TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Standar Environmental, Social, and Governance (ESG) kini telah bertransformasi dari sekadar kewajiban kepatuhan menjadi faktor strategis yang menentukan akses suatu negara dan perusahaan ke dalam rantai pasok industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) global.
Di tengah lonjakan kebutuhan mineral kritis untuk mendukung transisi energi dunia, pelaku industri global tidak lagi hanya mempertimbangkan kualitas dan ketersediaan bahan baku. Cara mineral tersebut diproduksi, termasuk aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, kini menjadi syarat utama dalam memilih mitra pasokan.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Cecep Mochammad Yasin, mengatakan perubahan paradigma tersebut membuka peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia sebagai salah satu negara dengan cadangan mineral strategis terbesar di dunia.
Baca juga: Bidik Pasar Kendaraan Listrik, NAVEE Kenalkan Skuter Listrik Baru dengan Beragam Pilihan
Menurutnya, mineral yang diproduksi secara bertanggung jawab dan memenuhi standar ESG memiliki nilai tambah yang semakin tinggi serta peluang pasar yang lebih luas, khususnya untuk memasuki rantai pasok industri kendaraan listrik, energi bersih, dan manufaktur global.
"Pasar global saat ini tidak hanya menilai kualitas produk mineral yang dihasilkan, tetapi juga menilai bagaimana mineral tersebut diproduksi," ujar Cecep dalam Seri Dialog Mineral Kritis INDEF-GTI bertajuk Menavigasi Ketegangan Geopolitik dan Mengamankan Peran Indonesia dalam Rantai Pasok Mineral Kritis Menuju Kedaulatan Energi, Rabu (17/6/2026).
Pernyataan tersebut mencerminkan perubahan besar dalam lanskap industri global. Bagi produsen kendaraan listrik dan perusahaan teknologi dunia, kepatuhan terhadap standar ESG kini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan mitra rantai pasok. Tanpa memenuhi standar keberlanjutan, akses terhadap pasar internasional berpotensi semakin terbatas.
Menyikapi perkembangan tersebut, pemerintah terus memperkuat implementasi ESG dalam tata kelola pertambangan nasional. Komitmen itu mulai diintegrasikan ke dalam proses evaluasi dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang.
Dari sisi sosial, perusahaan diwajibkan menjalankan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang disusun bersama pemerintah daerah. Sementara dari aspek lingkungan, perusahaan didorong meningkatkan efisiensi energi, menekan emisi karbon, memperkuat pengelolaan limbah dan air tambang, serta menjalankan reklamasi dan pascatambang secara bertanggung jawab.
Cecep mengungkapkan sejumlah perusahaan tambang di Indonesia bahkan telah mengadopsi standar ESG internasional, termasuk Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), serta melakukan pengurangan emisi melalui elektrifikasi alat berat dan penggunaan sumber energi yang lebih bersih.
"Di beberapa tambang juga telah menerapkan ESG melalui standar seperti IRMA serta melakukan efisiensi energi dan pengurangan emisi melalui elektrifikasi alat berat maupun penggunaan sumber energi yang lebih bersih," katanya.
Untuk memperkuat daya saing industri nasional, Ditjen Minerba saat ini juga tengah melakukan kajian guna menyelaraskan standar nasional dengan praktik ESG global melalui analisis kesenjangan antara regulasi domestik dan standar internasional. Langkah tersebut dinilai penting karena semakin banyak perusahaan multinasional yang menjadikan standar keberlanjutan sebagai syarat dalam kontrak pasokan bahan baku.
Sebagai contoh, perusahaan tambang yang memasok kebutuhan industri kendaraan listrik harus mampu memenuhi standar ESG yang diterapkan produsen otomotif dunia.
"Salah satu contohnya adalah kerja sama Vale Indonesia dengan Ford dan Volkswagen yang menerapkan standar ESG global dalam rantai pasoknya," ujar Cecep.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ESG telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam persaingan industri mineral global. Bagi Indonesia yang memiliki cadangan nikel, tembaga, timah, dan bauksit dalam jumlah besar, tantangan utama ke depan tidak lagi semata-mata terletak pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada kemampuan memenuhi standar keberlanjutan yang dituntut pasar internasional.
Di sisi lain, pelaku industri pertambangan nasional juga mulai menjadikan ESG sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang.
Holding industri pertambangan MIND ID bersama anggota grupnya terus memperkuat implementasi ESG melalui berbagai program, mulai dari pengurangan emisi, reklamasi dan rehabilitasi lahan pascatambang, konservasi lingkungan, hingga peningkatan tata kelola perusahaan dan transparansi pelaporan keberlanjutan.
Menurut Cecep, tren tersebut menandai lahirnya standar baru dalam industri pertambangan global. Keberhasilan sebuah perusahaan tidak lagi hanya diukur dari besarnya cadangan mineral atau kapasitas produksi, tetapi juga dari kemampuannya menerapkan praktik keberlanjutan di seluruh rantai pasok.
Dengan demikian, ESG kini bukan lagi sekadar instrumen reputasi perusahaan. Di era transisi energi, ESG telah menjadi prasyarat untuk menjaga akses pasar, menarik investasi, serta memenangkan kontrak dalam industri kendaraan listrik yang semakin kompetitif.
"Pasar global saat ini bergerak ke arah yang semakin menuntut praktik pertambangan berkelanjutan. Karena itu ESG bukan lagi sekadar kepatuhan, tetapi telah menjadi faktor penentu daya saing dan akses pasar bagi industri mineral," tegas Cecep.
