Laporan Wartawan TribunJatim.com, Galih Lintartika
TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Sejumlah catatan dan masukan disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan.
Hal itu disampaikan di pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Baca juga: Umat Katolik Bangil Apresiasi Kepemimpinan Inklusif Bupati Rusdi, Gereja Jadi Nyaman usai Renovasi
Meski mengapresiasi keberhasilan Pemkab Pasuruan mempertahankan opini WTP dari BPK RI untuk ke-13 secara berturut-turut, para legislator menilai, masih ada sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pandangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Sugiyanto, memberikan apresiasi atas capaian opini WTP yang kembali diraih Pemkab Pasuruan.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin akuntabel dan transparan.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi realisasi pendapatan daerah yang mencapai 99,48 persen dari target, meski pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada daerah.
Namun demikian, fraksinya meminta pemerintah terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Serta memberikan penjelasan terkait realisasi pendapatan dari sektor lain-lain pendapatan yang sah yang hanya mencapai Rp40 juta sepanjang tahun 2025.
Tidak hanya soal keuangan daerah, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti sejumlah persoalan di sektor pertanian yang dinilai membutuhkan perhatian serius.
Mulai dari kerusakan jaringan irigasi, keterbatasan pasokan air saat musim kemarau, genangan saat musim hujan, hingga ancaman alih fungsi lahan produktif yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan daerah.
"Petani saat ini juga menghadapi ancaman serangan hama, penyakit tanaman, serta dampak perubahan iklim yang membuat pola tanam semakin sulit diprediksi. Kami berharap pemerintah memiliki langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut," ujar Sugiyanto.
Senada, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Sugiarto, turut mengapresiasi keberhasilan Pemkab Pasuruan mempertahankan opini WTP ke-13 dan capaian pendapatan daerah yang hampir mencapai target.
Namun, Fraksi Golkar menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 yang mencapai Rp303,37 miliar.
Menurut Golkar, pemerintah perlu menjelaskan lebih rinci penyebab efisiensi belanja daerah sebesar Rp323,07 miliar yang menjadi salah satu faktor utama terbentuknya SiLPA tersebut.
"Kami ingin mengetahui apakah efisiensi itu merupakan penghematan yang direncanakan atau justru akibat belum optimalnya penyerapan program prioritas," kata Sugiarto.
Golkar juga mempertanyakan tidak terealisasinya penyertaan modal kepada BUMD sebesar Rp1,7 miliar serta meminta penjelasan mengenai strategi pemanfaatan SiLPA dalam APBD Tahun 2026.
Selain itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah memperkuat diversifikasi sumber pendapatan daerah melalui sektor pariwisata, ekonomi digital dan UMKM, sekaligus menyiapkan skenario fiskal adaptif guna menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Baca juga: Sambut HUT Kota Mojokerto ke-108, Walkot Ning Ita Ziarah ke Makam Tokoh Pemerintah
Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sa’ad Muafi menilai, capaian WTP ke-13 merupakan prestasi yang patut diapresiasi.
Menurutnya, keberhasilan tersebut mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan bertanggung jawab.
PKB juga mencatat adanya kenaikan realisasi pendapatan daerah sebesar 7,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun demikian, fraksi ini meminta pemerintah menjelaskan langkah strategis pemanfaatan SiLPA yang cukup besar agar dapat memberikan dampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Kami berharap SiLPA dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujar Sa'ad.
Di sisi lain, Fraksi Gabungan melalui juru bicara Eko Suryono menilai, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melakukan transisi pemerintahan dengan cukup baik, terutama dalam menerjemahkan program prioritas di sektor pendidikan dan infrastruktur.
Meski demikian, Eko mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas.
Menurutnya, pembangunan yang baik harus mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Fraksi Gabungan juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain itu, perluasan lapangan kerja, penguatan sektor pertanian dan perikanan berbasis teknologi, serta perlindungan kawasan hutan dan lingkungan hidup.
"Kami melihat masih banyak persoalan sosial ekonomi yang membutuhkan perhatian bersama. Karena itu, pembangunan harus terus diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat," katanya.
Selain itu, Fraksi Gabungan berharap pokok-pokok pikiran DPRD yang berasal dari aspirasi masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah agar program yang dijalankan semakin tepat sasaran.
Secara umum, seluruh fraksi menyatakan siap melanjutkan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama pemerintah daerah.
Berbagai catatan yang disampaikan diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
Di sisi lain, kata dia, juga meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
