Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO –  Pembahasan mengenai kemungkinan kerja sama kapal perang Jepang dengan Indonesia hingga saat ini masih berada pada tahap awal dan belum menghasilkan keputusan penjualan apa pun.

Sejumlah pihak terkait menegaskan bahwa pembicaraan yang berlangsung saat ini masih berupa kemungkinan kerja sama (possible talks) dan belum merupakan keputusan final pemerintah Jepang.

Menurut  Prof Atsuko Higashino (55)  kepada Tribunnews.com Selasa (23/6/2026) yang memahami pembahasan tersebut.

"Tujuan utama yang sedang dipertimbangkan adalah mendukung peningkatan kemampuan maritim Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kerja sama tersebut tidak ditujukan untuk menghadapi negara tertentu dan tidak mengandung unsur yang secara khusus menargetkan China."

Atsuko tersebut juga menekankan bahwa Indonesia bukan bagian dari konflik yang sedang berlangsung di berbagai kawasan dunia.

Baca juga: Mantan Anggota Majelis Tinggi Jepang Didenda dalam Kasus Dana Gelap Korupsi Partai LDP

Karena itu, pembahasan harus dipahami dalam konteks peningkatan kapasitas pertahanan dan keamanan maritim Indonesia, bukan sebagai bagian dari strategi konfrontasi.

Di sisi lain, Jepang tetap harus memperhatikan berbagai regulasi ekspor peralatan pertahanan yang berlaku. Setiap kemungkinan ekspor harus melalui proses penilaian yang ketat sesuai aturan pengendalian peralatan dan teknologi pertahanan yang saat ini berlaku di Jepang.

"Selalu ada risiko dalam ekspor peralatan pertahanan, sehingga diperlukan kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai," ujar Atsuko lagi.

Mengenai kemungkinan reaksi China, sejumlah pengamat memperkirakan Beijing dapat memberikan respons kritis terhadap langkah apa pun yang dianggap memengaruhi keseimbangan keamanan kawasan.

Namun Jepang diperkirakan akan terus berpegang pada prinsip menjaga stabilitas tatanan internasional berdasarkan hukum internasional.

Dalam konteks ini, Jepang menegaskan pentingnya menjaga kebebasan navigasi, stabilitas kawasan, serta penghormatan terhadap hukum internasional. Tokyo juga berupaya menghindari tindakan yang dapat memicu provokasi atau meningkatkan ketegangan secara tidak perlu.

Pengamat keamanan menilai tantangan terbesar bagi Jepang adalah bagaimana memperkuat kerja sama keamanan dengan negara-negara mitra tanpa menimbulkan persepsi bahwa langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan antagonisme terhadap China.

Mengenai sengketa di Laut China Selatan, Jepang tetap berpendirian bahwa penyelesaian harus dilakukan berdasarkan hukum internasional dan mekanisme damai. Tokyo tidak menginginkan peningkatan ketegangan yang dapat mengganggu stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Untuk saat ini, pembahasan mengenai kemungkinan kerja sama kapal Jepang dengan Indonesia masih terus dipelajari dan belum memasuki tahap keputusan resmi, paparnya lebih lanjut.

Diskusi  beasiswa dan loker di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com