BANGKAPOS.COM -- Ratusan warga menghadiri aksi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).

Mayoritas peserta yang hadir merupakan kaum ibu yang datang untuk menyuarakan dukungan terhadap program tersebut.

Selain mengikuti kegiatan, para peserta juga menerima sejumlah bingkisan dari panitia. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah pembagian wajan baru yang dapat dibawa pulang oleh peserta setelah acara berakhir.

Tak hanya itu, massa juga memperoleh paket makanan ringan berisi roti, susu, dan buah-buahan yang dibagikan selama kegiatan berlangsung.

Baca juga: Swiss Vs Kanada, Prediksi Skor, Susunan Pemain, Jadwal, H2H dan Peluang Menang di Piala Dunia 2026

Sejak pagi hari, peserta yang didominasi perempuan tampak mengenakan pakaian berwarna putih dengan kerudung merah.

Mereka berjalan bersama dari kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat sambil membawa atribut dukungan terhadap program MBG.

Peserta Terima Wajan dan Uang Transportasi

Salah satu peserta bernama Desy, warga Pisangan Timur, Jakarta Timur, mengaku senang mendapatkan wajan yang dibagikan penyelenggara.

"Ada penggorengan, ada susu. Senang, buat goreng ini," ujar Desy di lokasi, dikutip dari Tribunnews.

Selain barang tersebut, Desy mengaku memperoleh uang transportasi untuk menghadiri kegiatan.

"Ada ongkos buat jajan, seratus ribu," katanya sambil tersenyum.

Hal serupa disampaikan peserta lain bernama Yuyun yang juga menerima wajan.

"Buat goreng telur," ujarnya singkat.

Menurut Yuyun, dirinya mendukung kelanjutan Program MBG karena manfaatnya dirasakan langsung oleh anaknya yang menjadi penerima program.

"Semenjak ada MBG, anak saya jadi gemuk, sehat, pintar. Harapannya ke depan program ini bisa lebih baik lagi," kata Yuyun.

Berlangsung di Tengah Gelombang Kritik Mahasiswa

Aksi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis berlangsung ketika sejumlah kelompok mahasiswa di berbagai daerah justru menyuarakan kritik terhadap program tersebut.

Dalam beberapa pekan terakhir, mahasiswa di sejumlah kota menggelar demonstrasi yang menuntut evaluasi hingga penghentian program MBG. Mereka mengaitkan tuntutan itu dengan dugaan persoalan dalam pengelolaan program.

Aksi serupa terjadi di sejumlah daerah seperti Medan, Samarinda, dan Batam. Gerakan tersebut disebut berkembang setelah demonstrasi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) pada pertengahan Juni 2026.

Massa Surabaya Menggugat Kritik Pemerintah

Pada hari yang sama, ratusan massa yang terdiri dari mahasiswa, aktivis, dan berbagai elemen masyarakat sipil juga menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Aksi bertajuk "Reformati Indonesia" yang diinisiasi aliansi Surabaya Menggugat itu menjadi wadah penyampaian kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Peserta aksi mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol duka terhadap kondisi demokrasi. Mereka melakukan long march dari Taman Bambu Runcing menuju Grahadi sambil membawa berbagai peralatan dapur seperti panci, penggorengan, dan sutil yang dipukul sepanjang perjalanan.

Soroti Sembilan Persoalan Pemerintahan

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Miftahur Rohmah, menjadi salah satu orator yang menyampaikan tuntutan massa.

Menurutnya, aksi tersebut lahir dari hasil kajian mengenai berbagai persoalan yang dinilai terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini.

Ia menilai berbagai kebijakan pemerintah telah menimbulkan persoalan serius dari sisi konstitusi maupun etika pemerintahan.

“Mohon disebarkan bahwa memang saat ini sudah saatnya untuk Prabowo-Gibran turun. Mereka sudah gagal secara konstitusional, gagal secara etik, bahkan sudah cacat secara logika hukum. Ini tidak boleh dibiarkan terus berjalan,” seru peneliti muda FH Unair tersebut.

Kritik terhadap MBG dan Ruang Demokrasi

Dalam tuntutannya, massa juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Merah Putih yang dinilai belum memiliki landasan regulasi yang memadai.

Selain itu, mereka mengkritik kondisi kebebasan berpendapat yang dianggap semakin menyempit akibat respons aparat terhadap berbagai aksi demonstrasi.

Miftahur menilai kondisi tersebut menunjukkan kemunduran dalam praktik demokrasi.

“Kondisi ini bukan lagi sebuah demokrasi, demokrasi kita sudah dikangkangi. Rule of law (supremasi hukum) sekarang sudah tidak ada lagi di Indonesia, yang ada dan berjalan saat ini adalah ruled by law (hukum yang mengontrol rakyat demi kekuasaan),” pungkas Mifta menutup orasinya.

(Tribun Jatim/Tribunnews/Bangkapos.com)