TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin kelangsungan pendidikan bagi puluhan ribu calon peserta didik yang gagal menembus sekolah negeri pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

Kuota pelamar yang tidak terakomodasi tersebut dipastikan tetap bisa bersekolah dengan sokongan dana penuh dari pemerintah.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa pihaknya bakal menanggung seluruh biaya operasional para siswa tersebut di lembaga pendidikan swasta. Fasilitas ini berlaku bagi sekolah-sekolah yang telah menjalin kesepakatan resmi dengan otoritas pemerintah daerah.

Langkah taktis ini tetap dieksekusi walau sempat memicu polemik. Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Barat sebelumnya sempat melayangkan penolakan dan menyangkal adanya ikatan kemitraan strategis antara pihak swasta dengan Pemprov Jabar.

Menanggapi gejolak tersebut, Dedi meluruskan bahwa koordinasi dan komitmen pembiayaan dibangun secara vertikal langsung dengan pihak sekolah yang bersangkutan.

Pemerintah daerah sengaja tidak melibatkan organisasi maupun asosiasi sektoral dalam penandatanganan kerja sama ini.

"Kita bekerja sama dengan sekolah, bukan dengan organisasi. MOU kita bukan dengan ormas, tetapi dengan sekolahnya. Kalau BMPS membantah, sementara sekolahnya bersedia, ya tidak ada masalah," ujar Dedi, Sabtu (20/6/2026).

Kepastian anggaran untuk menyubsidi siswa yang terlempar dari jalur negeri ini diputuskan usai Pemprov Jabar menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Merujuk pada kalkulasi riil di lapangan, daya tampung sekolah negeri yang defisit bagi lulusan jenjang SMA tahun ini menyentuh angka 70 ribu sampai 80 ribu anak.

Kendati demikian, grafik siswa yang tidak lolos seleksi ini diklaim mengalami penyusutan jika dikomparasikan dengan periode tahun kelulusan sebelumnya.

"Hitungan kita ada sekitar 70.000 sampai 80.000 siswa SMA yang tidak bisa diterima di sekolah negeri. Menurut saya ini menurun dibanding tahun lalu karena tahun lalu lebih besar. Hari ini sudah lebih sedikit dan itu akan dibiayai oleh Pemprov Jabar untuk bersekolah di sekolah swasta yang sudah menyepakati menjadi mitra," katanya.

Dedi membeberkan, dokumen kesediaan tertulis sejauh ini telah dikantongi pemerintah daerah dari sekitar 700 yayasan sekolah swasta.

Bahkan jika merujuk pada basis data sektoral milik Pemprov Jabar, angka partisipasi lembaga swasta yang bersiap menyukseskan program jaminan sekolah gratis ini diprediksi meluas hingga menyentuh 800 satuan pendidikan.

"Yang sudah menyatakan bersedia dengan surat pernyataan ada 700 sekolah," ucapnya.

Melihat tingginya animo dan jumlah mitra yang merapat, Dedi optimistis problem klasik anak putus sekolah akibat kendala finansial pasca-kelulusan tidak akan terjadi di wilayahnya.

"Yang penting tugas saya adalah anak-anak Jawa Barat harus sekolah dan biayanya disiapkan oleh Pemprov," katanya.