TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Setelah penangkapan Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan, belum ada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat yang ditutup atau terdampak langsung akibat kasus tersebut.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (PPG) Regional Bandung, Ramzi, mengatakan penghentian sementara operasional sejumlah SPPG yang terjadi selama ini sudah dilakukan, jauh sebelum Dadan ditetapkan sebagai tersangka.
"Terdampak secara langsung itu tidak ada, karena suspend kepada SPPG sudah ada sebelum ada peristiwa di Jakarta itu," ujar Ramzi, saat dihubungi, Kamis (16/6/2026).
Menurutnya, penghentian sementara operasional SPPG lebih banyak disebabkan persoalan administrasi dan kesiapan teknis di lapangan. Beberapa di antaranya terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), kelengkapan infrastruktur, hingga kendala virtual account.
"Suspend-nya terkait SLHS, infrastruktur dan virtual account saja. Kalau yang terdampak secara langsung karena kasus itu kayaknya tidak ada," ujarnya.
Ramzi menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 200 dapur SPPG yang beroperasi di wilayah kerja Regional Bandung. Setiap dapur melayani sekitar 1.000 hingga 3.000 penerima manfaat dari berbagai jenjang pendidikan, mulai kelompok bermain (Kober), TK, SD, SMP, SMA hingga kelompok B3.
Sementara itu, di Kabupaten Bandung tercatat sebanyak 28 dapur SPPG dari 31 kecamatan menghentikan sementara operasionalnya, karena proses evaluasi dan pemenuhan persyaratan.
Adapun di Kota Bandung, dari 247 dapur SPPG yang telah beroperasi, sebanyak 10 dapur berstatus suspend.
Berdasarkan data per 9 Juni 2026, jumlah dapur SPPG di Jawa Barat mencapai 6.721 unit yang tersebar di berbagai daerah untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jawa Barat sendiri menjadi Provinsi dengan jumlah dapur SPPG terbanyak nasional. Posisi kedua ditempati Jawa Tengah dengan 4.590 SPPG, dan Jawa Timur memiliki 4.340 SPPG. Ketiga provinsi di Pulau Jawa itu menjadi daerah dengan sebaran SPPG terbesar di Indonesia.
Sementara, Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan jumlah SPPG paling sedikit di Indonesia. Berdasarkan data BGN, Provinsi ini memiliki 14 SPPG, atau yang terendah dibandingkan 37 Provinsi lainnya.
