Diawali dengan ratusan massa gabungan dari elemen masyarakat sipil, aktivis, hingga mahasiswa dari berbagai lintas kampus di Surabaya menggelar aksi unjuk rasa besar di depan Gedung Negara Grahadi, Senin (22/6/2026) sore.
Selanjutnya jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, mengalami kemacetan pada awal libur sekolah, terutama dari arah Situbondo menuju pelabuhan.
Terakhir pemilik dapur MBG di Jember berharap aturan penghentian operasional selama libur sekolah direvisi agar program tetap berjalan.
Berikut selengkapnya:
Baca juga: Jatim Terpopuler: Daftar Harga Minyak Goreng Terbaru hingga Prabowo Tak Datang ke Kediri
Eskalasi gerakan sipil di Kota Pahlawan kembali memanas.
Ratusan massa gabungan dari elemen masyarakat sipil, aktivis, hingga mahasiswa dari berbagai lintas kampus di Surabaya menggelar aksi unjuk rasa besar di depan Gedung Negara Grahadi, Senin (22/6/2026) sore.
Mengusung tema besar "Reformati Indonesia", aksi yang diinisiasi oleh aliansi "Surabaya Menggugat" ini hadir sebagai bentuk keprihatinan mendalam sekaligus protes terbuka terhadap jalannya roda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pantauan di lapangan menunjukkan gelombang massa kompak mengenakan pakaian bernuansa hitam sebagai simbol berkabungnya demokrasi.
Sebelum mengepung Grahadi, massa terlebih dahulu melakukan aksi berjalan kaki (long march) dari titik kumpul Taman Bambu Runcing. Uniknya, sepanjang jalan mereka membawa dan memukul berbagai peralatan dapur mulai dari panci, penggorengan, hingga sutil sebagai atribut bising pemprotes.
Akademisi sekaligus peneliti muda dari Clep Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), Miftahur Rohmah, bertindak sebagai salah satu orator yang menyuarakan ketegasan sikap massa.
Menurut Mifta, aksi turun ke jalan ini tidak terjadi secara spontan, melainkan berangkat dari hasil kajian ilmiah mengenai sembilan nestapa kegagalan kepemimpinan nasional saat ini.
“Rakyat Surabaya Menggugat, kami menuntut Prabowo-Gibran turun. Kami menuntut adanya pemerintahan transisi. Kami menuntut koalisi masyarakat untuk berkonsolidasi bersama agar menurunkan rezim ini," kata Miftahur Rohmah di sela-sela aksi, Senin (22/6/2026).
Mifta menilai, pemerintahan saat ini sudah berada di titik nadir kelayakan memimpin akibat rentetan produk kebijakan yang mencederai tatanan bernegara.
“Mohon disebarkan bahwa memang saat ini sudah saatnya untuk Prabowo-Gibran turun. Mereka sudah gagal secara konstitusional, gagal secara etik, bahkan sudah cacat secara logika hukum. Ini tidak boleh dibiarkan terus berjalan,” seru peneliti muda FH Unair tersebut.
BACA SELENGKAPNYA >>>
Baca juga: Jatim Terpopuler: Kebakaran 2 Rumah Saat Mati Lampu hingga Wilayah Lamongan Kena Pemadaman Listrik
Kemacetan terjadi di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, pada awal masa libur sekolah, Senin (22/6/2026).
Kondisi ini menjadi persoalan yang hampir selalu berulang setiap musim liburan panjang.
Pantauan di lapangan menunjukkan kemacetan terjadi pada jalur dari arah Situbondo menuju Pelabuhan Ketapang.
Ekor kemacetan pada sore hari mencapai sekitar 2 kilometer (km). Sementara pada pagi hari, panjang antrean dilaporkan lebih parah.
Kendaraan yang terjebak macat didominasi oleh truk besar angkutan logistik. Truk-truk tersebut berjejer di sepanjang jalan.
Sebelum bisa masuk ke pelabuhan, truk harus singgah terlebih dulu di kantong parkir dermaga Bulusan.
Dari sana, truk-truk antre untuk bisa masuk secara bergilir ke Pelabuhan Ketapang.
Kemacetan tersebut juga membuat mobil-mobil pribadi ngeblong atau melaju melawan jalur agar tak terjebak kemacatan yang panjang.
Hal tersebut menyebabkan beberapa kali jalur utama di jalan nasional tersebut stagnan.
Lukman, salah satu sopir truk, mengatakan, telah terjebak macet sejak pukul 06.00 WIB.
Ia terjebak macet sejak di area Pantai Watudodol atau sekitar 5 km dari pintu masuk Pelabuhan Ketapang.
"Sampai jam segini masih belum masuk area parkir Bulusan. Belum tahu bisa masuk kapal jam berapa," kata Lukman, yang telah terjebak macet selama 8 jam.
Bagi Lukman, kemacetan di jalur menuju Pelabuhan Ketapang sudah seperti makanan sehari-hari.
BACA SELENGKAPNYA >>>
Baca juga: Jatim Terpopuler: Jambret Tewaskan ASN di Surabaya hingga Warga Jember Kesal PLN Sering Pemadaman
Pengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember, Jawa Timur berharap pemerintah meninjau kembali kebijakan penghentian operasional selama masa libur sekolah, mulai 22 Juni hingga 11 Juli 2026.
Mereka menilai sejumlah ketentuan yang diterapkan selama masa libur sekolah perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan beban tambahan bagi pengelola dapur MBG maupun tenaga kerja yang terlibat dalam program tersebut.
Salah satu pemilik dapur MBG di Kecamatan Patrang, Achmad Sudiyono, mengaku keberatan dengan beberapa aturan yang diberlakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Di antaranya penghentian operasional dapur, pencabutan insentif sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap dapur, serta kewajiban bagi sejumlah staf Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk tetap bekerja selama masa libur.
"Sebelumnya ada juknis (petunjuk teknis) satu, yang kemudian dihapus karena digantikan Juknis 2. Jadi aturan hukum dikalahkan oleh aturan hukum yang sama. Lha ini diktum Juknis yang lebih tinggi dikalahkan oleh surat edaran. Sepengetahuan saya, tidak boleh aturan hukum dikalahkan oleh aturan hukum di bawahnya," ujar Achmad, Senin (22/6/2026).
Dia juga mempertanyakan dua aturan baru yang dikeluarkan BGN selama libur tiga pekan ini, yakni pencabutan insentif Rp 6 juta per dapur, dan aturan masih masuknya staf SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).
Menurut Achmad, kebijakan tersebut perlu dikaji kembali agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.
"Insentif dicabut, tetapi kepala dapur, ahli gizi, akuntan, pekerja-pekerja tetap masuk seperti biasanya, masuk di dapur yang tidak dibayar. Ini kan kontradiktif," imbuhnya.
Dia berharap, pemerintah melihat usaha para investor SPPG. Dia menyebut, para pemilik dapur telah mengeluarkan investasi yang tidak sedikit.
"Saya kira itu tidak hanya di Jember, tetapi juga di seluruh Indonesia, program mercusuar ini tidak akan meroket jika tidak ada kami-kami, yang berkorban investasi, yang bisa jadi ini bukan tabungan sendiri, ada bantuan bank, juga konsorsium, jadi bukan warisan," tegas mantan ASN ini.
Karenanya, dia berharap melalui demo mendukung keberlanjutan program MBG yang disuarakan beberapa hari terakhir, pemerintah pusat bisa merevisi aturan mereka tentang MBG di masa libur sekolah ini.
Achmad lantas mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang gizi anak tidak boleh berhenti meskipun sekolah libur.
Dia berharap MBG di masa libur sekolah ini bisa digantikan makanan kering atau siap saji, seperti yang telah berjalan di Bulan Puasa Ramadan lalu.
BACA SELENGKAPNYA >>>
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Tribunjatim.com
