TRIBUNGORONTALO.COM – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mengumumkan rencana aksi serentak yang akan digelar di berbagai daerah di Indonesia pada 22 hingga 24 Juni 2026.

Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung di sekitar 300 titik dan melibatkan kader PMII di sejumlah wilayah sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum PB PMII Muhammad Shofiyulloh Cokro mengatakan gerakan nasional tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang dijalankan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah.

Baca juga: Demo BEM UI ke Bundaran HI Dihadang TNI-Polri, Polda Sebut Lokasi Itu Dilarang untuk Aksi

"Kami menginstruksikan seluruh kader PMII untuk melakukan aksi serentak pada 22 hingga 24 Juni 2026 di sekitar 300 titik di seluruh Indonesia. Ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan," kata Shofiyulloh dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (21/6/2026).

Dalam aksi tersebut, PMII membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan evaluasi pemerintahan dan arah kebijakan nasional.

Salah satu poin yang disorot adalah dorongan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Merah Putih.

Menurut Shofiyulloh, berbagai persoalan yang berkaitan dengan ekonomi, tata kelola pemerintahan, serta pelayanan publik perlu mendapatkan perhatian lebih serius.

"Kami meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap kinerja kabinet dan memastikan seluruh kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat," ujarnya.

Selain evaluasi kabinet, PMII juga menyoroti arah pembangunan ekonomi nasional.

Sekretaris Jenderal PB PMII Ahmad Syahrul Fadhil menilai kebijakan ekonomi perlu semakin diperkuat dengan berpedoman pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut dia, negara harus memastikan kebijakan pembangunan ekonomi memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

"Negara harus hadir untuk rakyat. Kami mendorong penguatan kedaulatan ekonomi nasional serta penataan kabinet berdasarkan kompetensi dan efektivitas kerja," kata Syahrul.

PMII juga mengangkat isu efektivitas penggunaan anggaran negara dalam berbagai program dan lembaga pemerintah.

Syahrul menilai evaluasi diperlukan terhadap program-program yang dianggap belum berjalan optimal agar alokasi anggaran dapat difokuskan pada sektor yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Ia menyebut peningkatan kesejahteraan guru menjadi salah satu sektor yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dalam pemanfaatan anggaran negara.

"Kami menilai perlu ada evaluasi terhadap berbagai program dan lembaga yang dianggap tidak efektif agar anggaran negara dapat lebih optimal digunakan untuk sektor-sektor prioritas, termasuk peningkatan kesejahteraan guru," ujarnya.

Rangkaian aksi yang direncanakan berlangsung selama tiga hari tersebut akan menjadi wadah bagi kader PMII di berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi terkait evaluasi pemerintahan, arah pembangunan ekonomi, serta efektivitas program yang menggunakan anggaran negara.