TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus melayangkan kritik kepada sejumlah partai politik koalisi pemerintah yang belakangan mempersoalkan posisi politik partainya di luar struktur kabinet.

Deddy menilai tudingan miring seperti ‘politik dua kaki’ atau desakan agar PDIP bersikap tegas di dalam atau di luar pemerintahan adalah hal yang tidak etis dan tidak berdasar.

Ia menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal istilah oposisi secara formal.

Menurutnya, posisi politik terbagi jelas antara parpol yang berada di dalam kabinet dan di luar kabinet.

"PDI Perjuangan dengan jelas telah menyatakan posisi kami di luar kabinet, tetapi tetap menjalankan fungsi pengawasan yang konstitusional melalui mekanisme DPR. Ini bukan sikap ambigu, ini adalah mandat Rakernas partai yang sudah kami jalankan secara konsisten," ujar Deddy Sitorus dalam keterangan persnya, Minggu (21/6/2026).

Deddy mengaku heran dengan kekhawatiran berlebih dari sejumlah parpol koalisi terhadap konsistensi sikap politik PDI Perjuangan.

Ia mempertanyakan apakah kepedulian yang berlebihan tersebut timbul karena kurangnya rasa percaya diri atau adanya dinamika internal di dalam koalisi itu sendiri.

Ia pun menantang partai-partai politik pendukung pemerintah yang merasa tidak nyaman dengan situasi politik saat ini untuk bersikap ksatria.

"Jika ada partai yang tidak nyaman dengan situasi politik saat ini, silakan keluar dari pemerintahan. Tidak perlu membuat isu aneh dan menyeret-nyeret PDI Perjuangan. Ini bukan cara berpolitik yang elegan," tegas Deddy.

Ia mengingatkan, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Presiden Joko Widodo (Jokowi), PDI Perjuangan selalu menghormati kedaulatan politik masing-masing partai untuk bergabung atau berada di luar kabinet tanpa pernah mencampurinya.

Secara spesifik, Deddy menyarankan Partai NasDem dan Partai Demokrat untuk lebih fokus membenahi urusan internal partai mereka masing-masing yang saat ini dinilainya tengah mengalami penurunan soliditas.

"Jangan sampai nanti kalah oleh partai pendatang baru. Lebih baik perbaiki kinerja menteri-menteri mereka di kabinet daripada sibuk menggurui partai lain," sentilnya.

Menurut Deddy, ada banyak persoalan rakyat yang jauh lebih mendesak untuk diurus oleh partai koalisi pemerintah ketimbang membuat kegaduhan politik baru, mulai dari masalah listrik, BBM, perburuhan, bansos, UMKM, hingga pangan dan ekonomi.

Ia menegaskan bahwa esensi utama dari keberadaan fraksi di DPR bukan hanya sebagai pendukung buta program eksekutif, melainkan sebagai penyeimbang yang melakukan pengawasan ketat terhadap jalannya kekuasaan.

"Jika seluruh fraksi di DPR hanya manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan? PDI Perjuangan tegak pada pendirian kami: menjadi penyeimbang yang konstruktif, mengkritik dengan bertanggung jawab, dan tetap mengawal agar pemerintahan berjalan sesuai konstitusi," pungkas Deddy Sitorus.

Suara Nasdem

Sebelumnya, sikap kritis juga disuarakan oleh Partai NasDem. Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni merespon soal sikap politik PDIP yang dinilai tidak tegas terhadap pemerintah.

Dia mengatakan seharusnya PDIP bersikap tegas jika benar-benar mengambil posisi oposisi.

"Gini lho. Jadi kalau PDIP gentle, ya harus beroposisi. Jangan cuman mau senangnya aja, tapi pada saat susah enggak mau gitu," kata Sahroni.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini menekankan, jika PDIP ingin di luar pemerintah, maka harus oposisi secara tegas.

"Jangan anggap jadi mainan seolah-olah mendukung, tapi pada saat posisi pemerintah lagi susah, dia libas pemerintah gitu," ujar Sahroni.

Pandangan Demokrat

Melengkapi pandangan tersebut, Partai Demokrat menilai posisi politik PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga kini memang belum terlihat secara tegas di mata publik.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, yang terpenting bukan sekadar mendukung atau tidak mendukung pemerintah, melainkan bagaimana sikap tersebut dikomunikasikan secara jelas dan tercermin dalam tindakan politik sehari-hari.

Menurut Herzaky, masyarakat berhak mengetahui secara terang apakah PDIP berada di dalam pemerintahan atau mengambil posisi sebagai penyeimbang dari luar.

"Silakan saja mengambil sikap, yang paling penting komunikasinya harus jelas. Sebenarnya posisinya di dalam atau di luar pemerintahan. Kemudian implementasinya juga harus terlihat," ujar Herzaky, Sabtu (20/6/2026).

Herzaky mengatakan Demokrat memiliki pengalaman selama sembilan tahun berada di luar pemerintahan dan secara konsisten menjalankan fungsi kontrol dengan memberikan kritik maupun apresiasi terhadap kebijakan pemerintah.

Karena itu, dikatakan dia, publik dapat dengan mudah mengetahui posisi Demokrat saat menjadi oposisi.

"Kami dulu jelas berada di luar pemerintahan. Kalau ada kebijakan yang kami nilai kurang tepat, kami kritik secara tegas. Kalau baik, kami apresiasi. Publik tahu posisi kami sebagai partai penyeimbang," ujar dia.

Posisi politik PDIP mulai dipertanyakan setelah muncul dugaan kadernya, Andi Widjajanto, ikut hadir dalam aksi demonstrasi mahasiswa di Bundaran HI pada 12 Juni 2026 lalu.