TRIBUNJAMBI.COM – Ketegasan sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) pasca pelantikan Presiden Prabowo Subianto memicu guncangan di lingkar koalisi pemerintah.
Langkah partai pimpinan Megawati Soekarnoputri yang memilih jalur "penyeimbang" di luar kabinet dihujani desakan dari lima partai pendukung pemerintah.
Kelima partai yang kompak menuding PDIP bermain di area abu-abu itu yaki PKB, PAN, Partai Golkar, NasDem, dan Partai Demokrat.
Serangan Vokal Lima Parpol Koalisi
Gelombang kritik dimulai dari PKB. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid (Gus Jazil), menyentil keterlibatan politikus PDIP Andi Widjajanto dalam demonstrasi mahasiswa baru-baru ini.
“Saya harap mengambil sikap yang tegas saja ya. Di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji pak presiden,” cetus Gus Jazil, Kamis (18/6/2026).
Menyusul PKB, BM PAN melalui Sekjen Slamet
Aryadi mempertanyakan ambiguitas PDIP yang diduga memobilisasi massa.
Sementara itu, Sekjen Partai Golkar Muhamad Sarmuji secara sinis menantang efektivitas konsep penyeimbang tersebut.
"Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," sindir Sarmuji, Jumat (19/6/2026).
Baca juga: Disentil Golkar dan PKB soal Oposisi, PDIP: Kalah Menang Tetap Ingin Ikut Berkuasa
Baca juga: 4 Kecamatan di Batang Hari Jambi Berisiko Tinggi Karhutla, BPBD Intensifkan Mitigasi
Kritik tajam juga datang dari Bendahara Umum NasDem, Ahmad Sahroni, yang meminta PDIP bersikap ksatria (gentle).
"Jangan anggap jadi mainan seolah-olah mendukung, tapi pada saat posisi pemerintah lagi susah, dia libas pemerintah gitu," kata Sahroni.
Melengkapi koalisi, Kepala Bakomstra Demokrat Herzaky Mahendra Putra turut membandingkan dengan pengalaman partainya sembilan tahun menjadi oposisi yang jelas dan terukur.
"Silakan saja mengambil sikap, yang paling penting komunikasinya harus jelas. Sebenarnya posisinya di dalam atau di luar pemerintahan," tutur Herzaky, Sabtu (20/6/2026).
Mendapat kepungan tersebut, internal moncong putih langsung pasang badan.
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menegaskan bahwa posisi penyeimbang adalah mandat resmi Rakernas dan berbeda dengan sistem oposisi Barat yang asal beda demi elektoral.
"Sikap ini bukan sikap abu abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara negara barat, yang menjalankan sistem oposisi. Kalau kebijakan kurang bagus, kami mengingatkan secara konstruktif," bantah Said.
Serangan balik lebih telak dilontarkan Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus.
Ia menyindir parpol koalisi yang dinilainya mengidap kepasrahan massal terhadap penguasa demi mengamankan jatah kursi kabinet.
Baca juga: Sindiran PDIP Soal Isu Jokowi ke PSI, Sentil Kegagalan Masa Lalu
Baca juga: Lawan Polisi, Residivis Curanmor di Kerinci Jambi di Dor Timah Panas
"PDI Perjuangan bukanlah partai seperti sebagian yang lain, yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan—seolah tanpa berkuasa kami akan mati atau tidak berkembang," sindir Deddy telak.
Deddy mengingatkan bahwa jika semua partai merapat ke eksekutif, parlemen hanya akan menjadi stempel mati seperti era Orde Baru.
Bagi PDI Perjuangan, perbedaan posisi adalah fondasi utama untuk menjaga marwah demokrasi di Indonesia.
Baca juga: Dikebut di Dua Wilayah, Tol Jambi-Palembang Sekat Lahan Betung Beres
Baca juga: Peluru Bersarang di Kaki Petani Kerinci yang Ditangkap karena Curi Motor
Baca juga: Daftar 56 Pejabat Pemkot Sungai Penuh yang Dilantik beserta Jabatan Baru
