Grid.ID - Dedi Mulyadi ingatkan sekolah swasta untuk kerja sama dan tak menutup diri dari siswa kurang mampu. Sang gubernur tak ingin ada yang putus sekolah.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kemungkinan adanya potensi kekacauan pemetaan siswa dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Langkah antisipasi pun dilakukan.
Seperti yang telah diketahui, ada banyak siswa di Jawa Barat yang belum tertampung dalam pemetaan SPMB di sekolah negeri. Kekhawatiran soal anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tidak mendapatkan tempat bersekolah pun muncul.
Langkah yang akan diambil Dedi Mulyadi dibahas dalam pertemuan strategis bersama Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Barat dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat pada Sabtu (20/6/2026). Forum ini menjadi ruang untuk mencari titik temu antara kepentingan sekolah negeri, sekolah swasta, dan kebutuhan akses pendidikan bagi seluruh siswa di Jawa Barat.
Dilansir dari Kompas.com, BMPS Jawa Barat menyoroti kondisi sekolah swasta yang saat ini masih memiliki lebih dari 150 ribu bangku kosong. Di sisi lain juga ada kekhawatiran bahwa kebijakan relaksasi dari pemerintah pusat yang memperbolehkan sekolah negeri menampung hingga 40-46 siswa per kelas dapat berdampak langsung pada keberlangsungan sekolah swasta.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperlebar ketimpangan lantaran siswa akan cenderung memilih sekolah negeri yang dianggap terjangkau. Lantas bagaimana respons Dedi Mulyadi?
Tanggapan Dedi Mulyadi
Menanggapi kondisi tersebut, pria yang akrab disapa Kang Dedi itu meminta adanya komitmen timbal balik dari pihak sekolah swasta. Ia menekankan pentingnya keterbukaan akses bagi siswa dari keluarga ekonomi menengah ke bawah yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Ia juga meminta yayasan pendidikan swasta untuk tidak menutup diri terhadap skema kerja sama yang telah disiapkan pemerintah daerah, termasuk terkait dukungan anggaran pendidikan.
“Jangan sampai Gubernur dibikin dilema. Satu sisi menambah rombel (rombongan belajar) di sekolah negeri tidak boleh, tetapi di sisi lain, sekolah swasta ditawari kerja sama dengan anggaran sekian tidak mau,” ujar Dedi, dikutip dari TribunJabar.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana memberikan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp 2,7 juta per siswa di tahun pertama bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di swasta. Kebijakan diharapkan dapat mengurangi beban biaya sekaligus menjaga keberlangsungan sekolah swasta.
Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengelola daya tampung pendidikan secara lebih merata antara sekolah negeri dan swasta. Dedi Mulyadi pun kembali mengingatkan sekolah swasta untuk kerja sama dan tak menutup diri dari siswa kurang mampu agar tak ada anak yang putus sekolah.
