Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kantin sekolah dinilai tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas distribusi kepada siswa, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi daerah.

Karena itu, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Malikussaleh (Unimal), Masriadi Sambo, meminta pemerintah memastikan pasokan bahan pangan program tersebut berasal dari petani lokal.

“Wacana melibatkan kantin sekolah itu patut direstui Presiden. Ini menghindari monopoli bisnis oleh SPPG yang nakal. 

Pola ini pernah diterapkan saat program peningkatan gizi murid SD Inpres pada masa Presiden Suharto dan saya rasa anak-anak kelahiran 1980-an merasakan dampaknya,” ujar Masriadi, Selasa (23/6/2026) dalam siaran pers kepada Serambinews.com.

Baca juga: Awasi Kualitas Lauk ke MBG, Aceh Tamiang Kumpulkan Data Seluruh SPPG

Dia menyebutkan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi dapat mengalihkan distribusi bahan pangannya pada kantin sekolah dalam rentang waktu tertentu, sehingga SPPG juga tidak dirugikan karena modal besar membangun dapur.

Untuk relawan dapat dialihkan lokasi tugasnya dari SPPG menjadi relawan di kantin sekolah. 

“Petunjuk teknis soal ini perlu dibuat detail, agar SPPG yang sudah ada juga tidak merugi, relawan tidak merugi, anak sekolah menerima haknya dalam program utama Presiden Prabowo ini,” ujarnya.

Sisi lain, sambung Masriadi, SPPG dan sekolah wajib mempublikasikan dari mana mereka mendapatkan bahan pangan. 

Baca juga: Praktisi Hukum Dukung BKD Dalami Dugaan Keterlibatan Anggota Dewan dalam Dapur MBG

Hal ini mengacu pada pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto agar petani dan peternak mendistribusikan hasil tani dan ternak mereka ke SPPG.

“Setahu saya, selama ini petani lokal sangat sedikit yang dilibatkan sebagai distributor. 

Karena itu, wajib publikasi darimana sumber bahan pangan, sehingga publik bisa melihat langsung bahwa petani dan peternak daerah itu dilibatkan,” ujarnya.

Jika program ini dikelola dengan baik, sambung Masriadi Sambo, maka berdampak positif pada presiden secara elektoral dan bermanfaat pada murid sekolah.

“Terpenting siapa yang mengawasi program ini harus jelas, melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pengawas menjadi keharusan. 

BGN harus buka dashboard digital untuk masyarakat melaporkan kejanggalan atau layanan SPPG yang jelek,” pungkasnya.