TRIBUNMANADO.CO.ID - Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK), memaparkan berbagai capaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sepanjang tahun 2025 hingga 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sulut.

Di sektor kesejahteraan masyarakat, Gubernur YSK menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Utara berada di angka 125,21.

Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat mencapai 112,17, yang dinilai mencerminkan kondisi daya beli petani dan nelayan yang tetap terjaga.

"Pemprov Sulut juga berhasil melakukan revitalisasi Museum Negeri Sulawesi Utara menjadi pusat edukasi, pelestarian budaya, sekaligus destinasi wisata modern," jelasnya Selasa (23/6/2026)

Katanya, Pemprov Sulut juga menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang disebut sebagai perda pertama di Indonesia yang mengatur perlindungan ketenagakerjaan secara menyeluruh.

Dalam kesempatan tersebut, YSK turut mengungkap sederet penghargaan yang berhasil diraih Sulawesi Utara.

Di antaranya, penghargaan Terbaik I kategori Provinsi dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting tingkat Regional Sulawesi pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026.

Sulawesi Utara juga meraih penghargaan Terbaik II untuk kategori Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

"Di bidang tata kelola keuangan, Pemprov Sulut kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut," jelasnya.

Pada rapat paripurna itu, Gubernur YSK juga meminta dukungan DPRD Sulut agar mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Menurut YSK, kehadiran regulasi tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, menyederhanakan proses birokrasi perizinan, meningkatkan iklim investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Ranperda tersebut diharapkan mampu memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara," jelasnya 

MAKNA:

1) Keberpihakan pada petani dan nelayan

Tingginya Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 125,21 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 112,17 menunjukkan pemerintah berupaya menjaga daya beli serta meningkatkan kesejahteraan pelaku sektor pertanian dan perikanan.

2) Pembangunan tidak hanya fokus pada infrastruktur

Revitalisasi Museum Negeri Sulawesi Utara menjadi pusat edukasi dan wisata modern memperlihatkan komitmen pemerintah dalam melestarikan budaya sekaligus mengembangkan sektor pariwisata.

3) Perlindungan bagi tenaga kerja diperkuat
Penetapan Perda Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan menjadi bukti keseriusan Pemprov Sulut memperluas perlindungan sosial bagi para pekerja di daerah.

4) Tata kelola pemerintahan mendapat pengakuan

Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-12 kali berturut-turut serta sejumlah penghargaan nasional menjadi indikator konsistensi pemerintah dalam menjaga akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik.

5) Mendorong investasi untuk menggerakkan ekonomi daerah

Permintaan percepatan pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha menunjukkan fokus Pemprov Sulut menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, mempercepat pelayanan perizinan, serta membuka peluang bagi pertumbuhan UMKM dan penciptaan lapangan kerja. (Ren/ADV)

WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini