Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo
MALTENG, TRIBUNAMBON.COM - Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Tengah mendukung gerakan berantas korupsi yang digalakkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Tepat momen car free day, Sabtu (20/6/2026) Pemda Maluku Tengah meluncurkan Pariwara Anti Korupsi tahun 2026.
Dengan diluncurkannya Pariwara Antikorupsi, Pemerintah meneguhkan komitmen bersama untuk membangun budaya jujur, transparan dan bertanggung jawab.
Demikian disampaikan Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir sesaat sebelum peluncuran.
"Hari ini, kita tidak sekadar meluncurkan sebuah kampanye, tetapi juga meneguhkan komitmen bersama untuk membangun budaya yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab," ujar Zulkarnain.
Melalui Pariwara Anti Korupsi ini, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah akan memanfaatkan berbagai kanal media sosial sebagai sarana edukasi dan kampanye untuk mendukung gerakan pemberantasan korupsi yang terus digalakkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Bupati mengatakan, korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan budaya.
Oleh karena itu, nilai-nilai anti korupsi harus diimplementasi dalam setiap aktivitas, baik sebagai aparatur yang melayani masyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari.
"Saya ingin menyampaikan sebuah kutipan yang patut kita renungkan bersama: Korupsi tumbuh karena pembiaran, tetapi akan berhenti ketika kejujuran menjadi kebiasaan," imbuhnya.
Baca juga: Seluruh Jamaah Haji Maluku Telah Tiba di Tanah Air, Dua Jamaah Dilaporkan Wafat di Tanah Suci
Baca juga: Fans Jepang di Ambon Ngaku Tak Perlu Pawai, Menang Telak 4-0 atas Tunisia Sudah Bikin Puas
Dirinya mengajak seluruh masyarakat Maluku Tengah agar tidak ragu menjadi bagian dari gerakan ini bersama-sama mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
Jika menemukan perilaku aparatur yang mengarah pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, segera laporkan melalui kanal pengaduan dan akun media sosial resmi Pemerintah Daerah.
Menurutnya, partisipasi masyarakat adalah kunci. Karena Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi tanggung jawab kita semua.
"Semoga melalui momentum Car Free Day yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat ini, semangat anti korupsi dapat semakin dekat, mudah dipahami, dan menjadi gerakan bersama," tukas Bupati. (*)