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro (BEM Undip), Nur Maajid Taufiqurrahman, akhirnya buka suara soal aksi demonstrasi mahasiswa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah yang berujung pada dugaan tindakan represif aparat beberapa waktu lalu.

Dalam wawancara eksklusif bersama Tribun Jateng, Maajid mengungkap alasan utama di balik gelombang protes mahasiswa, mulai dari rentetan persoalan ekonomi hingga munculnya dugaan tindakan represif terhadap massa aksi.

Menurut pemaparan Maajid, aksi unjuk rasa yang diikuti oleh sekitar 800 hingga 900 mahasiswa Undip itu membawa lima tuntutan utama yang mereka sebut sebagai Pandura atau Panca Tuntutan Rakyat.

Baca juga: Demo Meletus di Tanah Leluhur Prabowo, Mahasiswa Ancam Aksi Besar

Kelima tuntutan tersebut secara rinci mencakup stabilitas harga bahan pokok dan BBM, penguatan nilai tukar rupiah, evaluasi peran aparat di ranah sipil, pelaksanaan reforma agraria, hingga tuntutan penghapusan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Banyak yang bilang kondisi ekonomi membaik, rupiah menguat. Tapi bagi kami, persoalannya tidak sesederhana itu. Masyarakat masih menanggung beban yang besar,” ujar Maajid saat ditemui di Kampus Undip, Jumat (19/6/2026).

Ia menilai, klaim stabilitas ekonomi makro belum tentu mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat di lapangan secara riil.

Menurutnya, sampai saat ini masih banyak kebijakan yang dinilai belum mampu menjawab persoalan mendasar rakyat, terutama bagi kelompok rentan seperti para petani dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Di tengah beragam komentar dan reaksi publik yang muncul setelah aksi tersebut, Maajid dengan tegas menyatakan bahwa demonstrasi mahasiswa sama sekali bukan untuk menciptakan kekacauan atau sengaja mengganggu aktivitas masyarakat.

Ia menyebut kehadiran elemen mahasiswa sebagai perwakilan moral bagi masyarakat luas yang tidak memiliki ruang maupun ketersediaan waktu untuk menyuarakan keresahannya secara langsung kepada penguasa.

“Kami ini tinju ke atas. Kami tidak ingin membebani masyarakat. Justru kami ingin mewakili kepentingan mereka,” tegasnya memberikan penekanan.

Karena merasa penyampaian aspirasi di depan kantor pemerintahan kerap tidak mendapat respons nyata, massa mahasiswa akhirnya memilih strategi aksi yang lebih bisa mencuri perhatian publik. Termasuk salah satunya dengan bergerak melingkari kawasan Tugu Muda yang menjadi salah satu pusat aktivitas vital Kota Semarang.

“Demo di gubernuran sering tidak didengar. Kami mencari cara agar suara ini benar-benar sampai,” katanya membeberkan alasan.

Bagian yang paling menyita perhatian dalam wawancara ini adalah pengakuan gamblang Maajid soal adanya dugaan tindakan represif terhadap salah satu peserta aksi.

Ia mengaku sempat menjemput langsung seorang mahasiswa yang disebut menjadi korban kekerasan fisik usai gelombang demonstrasi tersebut.

Korban, kata Maajid, saat kejadian bahkan sudah tidak lagi berada di area pusat aksi dan hanya berniat hendak mengambil sepeda motornya untuk lekas pulang.

“Dia tidak ikut kericuhan apa pun. Posisi hanya mau ambil motor, lalu tiba-tiba disekap dari belakang dan dipukuli,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Maajid merinci bahwa korban mengalami luka-luka di bagian wajah, terutama di area sekitar mata dan pipi, serta terindikasi mengalami trauma berat.

Hal yang paling membuatnya geram, korban tersebut disebut-sebut sampai dipaksa untuk melepas bajunya saat insiden penganiayaan berlangsung.

“Dia bukan penjahat, bukan maling, tapi diperlakukan seperti itu. Sangat kami sayangkan,” ujarnya.

Saat ditanya lebih jauh apakah perjuangan turun ke jalan yang terus-menerus tanpa ada respons dari pemerintah ini membuat mahasiswa merasa lelah, Maajid menjawabnya dengan kalimat lugas yang menjadi sorotan.

Menurut pemikirannya, rasa lelah itu memang nyata adanya, tetapi kelelahan tersebut justru perlahan berubah menjadi bahan bakar perjuangan mereka.

“Capek itu punya dua output. Mundur dari barisan, atau berjuang lebih keras.”

Ia mengakui bahwa mahasiswa juga manusia biasa yang sangat bisa merasa jenuh, marah, dan diselimuti frustrasi ketika melihat berbagai persoalan bangsa yang tak kunjung usai.

Namun bagi dirinya dan rekan-rekan mahasiswa lain, rasa lelah itu bukanlah sebuah alasan untuk berhenti melangkah.

“Kami capek. Tapi capek kami bukan untuk mundur. Capek kami justru membuat kami berteriak lebih kencang,” tegasnya.

Belakangan ini, narasi tentang hadirnya Reformasi Jilid Dua kembali ramai digaungkan di berbagai platform media sosial. Maajid menilai munculnya istilah itu berasal dari akumulasi kekecewaan masyarakat luas terhadap kondisi negara.

Ia menegaskan kembali bahwa konteks reformasi yang dimaksud di sini bukan sekadar mengulang romantisme gerakan mahasiswa tahun 1998, melainkan lebih kepada dorongan kuat terhadap adanya perubahan struktural dalam sistem tata kelola negara.

“Bukan soal mengulang 98, tapi tentang perubahan regulasi dan perubahan struktural yang benar-benar berpihak pada rakyat,” katanya.

Baginya, lantangnya suara mahasiswa di hari ini adalah sebuah alarm peringatan bahwa sebagian besar masyarakat mulai kehilangan kepercayaan penuh pada solusi-solusi setengah hati yang ditawarkan oleh pemerintah.

“Ketika masyarakat sudah muak dan merasa tidak didengar, maka tuntutan perubahan akan semakin besar,” terangnya memungkasi.