BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah dimanfaatkan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Almanar Pelaihari, Tanahlaut untuk melakukan berbagai pembenahan fasilitas dapur.

Di saat distribusi makanan berhenti, pengelola fokus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana guna menunjang pelayanan yang lebih baik saat program kembali berjalan.

Kebijakan penghentian sementara MBG berlaku mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026 berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG selama masa libur sekolah.

Pengelola SPPG Almanar Pelaihari Hj Endang Isnawangsih mengatakan masa jeda operasional mereka membenahi IPAL di bagian depan, memperbaiki kamar-kamar dan sejumlah ruangan. “Kami terus berupaya meningkatkan kualitas sehingga sampai sekarang juga terus melakukan pembenahan sesuai arahan BGN,” ujarnya, Selasa (23/6).

Menurut Hj Endang, dari sekitar 50 pekerja yang selama ini terlibat dalam operasional dapur, sebagian besar diliburkan karena tidak ada kegiatan produksi makanan.

“Beberapa pekerja tetap masuk seperti petugas keamanan. Yang libur memang tidak diberi gaji karena sejak awal mereka sudah mengetahui sistem kerja tersebut. Sedangkan yang tetap bekerja tetap menerima gaji dari dana operasional dapur,” katanya.

Ia mengaku penghentian sementara operasional dapur berdampak pada hilangnya insentif operasional selama masa liburan. Namun pihaknya memahami kebijakan tersebut karena merupakan ketentuan yang berlaku secara nasional.

Baca juga: Warga Eks Trans Rawa Indah Kotabaru Cari Kejelasan 9 Sertifikat Lahan, Pernah Digarap

Masa libur untuk perbaikan sarana juga disampaikan mitra yayasan, Muhammad Reza Hikmatullah. Dia mengakui sebagai pihak yang berinvestasi dalam pembangunan dapur MBG atau SPPG, penghentian operasional sementara tentu memberikan dampak finansial.

Menurutnya, selama tidak beroperasi, pihak yayasan berupaya mengalihkan anggaran yang tersedia untuk perbaikan fasilitas dapur, penambahan inventaris, serta pemeliharaan berkala agar ketika masa liburan berakhir, dapur dapat langsung beroperasi kembali tanpa kendala.

“Sebagai pihak yang berinvestasi tentu ada dampaknya. Namun kami menerima kebijakan yang telah ditetapkan BGN. Selama masa jeda ini kami fokus pada perbaikan dan penataan dapur agar saat operasional dimulai kembali bisa langsung berjalan,” urainya.

Reza menilai perubahan kebijakan yang disampaikan dalam waktu singkat membuat pihak penyelenggara kesulitan melakukan penyesuaian, terutama karena penerima manfaat MBG tidak hanya berasal dari sekolah umum.

“Masih ada penerima manfaat dari Posyandu 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui dan bayi, kemudian santri tahfiz Al-Qur’an maupun pesantren yang masa liburnya berbeda dengan sekolah umum,” katanya.

Reza juga menyoroti dampak yang dirasakan para pekerja dapur SPPG. Menurutnya, banyak tenaga kerja yang menggantungkan penghasilan dari operasional program MBG sehingga penghentian sementara aktivitas dapur berpengaruh langsung terhadap ekonomi keluarga mereka. Ini berbeda dengan Kepala SPPG, ahli gizi dan akuntan yang penghasilannya berasal dari BGN sehingga tetap menerima gaji.

Kebijakan penghentian sementara MBG mendapat dukungan dari orangtua murid. Salah seorang wali murid di Tanahlaut, Ahmadi, menilai langkah tersebut lebih masuk akal dibanding tetap mendistribusikan makanan ketika sekolah sedang libur. “Pas saja kebijakan BGN meniadakan distribusi MBG selama musim liburan. Namanya juga libur, buat apa juga dikasih MBG. Sayang uangnya, biar digunakan untuk keperluan lain,” ujarnya.

Ahmadi mengaku berkaca dari pengalaman saat libur Ramadan lalu mereka yang rumahnya jauh, rasanya tak sebanding dengan biaya BBM, tenaga dan waktu untuk datang ke sekolah hanya mengambil satu porsi makanan.

Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea, menilai penghentian sementara operasional SPPG memang perlu dilihat dari berbagai aspek, tidak hanya dari sisi penerima manfaat.

Sekda juga berargumen jika  selama ini keberadaan SPPG juga ikut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi pelayanan, mulai dari pemasok bahan pangan, pelaku usaha kecil, hingga tenaga kerja lokal. Meski demikian, Yudi memahami bahwa SE terkait penghentian sementara operasional MBG telah diterapkan dan sedang berjalan.

(banjamasinpost.co.id/bl roynalendra/nurholis huda)