Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Indra Wijaya | Aceh Tengah

SERAMBINEWS.COM, ACEH TENGAH – Persoalan sanitasi yang sempat mengancam kesehatan warga di hunian sementara (huntara) Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, akhirnya teratasi. 

Ketua Posko Wilayah Percepatan Rehab-Rekon (PRR) Aceh, Safrizal ZA, mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) yang bergerak kurang dari 24 jam setelah menerima laporan.

BPBD bersama DLHK Aceh Tengah melakukan penyedotan limbah tinja di Huntara Kampung Burlah, Pondok Balik, serta Huntara Kampung Bintang Pepara, Jalan Tengah, Kecamatan Ketol, Senin (22/6/2026). 

Langkah ini dilakukan untuk mengatasi septic tank MCK komunal yang telah penuh dan meluap.

Safrizal menilai tindakan cepat tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat terdampak bencana dari risiko gangguan kesehatan.

“Sudah semestinya di masa kebencanaan pemerintah daerah harus aktif dan tanggap membantu masyarakat. Kami sangat mengapresiasi jajaran Pemkab Aceh Tengah, khususnya BPBD dan DLHK, yang langsung menerjunkan armada sedot tinja ke lokasi begitu menerima laporan teknis,” ujar Safrizal.

Penanganan sanitasi itu merupakan tindak lanjut atas rekomendasi tertulis yang disampaikan Tenaga Ahli Satgas PRR Aceh Posko Wilayah, Zam Zam Mubarak, sehari sebelumnya. 

Baca juga: Safrizal ZA Inisiasi Pengabdian Masyarakat USK untuk Penyintas Banjir Aceh Tamiang

Dalam laporannya, Zam Zam mengingatkan bahwa kondisi septic tank yang meluap berpotensi memicu penyebaran penyakit menular di lingkungan huntara.

“Kondisinya meluap dan sangat berisiko memicu penyebaran penyakit kulit, ISPA hingga diare, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Ditambah lagi, warga tidak memiliki akses armada sedot WC dan anggaran mandiri,” ungkap Zam Zam.

Meski persoalan sanitasi telah ditangani, Satgas PRR Aceh mencatat masih ada dua persoalan mendesak yang memerlukan perhatian lanjutan. 

Pertama, akses ekonomi warga terganggu akibat jalan produksi menuju perkebunan tertutup longsor pascahujan deras sehingga biaya angkut hasil pertanian meningkat.

Kedua, muncul potensi kerawanan pangan di kalangan penghuni huntara, terutama lansia dan ibu hamil, karena mulai berkurangnya ketersediaan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur.

Menanggapi hal itu, Safrizal meminta seluruh tenaga ahli Satgas PRR di daerah untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah agar setiap persoalan di lapangan dapat segera ditangani.

“Keberadaan tenaga ahli di lapangan menjadi faktor penting sebagai penyambung lidah masyarakat dan penggerak instansi teknis. Terus jalin koordinasi agar setiap persoalan cepat terdeteksi, dan pemulihan fisik maupun ekonomi warga pascabencana dapat dilakukan secara bersama-sama,” pungkasnya.(*)