TRIBUNBATAM.id, JAYAPURA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian turut hadir dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Papua Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Suni Abepura, Jayapura, Papua, Senin (22/6/2026) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Tito menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi pelaksanaan keenam sekaligus menandai berakhirnya putaran pertama rangkaian penghargaan. Ia mengatakan sistem apresiasi tersebut dirancang berdasarkan pembagian enam wilayah regional, yakni Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Maluku Utara, NTT-NTB, Jawa-Bali, hingga wilayah Papua.

​Empat Kategori Krusial dan Insentif Fiskal

​Tito memaparkan terdapat empat kategori penghargaan krusial yang diberikan kepada pemerintah daerah atas keberhasilan program kerja mereka.

​"Tadi kita lihat ada 4 kategori penghargaan untuk beberapa kategori krusial. Di antaranya Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran, Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, Kategori Pengendalian Inflasi, serta Kategori Creative Financing (Pembiayaan Kreatif)," ujar Tito Karnavian.

Dikatakan, pemerintah menyalurkan dana insentif fiskal dengan total Rp64 miliar. Dana ini dikirimkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan ditujukan untuk mendukung program-program kemasyarakatan.

​"Tambahan fiskal ini dulu namanya Dana Insentif Daerah (DID). Dana tersebut harus digunakan oleh kepala daerah untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, bukan untuk kepentingan pribadi," tegas Tito.

Secara keseluruhan, pemberian insentif ini ditargetkan berjalan hingga tiga putaran dengan total alokasi anggaran mencapai Rp361 miliar. Program ini diharapkan mampu memicu iklim kompetisi yang sehat antar-kepala daerah serta menunjukkan kepada publik bahwa banyak pemimpin daerah yang menorehkan prestasi nyata.

​Skema Kompetisi di Wilayah Papua

​Tito juga menjelaskan adanya penyesuaian skema kompetisi khusus di tanah Papua. Mengingat hanya ada dua kota administratif utama, yaitu Kota Sorong dan Kota Jayapura, maka kabupaten yang berstatus sebagai ibu kota provinsi baru ikut dilibatkan dalam kategori persaingan yang sama.

​Kabupaten tersebut meliputi Nabire, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke, yang bertanding langsung melawan Jayapura dan Sorong. Langkah ini diambil karena jika parameter kompetisi tidak diperluas, beban persaingan bagi kabupaten-kabupaten di enam provinsi se-Papua akan menjadi terlalu berat.

​Selain itu, Mendagri memastikan proses penilaian dilakukan secara objektif dan akurat berdasarkan data riil dari instansi terkait:
​Indikator Makro: Data inflasi, tingkat pengangguran, dan angka kemiskinan dinilai langsung bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), menggunakan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelola oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, termasuk memantau kemajuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

​Demi menjaga akuntabilitas, kementerian bekerja sama dengan jaringan media sebagai mitra penyelenggara (Event Organizer), sehingga seluruh proses acara dan pengumuman pemenang dapat disiarkan langsung (live streaming) serta dipublikasikan melalui media cetak maupun daring.

​Harapan dan Catatan bagi Kepala Daerah

Tito memberikan apresiasi khusus kepada daerah yang dulunya terisolasi seperti Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Dogiyai yang berhasil memenangkan penghargaan. Pencapaian ini menjadi bukti konkret adanya kemajuan pembangunan di daerah tertinggal.

​Kendati demikian, Mendagri tetap mengingatkan para penerima penghargaan terus menjaga integritas dalam memimpin.

​"Dengan mendapatkan penghargaan ini, kepala daerah diharapkan bisa menjaga diri. Jangan sampai penghargaan ini justru menjadi backfire (senjata makan tuan) karena lalai hingga terjerat masalah hukum. Berdasarkan penilaian kami hingga hari ini, kita doakan bersama agar semuanya berjalan baik dan tidak ada masalah di kemudian hari," ungkap Tito. (*)