TRIBUNBANTEN.COM, PANDEGLANG – Warga Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, membuat petisi dengan cara mengambil darah dari jari tangan masing-masing sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki.

Aksi tersebut dilakukan pada Kamis (18/6/2026). Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang telah puluhan tahun mengalami kerusakan tanpa penanganan signifikan.

Saat dikonfirmasi Camat Cimanggu, Encun Sunayah, membenarkan adanya aksi petisi yang dilakukan warga tersebut.

"Iya benar, waktu itu masyarakat berkumpul dan secara spontanitas melakukan aksi itu. Kemarin saya juga sudah melakukan konfirmasi," ujar Encun saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (23/6/2026).

Baca juga: Mantan Wali Kota Serang Syafrudin Wafat, Sekda Nanang Kenang Sikap Kesatria dan Legowo dalam Politik

Menurutnya, warga melakukan aksi tersebut karena menginginkan perbaikan jalan yang kondisinya sudah rusak parah dan telah lama tidak tersentuh pembangunan.

"Pengen jalan dibangun karena sudah lama enggak dibangun. Dan memang rusak parah," katanya.

Encun menjelaskan, ruas jalan yang dipersoalkan warga merupakan jalan dengan status kewenangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Ia menyebut panjang jalan yang diusulkan untuk diperbaiki mencapai sekitar 3 hingga 4 kilometer.

"Itu kan jalan kabupaten, mungkin panjangnya sekitar 3 sampai 4 kilometer. Kebetulan jalan di wilayah Cimanggu juga cukup banyak," ucapnya.

Pihak kecamatan, lanjut Encun, telah berulang kali mengusulkan perbaikan jalan tersebut kepada pemerintah daerah. Namun, realisasinya terkendala keterbatasan anggaran.

"Sudah sering, setiap tahun juga diusulkan. Tapi kita tahu juga anggaran pemerintah terbatas. Jadi sulit menyalahkan siapa-siapa," ujarnya.

Selain meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang, warga juga berharap Pemerintah Provinsi Banten dapat membantu merealisasikan pembangunan jalan tersebut.

"Mereka juga sudah mengetahui kondisi ketersediaan anggaran Pemkab Pandeglang, makanya meminta bantuan juga ke provinsi dan gubernur," katanya.

"Kami pada intinya tetap mengawal usulan tersebut dan meminta secara resmi kepada Gubernur melalui Pemkab Pandeglang," tambahnya.