TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Tribun Network memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam pembangunan dan pelayanan publik.
Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Papua Tahun 2026 yang digelar di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin (22/6/2026) malam.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah di Tanah Papua karena tidak hanya memberikan pengakuan atas capaian pembangunan, tetapi juga menghadirkan insentif fiskal bernilai miliaran rupiah yang dapat digunakan untuk mendukung program-program kemasyarakatan.
Sebanyak 42 bupati dan wali kota serta enam gubernur dari seluruh wilayah Papua hadir dalam kegiatan tersebut.
Baca juga: Tito Karnavian Boyong 3 Wamendagri Hadiri Apresiasi Pemda Berprestasi Regional Papua 2026
Acara juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Bima Arya Sugiarto, Akhmad Wiyagus, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, hingga CEO Tribun Network Dahlan Dahi.
Pada malam penghargaan itu, total 28 penghargaan dibagikan kepada pemerintah daerah yang berhasil mencatatkan kinerja terbaik dalam sejumlah indikator pembangunan.
Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Papua 2026 disusun dalam empat kategori utama yang dinilai memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Keempat kategori tersebut meliputi Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, Creative Financing, Penurunan Tingkat Pengangguran, serta Pengendalian Inflasi.
Setiap kategori dibagi lagi ke dalam tiga kelompok penilaian, yaitu tingkat provinsi, tingkat ibu kota provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.
Creative Financing sendiri merupakan istilah yang merujuk pada kemampuan pemerintah daerah menciptakan sumber pembiayaan alternatif dan inovatif untuk mendukung pembangunan tanpa hanya bergantung pada anggaran rutin pemerintah.
Sementara itu, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka panjang yang dapat memengaruhi perkembangan fisik maupun kemampuan kognitif.
Pada kategori ini, penghargaan tingkat provinsi diberikan kepada:
Terbaik I: Provinsi Papua (Rp3 miliar)
Terbaik II: Provinsi Papua Barat (Rp2 miliar)
Untuk tingkat ibu kota provinsi:
Terbaik I: Kabupaten Merauke (Rp3 miliar)
Terbaik II: Kota Jayapura (Rp2 miliar)
Sementara tingkat kabupaten/kota diraih oleh:
Terbaik I: Kabupaten Mimika (Rp3 miliar)
Terbaik II: Kabupaten Jayapura (Rp2 miliar)
Terbaik III: Kabupaten Biak Numfor (Rp1 miliar)
Penghargaan ini diberikan kepada daerah yang dinilai berhasil menekan angka kemiskinan sekaligus mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui berbagai program pembangunan sosial dan kesehatan masyarakat.
Daftar Lengkap Pemenang Kategori Creative Financing
Pada kategori pembiayaan kreatif, penghargaan tingkat provinsi diberikan kepada:
Terbaik I: Provinsi Papua (Rp3 miliar)
Terbaik II: Provinsi Papua Barat Daya (Rp2 miliar)
Untuk tingkat ibu kota provinsi:
Terbaik I: Kota Jayapura (Rp3 miliar)
Terbaik II: Kabupaten Manokwari (Rp2 miliar)
Sedangkan tingkat kabupaten/kota diraih oleh:
Terbaik I: Kabupaten Mimika (Rp3 miliar)
Terbaik II: Kabupaten Jayapura (Rp2 miliar)
Terbaik III: Kabupaten Raja Ampat (Rp1 miliar)
Kategori ini menjadi salah satu sorotan karena menilai kemampuan daerah dalam mengembangkan inovasi pembiayaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
Untuk kategori pengurangan angka pengangguran, penghargaan tingkat provinsi diberikan kepada:
Terbaik I: Provinsi Papua Tengah (Rp3 miliar)
Terbaik II: Provinsi Papua Pegunungan (Rp2 miliar)
Pada tingkat ibu kota provinsi:
Terbaik I: Kabupaten Nabire (Rp3 miliar)
Terbaik II: Kabupaten Jayawijaya (Rp2 miliar)
Sedangkan tingkat kabupaten/kota:
Terbaik I: Kabupaten Tambrauw (Rp3 miliar)
Terbaik II: Kabupaten Sorong (Rp2 miliar)
Terbaik III: Kabupaten Dogiyai (Rp1 miliar)
Keberhasilan daerah-daerah tersebut dinilai berdasarkan kemampuan menciptakan lapangan kerja dan menekan tingkat pengangguran terbuka melalui berbagai program ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
Pada kategori pengendalian inflasi, penghargaan tingkat provinsi diberikan kepada:
Terbaik I: Provinsi Papua Selatan (Rp3 miliar)
Terbaik II: Provinsi Papua Tengah (Rp2 miliar)
Untuk tingkat ibu kota provinsi:
Terbaik I: Kota Jayapura (Rp3 miliar)
Terbaik II: Kabupaten Merauke (Rp2 miliar)
Sedangkan tingkat kabupaten/kota:
Terbaik I: Kabupaten Fakfak (Rp3 miliar)
Terbaik II: Kabupaten Biak Numfor (Rp2 miliar)
Terbaik III: Kabupaten Manokwari Selatan (Rp1 miliar)
Inflasi sendiri merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu. Pengendalian inflasi menjadi salah satu indikator penting karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa penghargaan tersebut disertai pemberian insentif fiskal yang langsung disalurkan ke rekening pemerintah daerah.
"Tadi kita lihat ada 4 kategori penghargaan untuk beberapa kategori krusial. Di antaranya Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran, Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, Kategori Pengendalian Inflasi, serta Kategori Creative Financing (Pembiayaan Kreatif)," ujar Tito.
Menurut Tito, total insentif yang disalurkan pada putaran regional Papua mencapai Rp64 miliar.
"Tambahan fiskal ini dulu namanya Dana Insentif Daerah (DID). Dana tersebut harus digunakan oleh kepala daerah untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, bukan untuk kepentingan pribadi," tegasnya.
Ia menjelaskan, program penghargaan tersebut akan berlangsung dalam tiga putaran dengan total anggaran mencapai Rp361 miliar.
Tito juga menegaskan bahwa proses penilaian dilakukan secara objektif menggunakan data resmi dari berbagai lembaga, termasuk Badan Pusat Statistik dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Gubernur Papua: Pembangunan Harus Membawa Harapan
Dalam sambutannya, Gubernur Papua Matius D Fakhiri menilai penghargaan tersebut memiliki makna strategis bagi pemerintah daerah.
"Penghargaan yang diberikan memberikan makna strategis, di balik setiap penghargaan ada dedikasi dan kerja keras kepala daerah untuk menghadirkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," ujarnya.
Menurut Matius, pembangunan di Papua tidak semata-mata berbicara mengenai angka pertumbuhan ekonomi.
"Bagi kami di tanah Papua, pembangunan bukan soal angka pertumbuhan ekonomi."
"Pembangunan harus memberikan harapan, menghadirkan kesempatan, memperkuat persaudaraan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat ke kampung-kampung terjauh," jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa kekayaan budaya dan nilai-nilai lokal Papua merupakan modal sosial yang sangat besar dalam mendukung pembangunan.
"Papua memiliki kekayaan kebudayaan, adat istiadat, dan nilai-nilai luhur yang menjadi modal sosial yang sangat besar."
"Kearifan lokal mengajarkan kepada kita bahwa kemajuan hanya dapat dicapai melalui kebersamaan, saling menghormati, dan gotong-royong," katanya.
"Oleh karena itu, penghargaan malam ini menjadi inspirasi bagi kepala daerah untuk terus berinovasi dan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat," imbuhnya.
Dahlan Dahi: Daerah Berprestasi Harus Dihargai
CEO Tribun Network Dahlan Dahi mengatakan penghargaan tersebut menjadi langkah penting dalam membangun budaya apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
"Apresiasi pemerintah daerah, selama ini bupati atau gubernur kalau bersalah masuk penjara. Tapi saya melihat ini ada yang berbeda bahwa kalau ada yang berprestasi, kita berikan penghargaan dan berikan insentif. Jadi, dari proses untuk menghukum menjadi menghargai," katanya.
Menurut Dahlan, penghargaan dapat mendorong daerah lain untuk meniru praktik-praktik terbaik yang telah berhasil diterapkan.
"Kalau ada satu yang baik ditiru oleh satu daerah di tempat lain, maka kita berbicara dampak seluruh Indonesia. Menghargai kinerja tidak hanya menghukum kegagalan. Saya rasa itu terobosan yang baik," ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa seluruh kanal digital Tribun Network menyiarkan acara tersebut secara langsung agar masyarakat dapat melihat berbagai capaian positif dari daerah-daerah di Papua.
"Dalam rangka itulah, malam ini seluruh channel Tribun menyiarkan secara live. Untuk apa? Untuk memberi sisi indah dari Tanah Papua, tanah yang berprestasi," paparnya.
BPS Kerahkan 5.355 Petugas untuk Sensus Ekonomi 2026
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti turut menyampaikan perkembangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurut Amalia, pendataan telah dimulai sejak 15 Juni dan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
“BPS ditugaskan untuk melakukan pendataan lengkap atau yang disebut dengan nama sensus ekonomi di tahun ini dan sensus ekonomi 2026 ini mulai pendataan secara door to door tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026,” ujarnya.
Amalia menyebut sebanyak 5.355 petugas telah disiapkan dan disebar ke seluruh wilayah Papua.
“Yang penting adalah juga petugas kami akan jumlah ada 5.355, mereka tersebar di seluruh provinsi di Tanah Papua siap untuk mencatat perekonomian Tanah Papua,” kata Amalia.
Melalui penghargaan ini, pemerintah berharap tercipta iklim kompetisi yang sehat antar daerah sehingga berbagai inovasi pembangunan, pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Papua.
