SURYAMALANG.COM, KOTA MALANG - Munculnya dua narasi aksi demonstrasi secara beruntun terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang perlu dilihat latar belakang kemunculannya.

Pengamat kebijakan publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Alie Zainal Abidin menilai, perbedaan mendasar perlu dilihat antara aksi yang lahir dari kesadaran publik dengan aksi yang muncul sebagai respons terhadap gelombang kritik.

Menurut Alie, demonstrasi merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi.

Namun, kualitas moral sebuah aksi tidak hanya ditentukan oleh hak untuk menyampaikan pendapat, melainkan juga oleh independensi dan motivasi yang melatarbelakanginya.

“Dalam demokrasi, unjuk rasa merupakan hal yang lumrah."

"Tetapi aksi yang lahir secara spontan dari kesadaran publik tentu berbeda nilainya dengan aksi yang terkesan muncul sebagai respons instan untuk menetralkan kritik."

"Ada perbedaan antara aksi organik dengan ekspresi yang otentik dan aksi yang merupakan hasil orkestrasi,” ujarnya kepada SURYAMALANG.COM, Minggu (21/6/2026).

Baca juga: Stop MBG dan Koperasi Desa, Mahasiswa di Surabaya Sampaikan 11 Tuntutan ke DPRD Jatim

Alie menilai fenomena munculnya aksi tandingan setelah demonstrasi mahasiswa yang mengkritisi program MBG berpotensi memunculkan persepsi.

Menurutnya, ruang demokrasi sedang diarahkan pada kompetisi membangun opini publik, bukan adu gagasan dan substansi.

“Perlombaan unjuk rasa ini lebih tampak seperti kompetisi membangun persepsi daripada ekspresi demokrasi itu sendiri."

"Ketika aksi tandingan muncul seketika setelah gelombang kritik, publik tentu bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang dipertahankan,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa mahasiswa selama ini memiliki posisi historis sebagai penjaga nurani publik dan pengawas kekuasaan.

Karena itu, kritik yang mereka sampaikan seharusnya dijawab melalui data, evaluasi, dan transparansi kebijakan.

“Mahasiswa sedang menjalankan fungsi moral dalam demokrasi, yaitu mengawasi kekuasaan."

"Kritik yang muncul seharusnya dijawab dengan data, transparansi, dan perbaikan program, bukan dengan adu banyak-banyakan massa,” tegasnya.

Alie juga menyoroti kemungkinan adanya mobilisasi kelompok penerima manfaat program sebagai penyeimbang kritik yang berkembang.

Jika benar terjadi, menurutnya, langkah tersebut justru menunjukkan lemahnya respons terhadap substansi kritik yang disampaikan masyarakat.

“Memobilisasi massa untuk mengimbangi kritik yang rasional sesungguhnya menunjukkan ketidakpercayaan diri terhadap program itu sendiri."

"Ini justru menjadi bukti kegagalan menjawab substansi kritik secara terbuka,” ujarnya.

Ia menambahkan, legitimasi sebuah program pemerintah tidak dapat dibangun hanya melalui dukungan massa, melainkan melalui kemampuan pemerintah memperbaiki kebijakan berdasarkan masukan publik.

“Legitimasi sejati tidak dibangun dari barisan massa yang dikerahkan, melainkan dari evaluasi kebijakan yang mampu merespons kritik rasional masyarakat,” katanya.

Baca juga: Pemprov Jatim Beberkan Kendala Pelaksanaan Program MBG hingga Koperasi Desa ke Kemendagri

Lebih jauh, Alie mengingatkan bahwa pihak-pihak yang sengaja mempertemukan kelompok dengan kepentingan berseberangan harus mempertimbangkan dampak sosial yang dapat muncul di tengah masyarakat. Menurutnya, konfrontasi massa tidak akan menyelesaikan masalah.

“Perbedaan pendapat dalam demokrasi itu wajar. Yang tidak wajar adalah ketika perbedaan tersebut dikelola dengan cara meningkatkan potensi konfrontasi massa. Itu bukan langkah yang bijaksana,” ucapnya.

Karena itu, ia mendorong seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat keamanan, untuk mengedepankan pendekatan deeskalasi serta membuka ruang dialog yang lebih luas.

Hal itu diperlukan agar kritik maupun dukungan terhadap suatu kebijakan dapat disalurkan secara aman dan konstruktif.

“Program pemerintah yang benar-benar baik seharusnya tidak membutuhkan mobilisasi massa untuk menjawab kritik. Cukup tunjukkan hasil kerja, transparansi, dan perbaikan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” pungkasnya.

Mereka mendesak agar pemerintah menghentikan program MBG karena dinilai sebagai sumber masalah keuangan negara.

Tidak stabilnya ekonomi saat ini, menurut mereka karena program MBG yang dinilai boros dan korup.

Presiden Eksekutif Mahasiswa (EM) Universitas Brawijaya 2026, Muhammad Azhar Zidan, menyatakan bahwa aksi turun ke jalan ini merupakan respons alamiah atas kondisi negara yang dinilai sedang mengalami krisis multidimensi.

Dalam orasinya, demonstran membawa tuntutan. Salah satunya berfokus pada kesejahteraan ekonomi makro.

Mahasiswa menilai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak efisien karena terlalu banyak digelontorkan untuk program kosmetik. Imbasnya, harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM) melonjak drastis di pasaran.

“Kami memandang anggaran negara saat ini justru habis digelontorkan untuk program-program yang berbasiskan proyek populis dan tidak tepat sasaran."

"Akibatnya, masyarakat di bawah saat ini sedang menangis dan menjerit karena harga BBM dan bahan pokok meroket naik,” kata Zidan.

Demonstrasi yang terjadi pada 17 Juni 2026 juga menegaskan tuntutan sebelumnya.

Juru Bicara Aliansi Malang Bergerak yang juga Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Malang, Maulana Nazil Al Haq mengatakan, aksi lanjutan tersebut digelar untuk menindaklanjuti demonstrasi yang sebelumnya berlangsung pada Senin (15/6/2026).

Nazil mengatakan, seluruh fraksi di DPRD Kota Malang telah menerima dan berkomitmen mengawal sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi demonstrasi yang digelar.

Mahasiswa kembali menegaskan sejumlah tuntutan awal serta menambahkan tuntutan baru seperti pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, persoalan deforestasi, hingga UU TNI dan UU Polri.

Pada 20 Juni 2026, ada kegiatan senam bersama yang dibarengi dengan aksi dukungan kepada Presiden Prabowo karena telah menyelenggarakan program MBG. Aksi tandingan ini bertolak belakang dengan tuntutan mahasiswa.

Bahkan, mereka membawa spanduk yang bertuliskan: usir mahasewa yang mengaku mahasiswa dari bumi arema.

Koordinator aksi, Gandung Panjalu, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut lahir dari keresahan para pelaku yang terlibat dalam ekosistem MBG.

Menurutnya, berbagai aksi penolakan terhadap program tersebut dalam beberapa waktu terakhir menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani, pelaku UMKM, peternak, dan pedagang.

"Kegiatan ini berawal dari keresahan pelaku-pelaku petani, UMKM, kemudian para peternak, pedagang sayur, yang terimbas eskalasi politik akhir-akhir ini, menguat di publik tentang program strategis nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo," ujar Gandung.

Ia menambahkan, kegiatan yang dikemas dalam bentuk apel akbar dan senam bersama simpatisan MBG Malang Raya sengaja dirancang sebagai aktivitas yang membawa pesan positif kepada masyarakat.

Gerakan tersebut diharapkan dapat mengembalikan fokus publik terhadap manfaat program MBG yang dinilai telah memberikan dampak ekonomi bagi berbagai lapisan masyarakat di Malang Raya.

"Kegiatan yang menggaungkan energi positif ini agar program MBG ini bisa berjalan dengan dukungan masyarakat, dan target capaian penerima manfaat bisa meningkat sampai 82 juta seperti instruksi dari Pak Presiden Prabowo," katanya.

Baca juga: Mahasiswa di Surabaya Desak MBG Dihentikan : Sarang Korupsi, Memicu Keracunan dan Tak Tepat Sasaran