TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - DPRD Buleleng memastikan akan menindaklanjuti sejumlah aspirasi mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS) Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja dengan membawa langsung ke tingkat nasional. Rencana tersebut dilakukan melalui pertemuan dengan DPR RI di Jakarta.

Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, mengatakan aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam audiensi akan dibahas terlebih dahulu dalam rapat paripurna sebelum ditindaklanjuti lebih jauh.

"Tindak lanjut audiensi ini, besok kan paripurna. Kita akan rapat dulu dengan teman-teman," ujarnya, Senin (22/6/2026).

Ia menegaskan, setelah pembahasan internal, DPRD Buleleng berencana berangkat ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan anggota DPR RI guna menyampaikan berbagai aspirasi mahasiswa.

Baca juga: Bursa Transfer Super League, Bali United Minati Bek Timnas Indonesia Tim Geypens

"Kita akan berangkat ke Jakarta, kita harus bertemu dengan teman-teman di DPR RI untuk menyampaikan aspirasi ini," imbuhnya.

Sebelumnya, DPRD Buleleng menerima audiensi dari mahasiswa FHIS Undiksha yang membawa sejumlah isu, mulai dari UU Polri, kenaikan harga BBM, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Arya, seluruh isu tersebut merupakan isu nasional yang tidak bisa diputuskan di tingkat daerah, namun tetap akan diteruskan sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat.

Ia menegaskan DPRD Buleleng hanya berperan sebagai penghubung antara masyarakat daerah dengan pemerintah pusat, khususnya DPR RI.

Baca juga: Cuaca Buruk Hantui Selat Bali, ASDP Lakukan Penyesuaian Bongkar Muat dan Tambah Kapal 

"Ini isu nasional, kita berhak berbicara tentang itu, tapi kita tidak punya kebijakan untuk memutuskan. Kita pastikan pesan masyarakat dan mahasiswa ini sampai ke DPR RI," ujarnya.

Terkait UU Polri, Arya menyebut isu tersebut merupakan revisi ketiga dari undang-undang yang telah disahkan. 

Ia menilai adanya perhatian dan kecurigaan publik terhadap dampak regulasi tersebut, khususnya terkait peran kepolisian ke depan.

Sementara itu, terkait kenaikan harga BBM, DPRD Buleleng menilai kebijakan tersebut merupakan dampak kondisi global, termasuk faktor geopolitik dan fluktuasi nilai tukar rupiah.

Baca juga: Hendak Keluarkan Mobil, Pikap Ditabrak di Pancasari Buleleng, Dua Tewas

Arya mengakui dampaknya cukup berat bagi masyarakat, terutama kelompok ekonomi bawah. Karena berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi.

"Ini dampak riil yang sangat dirasakan masyarakat miskin. Walaupun tidak langsung memakai BBM, efek berantainya sangat terasa," katanya.

Ia pun berharap pemerintah daerah hingga pusat dapat terus menerima masukan masyarakat dan mencari solusi terbaik atas berbagai persoalan tersebut. (mer)