Laporan jurnalis TribunBekasi.com, Rendy Rutama Putra

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI TIMUR- Aksi unjuk rasa atau demo terjadi di Jalan Joyo Martono, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, pada Selasa (23/6/2026).

Aksi itu digelar oleh gabungan massa dari mahasiswa dan masyarakat.

Pantauan di lokasi, massa yang berjumlah lebih kurang 20 orang itu sempat berupaya menutup jalan hingga membakar karet ban.

Massa berupaya menutup jalan sembari membentangkan spanduk hingga berorasi.

Upaya menutup jalan hingga membakar karet ban dari massa aksi pun kemudian digagalkan oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri.

Koordinator aksi, Asep Riadi, mengatakan demonstrasi tersebut dilatarbelakangi kondisi ekonomi nasional yang menurutnya sedang tidak baik-baik saja.

Ia menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berdampak terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok dan beragam kebutuhan masyarakat lainnya.

"Sebenarnya kami berangkat dari ekonomi nasional yang sedang tidak baik-baik saja. Kami simpulkan ya, diantaranya dari harga BBM yang melambung tinggi," kata Asep di lokasi, Selasa (23/6/2026).

Asep menjelaskan, latar belakang aksi lainnya adalah terkait perkiraan bahan pokok yang berpotensi berdampak naik akibat harga BBM.

Menurut Asep, kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dalam menyusun kebijakan anggaran.

Namun, ia menilai postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.

"Ternyata, ketika ekonomi nasional sedang tidak baik-baik saja, pemerintahan kota Bekasi benar-benar tidak berpihak kepada masyarakat. Terbukti dari APBD, kami bisa melihat postur APBD kami," jelasnya.

Asep menyoroti besarnya alokasi belanja pegawai yang dinilai jauh lebih besar dibandingkan anggaran yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Kami melihat bahwa belanja pegawai untuk gaji-gaji karyawan itu, persentase tinggi sekali. Sampai 43 persen. Padahal, secara peraturan yang baru saat ini, itu idealnya adalah 30 persen," ujarnya.

Kemudian, Asep juga menyinggung kecilnya anggaran bantuan sosial dalam APBD Kota Bekasi.

"Seperti dana bantuan sosial. Ketika kita lihat dana bantuan sosial, persentasenya 0,02 persen. Nah, itu yang kita ingin kejar. Bahwa DPRD kota Bekasi harus bersikap tegas untuk menaikkan dana bantuan sosial itu seminimal-minimalnya 1 persen," tuturnya.

Selain bantuan sosial, Asep menyampaikan massa aksi juga menuntut peningkatan alokasi belanja tidak terduga yang dinilai dapat membantu masyarakat saat menghadapi tekanan ekonomi.

Aksi tersebut pun selesai sekira pukul 16.30 WIB dan arus lalu lintas kembali kondusif.

"Kemudian, kami lihat kembali, belanja tidak terduga. Hari ini kami butuh banget itu. Karena ekonomi nasional sedang tidak baik-baik saja, itu sangat bisa membantu masyarakat kota Bekasi," pungkasnya. (M37)