TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menganggap Amerika Serikat (AS) tidak lagi bertindak sebagai mediator netral dalam perang Rusia-Ukraina.
Moskow menuduh pemerintahan Presiden AS Donald Trump berpihak pada kebijakan yang menekan Rusia, alih-alih fokus pada upaya penyelesaian konflik.
Sergei Lavrov menyinggung hampir satu pertemuan Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska tahun lalu, namun Washington kini mulai menjauh dari klaimnya sebagai mediator yang tidak memihak dalam upaya menyelesaikan perang Rusia melawan Ukraina.
"Saya bahkan tidak ingin menduga bahwa Alaska, seperti tindakan orang Eropa, dirancang untuk mengulur waktu guna mempersenjatai kembali rezim Kyiv. Saya bahkan tidak ingin memikirkannya. Tetapi pada kenyataannya, keadaan berjalan seperti ini," kata Sergei Lavrov dalam pertemuan dengan para duta besar asing di Moskow, Selasa (23/6/2026).
"Amerika Serikat tampaknya menjauh dari klaimnya sebagai mediator objektif dan mengikuti jalur yang sama yaitu meningkatkan tekanan sanksi terhadap Rusia," kata menteri tersebut.
Lavrov juga mengklaim Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, meskipun bersikeras untuk bernegosiasi, mengajukan syarat-syarat yang kasar dan tidak realistis kepada Moskow.
"Tuan Zelenskyy, yang bersikeras untuk bernegosiasi, mengajukan syarat kepada Moskow yang sama sekali tidak realistis dan bahkan kurang ajar – dan bukan hanya kepada Moskow, tetapi juga kepada para penasihatnya di Eropa," katanya.
"Baru-baru ini, beliau secara tegas menyatakan bahwa Eropa harus memikirkan format negosiasi dan mengusulkan beberapa opsi, tetapi Kyiv sendiri yang akan memutuskan siapa negosiator dari Eropa. Cukup sudah," tambahnya, lapor Pravda.
Pernyataan Lavrov muncul pada saat upaya AS untuk mengakhiri perang sedang terhenti, setelah AS fokus pada perangnya dan agresi gabungan bersama Israel terhadap Iran.
Baca juga: Peretas Ukraina Klaim Bobol Sistem Komando Tempur Rusia Groza
Sergei Lavrov juga mengkritik negara-negara Eropa yang meningkatkan dukungannya ke Ukraina.
Menurutnya, hal itu menjadi ancaman besar bagi upaya perdamaian dan keamanan internasional.
Pernyataan Sergei Lavrov disampaikan beberapa minggu setelah para pemimpin G7, dalam pertemuan puncak mereka baru-baru ini di Prancis, sepakat untuk terus mendukung Ukraina dan meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Moskow, termasuk memperketat sanksi terkait pendapatan energi Rusia.
Rusia meyakini langkah-langkah ini menegaskan semakin kecilnya peluang untuk mencapai penyelesaian politik yang cepat.
Sementara negara-negara Barat berpendapat sanksi tersebut bertujuan untuk mendorong Rusia menuju negosiasi serius untuk mengakhiri perang.
Dalam kesempatan itu, Lavrov mengkritik Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky atas pernyataan yang dibuatnya mengenai Belarusia.
Sebelumnya, Zelenskyy mengatakan Belarusia masih mendukung Rusia melalui fasilitas dan infrastruktur militer yang digunakan dalam operasi Rusia.
Pernyataan itu merujuk pada dugaan keberadaan peralatan militer Rusia di wilayah Belarus, termasuk stasiun relai sinyal dan fasilitas pendukung yang membantu serangan ke wilayah Ukraina.
Zelenskyy meminta Belarusia untuk menghentikan dukungannya terhadap Rusia.
Sementara itu, Lavrov menyatakan Rusia mendukung Minsk dalam menghadapi apa yang dianggapnya sebagai ancaman Ukraina, lapor Russia Today.
Perang Rusia–Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 berawal dari ketegangan panjang sejak Ukraina merdeka dari Uni Soviet pada 1991. Perselisihan kedua negara dipicu oleh perbedaan arah politik, keamanan, dan hubungan luar negeri.
Dalam perkembangannya, Ukraina semakin dekat dengan negara-negara Barat dan berencana bergabung dengan NATO. Rusia menganggap langkah ini sebagai ancaman karena dinilai bisa memperluas pengaruh aliansi militer Barat hingga ke perbatasannya.
Ketegangan semakin meningkat pada 2014 ketika terjadi pergantian pemerintahan di Ukraina. Pada tahun yang sama, Rusia mengambil alih Krimea dan konflik bersenjata terjadi di wilayah Donetsk dan Luhansk.
Upaya diplomasi sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan, tetapi belum berhasil menyelesaikan masalah utama. Situasi mencapai puncaknya pada 2022 saat Rusia meluncurkan operasi militer besar ke Ukraina.
Rusia mengatakan tindakan itu untuk melindungi warga berbahasa Rusia dan mencegah perluasan NATO, sementara Ukraina dan negara Barat menyebutnya sebagai invasi terhadap negara berdaulat.
Sejak saat itu, Ukraina mendapat bantuan militer dan ekonomi dari AS serta negara Eropa, sedangkan Rusia dikenai berbagai sanksi internasional di sektor ekonomi, energi, dan perdagangan.
Dampak perang juga meluas secara global, terutama pada krisis energi dan pangan serta ketidakstabilan ekonomi dunia. Hingga kini, konflik masih berlanjut meski berbagai upaya perdamaian terus dilakukan.
Dalam perundingan, Rusia menuntut Ukraina tidak bergabung dengan NATO, mengakui wilayah yang dikuasai Moskow, serta membatasi kekuatan militernya. Namun, Ukraina menolak tuntutan tersebut dan tetap berpegang pada kedaulatan serta keutuhan wilayahnya sesuai hukum internasional.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
