TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah ambisi besar pemerintah membangun generasi sehat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), keresahan mulai muncul dari dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Kebijakan penghentian sementara operasional MBG selama masa libur sekolah kini membuat banyak pengelola dapur di Jawa Timur berada dalam situasi sulit.
Bukan hanya soal dapur yang berhenti memasak, tetapi juga ancaman cicilan yang terus berjalan, biaya operasional yang tetap menumpuk, hingga kekhawatiran investasi miliaran rupiah yang terancam tersendat di tengah kebijakan efisiensi.
Baca juga: Kesalahan BGN di Mata Pengusaha MBG, Gapembi Bantah Tolak Makan Gratis Dihentikan Sementara
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Jawa Timur, Makhrus Sholeh, mengungkapkan bahwa banyak mitra pengelola dapur MBG saat ini mulai tertekan akibat penghentian sementara operasional program selama masa libur sekolah.
Menurutnya, sebagian besar pengusaha yang terlibat dalam program tersebut membangun dapur dengan modal besar, bahkan tidak sedikit yang menggunakan pinjaman dari pihak ketiga maupun fasilitas kredit perbankan.
"Teman-teman mitra banyak yang menggunakan dana pihak ketiga. Kalau pinjaman bank kan tidak mengenal waktu. Cicilan tetap harus dibayar setiap bulan," ujar Makhrus saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin (22/6/2026).
Pernyataan itu menggambarkan situasi pelik yang kini dihadapi para pelaku usaha.
Di satu sisi mereka mendukung penuh program strategis nasional pemerintah, tetapi di sisi lain roda bisnis tetap harus berjalan meski dapur-dapur MBG berhenti beroperasi sementara.
Makhrus menjelaskan, para mitra SPPG sebelumnya telah menggelontorkan investasi besar demi memenuhi standar operasional yang ditetapkan pemerintah.
Mulai dari pembangunan infrastruktur dapur, pembelian alat masak industri, kendaraan distribusi makanan, hingga penyediaan fasilitas pendukung lainnya dilakukan demi menyukseskan program MBG.
Namun ketika program dihentikan sementara selama libur sekolah, seluruh aset tersebut praktis menganggur.
Ironisnya, biaya operasional tetap berjalan. Pengusaha tetap harus menjaga fasilitas, membayar biaya pemeliharaan, hingga memastikan aset dapur tidak rusak meski tidak digunakan.
"Kami berharap ini bisa dikaji. Karena dapurnya tidak dipakai, tidak operasional, tetapi fasilitas tetap harus dijaga. Dari sisi bisnis tentu ada biaya yang tetap berjalan," kata Makhrus.
Kondisi inilah yang membuat banyak pengelola dapur merasa terpukul. Sebab selama masa penghentian layanan, mereka tidak memperoleh pemasukan, tetapi tetap harus menanggung berbagai biaya tetap atau fixed cost.
Baca juga: Pengusaha MBG di Riau Minta BGN Tetap Salurkan Insentif Meski sedang Libur Sekolah
Meski menyampaikan keberatan, Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia Jawa Timur menegaskan pihaknya tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis.
Sebaliknya, mereka mengaku tetap mendukung penuh program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto tersebut karena dinilai membawa dampak ekonomi besar bagi masyarakat.
Makhrus menilai MBG telah menciptakan efek berantai bagi perekonomian daerah. Banyak tenaga kerja terserap, UMKM bergerak, hingga petani dan pemasok bahan pangan mulai merasakan manfaat ekonomi dari program tersebut.
"Kami menyampaikan aspirasi bahwa program ini harus terus berlanjut. Dampaknya juga sangat bagus dalam menyerap tenaga kerja.
Banyak pengangguran terserap, UMKM bergerak, supplier bahan pangan, hingga petani sudah merasakan manfaatnya," ungkap Makhrus.
Namun ia mengingatkan, keberlangsungan program akan sulit terjaga apabila para mitra pelaksana terus dibebani ketidakpastian usaha.
"Program ini tentu memiliki misi sosial yang sangat mulia. Tetapi di sisi lain, para mitra juga mengeluarkan investasi dan memiliki kewajiban finansial yang harus dipenuhi. Karena itu kami berharap ada solusi yang bersifat win-win solution," tuturnya.
Keresahan yang muncul di Jawa Timur bukan tanpa alasan. Provinsi ini menjadi salah satu basis terbesar pelaksanaan Program MBG di Indonesia.
Berdasarkan data nasional hingga April 2026, dari total 26.111 SPPG di seluruh Indonesia, sekitar 3.838 dapur atau 14,7 persen berada di Jawa Timur.
Jumlah tersebut membuat dampak kebijakan penghentian operasional sementara terasa sangat besar, baik terhadap pelaku usaha maupun ekosistem ekonomi di daerah.
Baca juga: Mahasiswa Melongo Dengar Kepala BGN Nanik Deyang Paparkan Hasil Efisiensi MBG: Hemat Rp 70 Triliun
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 mengenai penyesuaian operasional SPPG selama masa libur.
Juru Bicara sekaligus Wakil Kepala BGN, Arumsari, menjelaskan bahwa penghentian sementara dilakukan demi optimalisasi tata kelola, efisiensi sumber daya, dan standardisasi pelaksanaan Program MBG secara nasional.
Dalam kebijakan tersebut, layanan MBG dihentikan sementara pada beberapa periode, meliputi:
Penghentian itu tidak hanya berlaku untuk peserta didik, tetapi juga kelompok non-peserta didik seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Meski demikian, BGN memastikan keamanan aset dapur tetap dijaga selama masa penghentian program. Petugas keamanan disebut tetap bertugas secara bergiliran di setiap SPPG untuk memastikan seluruh fasilitas negara tetap aman dan terawat.
***
(TribunTrends/TribunJatim)
