SURYA.co.id, SURABAYA - Ratusan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah di Jatim bertemu untuk menyikapi kelanjutan hingga kebijakan baru menyangkut kelankutan MBG. Mereka bertemu di Surabaya.
Saat ini mulai muncul kebijakan baru dari Badan Gizi Nasional (BGN). Para mitra MBG itu cemas.
Kecemasan ini menguat dalam momen silaturahmi mitra MBG itu yang digelar di Hotel Kampi, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (21/6/2026).
Pertemuan para mitra MBG di Jatim tersebut bertajuk Membangun Sinergi dalam Kebersamaan, Optimis Menghadapi Perubahan. Pertemuan ini diinisiasi Asosiasi MBG Indonesia.
Para mitra MBG itu antusias dan ingin mengetahui kebijakan terbaru setelah elemen mahasiswa mengkritisi program MBG. Sementara banyak juga kelompok lain mendukung MBG.
Baca juga: MBG Libur Tiga Pekan, Relawan di Bondowoso Terpaksa Cari Kerja Sampingan demi Bertahan
Selain dari berbagai wilayah di Indonesia, sebagian besar yang hadir dalam forum tersebut adalah mitra MBG di Jatim.
Ketua Asosiasi MBG Indonesia M Turino Junaedi menuturkan forum tersebut digelar untuk menampung aspirasi para mitra MBG.
Saat ini mereka dilanda ketidakpastian akibat perubahan sejumlah aturan dan surat edaran terbaru dari BGN.
Diakui bahwa mereka telah mengeluarkan investasi besar untuk membangun dapur MBG sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
"Program MBG ini sangat bagus dan kami mendukung penuh. Namun sekarang muncul beberapa kebijakan yang menimbulkan keresahan di lapangan, terutama bagi mitra yang sudah membangun dapur dan berinvestasi cukup besar," kata Turino.
Salah satu kegelisahan utama para mitra adalah adanya informasi penghentian pembangunan dapur baru.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai nasib dapur-dapur yang sudah terlanjur dibangun dan telah mengantongi identitas resmi (ID) dari program MBG.
Para mitra juga mempertanyakan sejumlah kebijakan lain, mulai perubahan skema anggaran hingga tidak dibayarkannya operasional pada hari libur yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kepala BGN Nomor 12/2026.
"Kami ingin mendapatkan kejelasan. Karena banyak mitra yang sudah berproses, sudah mengeluarkan biaya besar dan sudah menjalankan tahapan sesuai ketentuan yang ada," kata Turino.
Sementara itu, Bendahara Asosiasi MBG Indonesia, Indah, mengungkapkan, mayoritas mitra MBG merupakan pelaku UMKM dan pengusaha daerah yang membangun dapur secara swadaya dengan berbagai keterbatasan modal.
Menurutnya, tidak sedikit mitra yang terpaksa mengajukan pinjaman bank, meminjam ke koperasi, menjual ternak hingga mengumpulkan dana secara patungan demi memenuhi persyaratan pembangunan dapur MBG.
"Mereka pelaku UMKM di daerah yang ingin membantu program pemerintah. Ada yang pinjam bank, ada yang jual sapi, ada yang urunan dengan keluarga dan tetangga untuk membangun dapur," ujar Indah.
Indah menjelaskan, investasi yang telah dikeluarkan mitra tidak sedikit.
Selain pembangunan gedung dapur, mereka juga harus menyediakan peralatan dapur industri yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
"Alat dapur saja bisa mencapai Rp700 juta sampai Rp800 juta. Belum bangunannya, belum kendaraan operasional. Ada yang investasinya sampai Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar," kata Indah.
Mereka menilai penghentian atau penundaan pembangunan dapur berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi para mitra yang saat ini masih dalam tahap pembangunan dengan progres beragam, mulai 20 persen hingga 100 persen.
Menurutnya, dampak kebijakan tersebut tidak hanya dirasakan pemilik dapur, tetapi juga petani, peternak, pemasok bahan pangan dan tenaga kerja yang selama ini menggantungkan penghasilan dari ekosistem MBG.
"Banyak petani dan peternak yang sudah menambah produksi karena melihat peluang dari program ini. Ada pemasok telur, ayam, sayur, hingga usaha kemasan makanan yang ikut bergerak. Kalau dapur berhenti, dampaknya akan sangat luas," ujarnya.
Asosiasi MBG Indonesia berencana mengajukan audiensi langsung kepada pimpinan BGN di tingkat pusat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kegelisahan mitra.
Turino menegaskan asosiasinya tetap mendukung penuh Program MBG, namun berharap setiap kebijakan yang diambil pemerintah dapat melibatkan mitra sebagai pelaku yang menjalankan program di lapangan.
"Kami sebagai mitra ingin program ini tetap berjalan karena manfaatnya besar bagi masyarakat. Yang kami harapkan adalah kejelasan aturan, kepastian bagi mitra yang sudah berinvestasi, serta adanya ruang dialog sebelum kebijakan strategis ditetapkan," tandasnya.
