BPD Bali Telah Kucurkan KUR Senilai Rp960,51 miliar hingga Mei 2026 

POS-KUPANG.COM, DENPASAR - BUMD Bank BPD Bali mencatat jumlah penyaluran dana untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak Januari hingga Mei 2026 telah mencapai nominal Rp960,51 miliar.

Adapun mayoritas pendanaan program tersebut diserap oleh debitur baru.

“Penyaluran itu semakin inklusif karena mayoritas pembiayaan sebesar 73,28 persen dialokasikan kepada debitur baru,” kata Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma di Denpasar dikutip dari KBRN, Senin (22/6/2026).

Sedangkan sisanya diserap oleh debitur atau nasabah yang saat ini sedang memiliki fasilitas pinjaman aktif.

Baca juga: KUR BRI Juni 2026 Menawarkan Plafon hingga Rp500 juta dengan Suku Bunga Sangat Ringan

Menurut dia, penyaluran tersebut diserap melalui tiga skema yakni KUR kecil sebesar Rp776,36 miliar, disusul oleh KUR mikro sebesar Rp183,88 miliar, dan super mikro sebesar Rp270 juta.

Ia menargetkan target penyaluran KUR hingga akhir 2026 ditetapkan sebesar Rp 1,8 triliun dan dari penyaluran yang telah berjalan, sebanyak 62,49 persen direalisasikan kepada sektor produksi dan sisanya jasa.

Ia menjelaskan pembiayaan itu diarahkan kepada sektor produksi non perdagangan, sejalan dengan sektor prioritas dari Pemerintah Pusat (Asta Cita) dan Pemerintah Provinsi Bali (Ekonomi Kerthi Bali) untuk mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal.

Selain sektor jasa, penyaluran KUR juga menyasar beberapa ekosistem prioritas lainnya meliputi sektor pertanian dari hulu ke hilir, kelautan dan perikanan di wilayah pesisir serta sektor industri pengolahan yang menaungi pengrajin lokal dan UMKM.

“Akses pembiayaan yang tepat sasaran diharapkan dapat membantu pelaku usaha memenuhi kebutuhan modal dan menjaga keberlangsungan usaha mereka,” imbuhnya.

Untuk memastikan akses modal hingga pelosok, pihaknya melakukan inisiatif hingga ke banjar (dusun) untuk meningkatkan literasi keuangan dan memberikan pelatihan kepada masyarakat.

Ia memperluas mitra dengan menggandeng Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan BUMDes untuk mengidentifikasi UMKM potensial di setiap desa.

“Kami juga merancang strategi pembiayaan berbasis komunitas atau kluster untuk memberdayakan ekosistem desa, khususnya pada sektor pertanian dan peternakan,” ujarnya. (*)