TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Berikut ini janji anggota DPR RI, Hasan Saleh, usai mendengar keluhan eksportir hingga petambak di Tarakan, Kalimantan Utara.

Diketahui, Hasan Saleh adalah anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara.

Ia berasal dari Partai Demokrat.

Anggota DPR RI, Hasan Saleh, menegaskan akan membawa berbagai keluhan yang disampaikan pelaku usaha, eksportir, petambak hingga masyarakat Kalimantan Utara ke tingkat pusat, untuk diperjuangkan melalui perbaikan regulasi dan kebijakan,  yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan.

Hal itu disampaikan Hasan Saleh usai mendengarkan langsung berbagai aspirasi masyarakat dan pelaku usaha, dalam pertemuan yang membahas persoalan ekspor, sektor perikanan hingga kebutuhan petambak di Tarakan, pada Sabtu (20/6/2026)

Menurut Hasan Saleh, setelah mendengar berbagai masukan yang disampaikan, dirinya menyimpulkan bahwa akar persoalan yang banyak dikeluhkan masyarakat berada pada aspek regulasi yang masih tumpang tindih.

Baca juga: Eksportir Perikanan di Tarakan Sampaikan Keluhan ke Anggota DPR Hasan Saleh

"Jadi kesimpulan bahwa banyak keluhan masyarakat yang saya tampung.

Sesuai tugas saya mengaspirasi, terlalu banyak yang saya tampung dan saya harus bawa ke Jakarta untuk meregulasi aturan-aturan lagi, yang kita perbaiki lagi aturan-aturan yang sudah tumpang tindih," kata Hasan Saleh.

Saat ditanya mengenai adanya tumpang tindih aturan, Hasan Saleh mengakui persoalan tersebut cukup banyak ditemukan dalam berbagai sektor.

"Banyak, banyak sekali.

Dengar tadi itu banyak sekali tumpang tindih," ujar Hasan Saleh.

Ia mencontohkan adanya sejumlah persyaratan administrasi yang masih dibebankan kepada pelaku usaha, meski sebenarnya tidak diperlukan oleh negara tujuan ekspor.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang harus segera dievaluasi dan diperbaiki.

"Iya, tidak, tidak.

Macam itu yang harus kami, kami harus perbaiki lagi," katanya.

Hasan menegaskan berbagai keluhan yang diterimanya akan dibawa ke Jakarta untuk dibahas lebih lanjut bersama kementerian terkait, maupun dalam pembahasan regulasi di tingkat pusat.

Ia bahkan menyebut sejumlah aturan yang selama ini berlaku, kemungkinan sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

"Setelah saya dengarkan siapa dan sebagainya, saya berkesimpulan bahwa persoalan yang ada betul adalah regulasi yang harus kami tertibkan.

Undang-undang yang selama ini mungkin sudah tidak pas untuk masyarakat, akan kami benahi, mungkin ada pasal atau pasalnya atau babnya yang harus kami ubah," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hasan Saleh juga menyinggung keterlibatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang menurutnya perlu mengetahui secara langsung berbagai persoalan yang terjadi di daerah.

Ia mengaku telah berkomunikasi dengan jajaran pimpinan KKP, termasuk Wakil Menteri, bahkan sebelum agenda penyerapan aspirasi tersebut digelar.

Hasan menegaskan dirinya memiliki komunikasi yang baik dengan Menteri maupun Wakil Menteri, sehingga berbagai aspirasi masyarakat dapat langsung diteruskan ke tingkat pengambil kebijakan.

"Saya akrab dengan Menteri, dengan Wamen.

Semua dirjen yang ada kami akrab.

Sehingga keluhan-keluhan utamanya KKP, ini yang harus saya tangani lagi," ucapnya.

Selain persoalan ekspor dan regulasi perikanan, Hasan Saleh mengaku menemukan persoalan lain yang sebelumnya tidak ia duga akan menjadi keluhan utama masyarakat, yakni terkait pupuk.

Menurutnya, persoalan pupuk  ternyata cukup besar dan membutuhkan perhatian serius.

Ia kembali menegaskan bahwa awalnya fokus pembahasannya lebih mengarah pada persoalan yang berkaitan dengan KKP.

Namun dalam pertemuan tersebut muncul berbagai persoalan lain yang juga harus mendapat perhatian.

"Baik, saya menjurus ke KKP.

Ternyata muncul pupuk.

 Nggak apa-apa, memang tugas saya itu aspirasi," ujarnya.

Baca juga: Petambak hingga Pelaku UMKM di Tarakan Keluhkan Pupuk dan Aturan Kirim Komoditas Perikanan

Terkait persoalan pupuk tersebut, Hasan Saleh mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi.

"Iya, iya, saya akan koordinasi dengan pihak terkait tentang pupuknya itu saya harus koordinasi," katanya.

Tak hanya itu, Hasan Saleh juga menyoroti usulan mengenai kebutuhan fasilitas pendukung,  seperti balai dan gudang yang disampaikan dalam forum tersebut.

Menurutnya, sejumlah program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan tersebut saat ini sedang dalam proses dan diupayakan pemerintah.

"Kan sedang berjalan sekarang balai itu.

Balai apa namanya, apa, pupuk sedang kita upayakan.

Ada sedang berjalan.

Kemudian gudangnya Bulog sedang berjalan.

Nanti itu ada semua nanti itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Hasan meminta perwakilan KKP dan pemerintah daerah mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat agar dapat dibahas lebih lanjut dalam rapat bersama pemerintah pusat.

Ia mengungkapkan bahwa proses pengumpulan data dan keluhan masyarakat sebenarnya telah dilakukan sejak dua minggu sebelumnya.

"Saya mengharap Bapak KKP dicatat dengan baik.

Nanti kita simpulkan di RDP.

Nanti kita akan ketemu di RDP menyampaikan ke Menteri apa dan sebagainya," katanya.

Hasan juga meminta Kepala Dinas terkait untuk turut mengawal berbagai program yang telah direncanakan, agar dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menutup kegiatan tersebut, Hasan Saleh memastikan seluruh aspirasi yang diterimanya telah dicatat dan direkam dengan baik, untuk diperjuangkan melalui jalur legislatif maupun komunikasi dengan kementerian terkait.

"Kesimpulannya yang disampaikan saya rekam dengan baik-baik.

Dan akan kami perbaiki undang-undang yang ada, sampaikan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat bahwa dirinya memiliki rumah aspirasi yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi.

"Saya mempunyai rumah aspirasi di Pasir Putih.

Ada petugas kami di sana.

Ada TA saya, tenaga ahli.

Ada sekretaris saya.

Bapak bisa menyampaikan apa adanya.

Dan insyaallah jarum jatuh di Tarakan, secepat itu akan saya dengar," tutup Hasan Saleh.

Dalam kesempatan itu, Hasan Saleh juga menegaskan komitmennya di DPR RI untuk terus mengawal peningkatan ekspor daerah melalui dukungan terhadap perbaikan regulasi, maupun pembangunan infrastruktur penunjang usaha.

Ia berharap seluruh masukan yang disampaikan pelaku usaha, eksportir dan petambak dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang segera ditindaklanjuti demi kemajuan sektor perikanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara.

(*)

Penulis: Andi Pausiah