TRIBUNSUMSEL.COM - Kasus dugaan aliran dana sebelum aksi demonstrasi mahasiswa pada 15 Juni 2026 berbuntut panjang.
Universitas Bung Karno (UBK) resmi menonaktifkan Ketua BEM Fakultas Hukum (FH), Muhammad Abdi Maludin, terhitung sejak Selasa (23/6/2026).
Langkah tegas ini diambil pihak rektorat setelah Abdi membuat pengakuan mengejutkan terkait penerimaan uang sebesar Rp20 juta dari pihak tertentu.
Baca juga: Sosok Muhammad Abdi Maludin, Ketua BEM UBK yang Ngaku Terima Uang Rp20 Juta Usai Demo
Wakil Rektor III UBK, Daniel Panda, menegaskan bahwa penonaktifan ini bertujuan untuk mempermudah proses penyelidikan internal.
“Hari ini, sesuai dengan pernyataan Ibu Rektor, kami sudah menonaktifkan yang bersangkutan. Sehingga yang bersangkutan tidak lagi dapat mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua BEM sampai proses investigasi ini selesai,” ujar Daniel Panda saat ditemui di kampus UBK, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026), dilansir Kompas.com.
Daniel menyebut, Abdi mengakui telah menerima uang sebesar Rp20 juta.
Uang tersebut kemudian dibagikan kepada sejumlah mahasiswa dan pengurus BEM di beberapa fakultas.
Berdasarkan klarifikasi langsung yang dilakukan pihak kampus, terungkap sejumlah fakta mengenai bagaimana uang puluhan juta tersebut berpindah tangan.
Daniel juga menjelaskan, uang tersebut diberikan pada Senin dini hari sebelum demo berlangsung.
Dalam penuturannya, mahasiswa dari BEM FH UBK diminta tidak melakukan demonstrasi ke Istana dan dialihkan ke DPR RI.
Namun, arahan tersebut tidak dijalankan oleh mahasiswa.
"Dari pengakuan yang bersangkutan, uang tersebut diserahkan pada Senin dini hari menjelang aksi mahasiswa dari beberapa BEM di UBK dengan catatan agar mereka tidak melakukan demonstrasi ke Istana. Mereka disarankan oleh oknum alumni tersebut untuk melakukan demonstrasi di DPR RI,” kata dia.
Baca juga: Klarifikasi Ketua BEM FH UBK, Abdi Maludin Akui Terima Uang Rp20 Juta Agar Tak Demo di Istana
Wakil Rektor IV UBK, Franky Roring, menegaskan saat ini UBK masih melakukan investigasi untuk mengetahui semua pihak yang terlibat dan memastikan fakta sebenarnya.
Kampus juga akan menentukan sanksi setelah proses pemeriksaan selesai.
“Langkah kami saat ini adalah melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan siapa saja yang terlibat, berdasarkan fakta dan data yang ada,” ujarnya.
Akibat pengakuan ini, status kepengurusan Abdi sebagai Ketua BEM dinonaktifkan agar tidak dapat mengatasnamakan lembaga selama proses investigasi internal UBK berjalan.
Sebelumnya, Abdi lewat video yang beredar di media sosial, mengaku telah menerima uang Rp20 juta sebagai koordinator aksi demo.
Uang tersebut dibagikan ke senior kampus UBK bernama Raffi dan Mubarak. Selain itu, uangnya digunakan kebutuhan lain.
"Terkait uang itu saya menerima 20 persen, saya memakai Rp500 ribu, kebutuhan lain Rp200 ribu dan dibagi sama senior kampus Raffi dan Mubarak," ucap dia dalam video yang diterima.
Adapun nama-nama yang disebut menerima aliran dana tersebut, yakni Wakil Ketua BEM FH Rafli Maulana Akbar, Ketua BEM FE Pujiono, Wakil Ketua BEM FE Rafli Bastian, Mubarak Fosamu, serta dua nama yang disebut sebagai senior Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Amiruddin Emon dan Syafruddin Eno.
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam forum, Abdi disebut menerima Rp6 juta.
Atas kejadian ini, Abdimaludin mengaku bersalah dan menyampaikan permintaan maaf di depan para mahasiswa UBK.
"Tentu saya meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi," ucapnya Selasa (23/6/2026) melansir Tribunnews.
Abdimaludin sebelumnya diketahui sempat bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, setelah aksi demo.
Tidak sendiri, Abdimaludin juga diundang oleh Gibran bersama 14 mahasiswa lainnya untuk berdialog di Istana.
Baca juga: Mahasiswa UBK Desak Ketua BEM FH Mundur, Ini Tuntutan Setelah Viral Dugaan Suap Usai Bertemu Gibran
Sosok Abdimaludin pun menjadi sorotan publik karena hal ini, terutama setelah mengaku menerima uang suap.
Berdasarkan data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Abdimaludin tercatat sebagai mahasiswa aktif UBK sejak 12 September 2022.
Abdimaludin mengambil program studi Ilmu Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2101220004.
Dalam wawancara tersebut, Abdimaludin menegaskan bahwa demo yang digelar oleh mahasiswa pada 15 Juni 2026 tidak ditunggangi oleh kepentingan pihak mana pun.
"Saya sendiri menjawab terkait aksi kami sendiri di tanggal 15 hari Senin tepatnya, saya menjawab semua tudingan kepada kami, tidak ada unsur yang menunggangi kami," tegas Abdimaludin, dikutip dari YouTube Tribunnews.
Abdimaludin pun mengatakan bahwa gerakan mahasiswa itu murni demi kepentingan rakyat.
"Itu murni hasil dari keresahan kami di Universitas Bung Karno. Kami ini membawa harapan besar ya, tentunya harapan rakyat dari kami ini untuk membawa hasil dari kajian kami kepada pihak-pihak yang terkait," ujar Abdimaludin.
Tepat setelah bertemu Gibran, Abdimaludin sebelumnya juga menegaskan bahwa pertemuannya tersebut murni hasil diplomasi mahasiswa saat aksi unjuk rasa, bukan bagian dari skenario politik tertentu.
"Tidak ada unsur yang menunggangi kami. Itu murni kepentingan rakyat. Itu murni hasil dari gerakan kami di Universitas Bung Karno," tegas Abdi.
Dia mengungkapkan, hasil pertemuan dengan Gibran belum sepenuhnya memuaskan karena mahasiswa masih menunggu tindak lanjut konkret dari tuntutan yang telah disampaikan.
Oleh karena itu, saat itu, BEM UBK memberikan ultimatum kepada pemerintah selama 5x24 jam untuk memberikan kepastian atas berbagai aspirasi yang mereka suarakan.
"Rakyat hari ini butuh kepastian. Itu sebabnya kami memberikan ultimatum 5x24 jam sebagai bentuk keresahan dan kemarahan rakyat," ujarnya.
Gelombang aspirasi mahasiswa kembali bergulir di Kota Palembang. Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Senin (22/6/2026).
Dalam aksi tersebut, ratusan mahasiswa menyuarakan berbagai isu krusial terkait kondisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan nasional yang baru.
Pantauan Tribunsumsel.com di lapangan menunjukkan aksi berlangsung tertib. Mahasiswa membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan, serta secara bergantian menyampaikan orasi di atas mobil komando.
Aksi mereka dikawal ketat dan humanis oleh petugas Polrestabes Palembang yang langsung dipimpin Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Harryo Sugihhartono yang ikut hadir bersama anggotanya.
Ada yang menarik dalam aksi unjuk rasa kali ini. Selain menyampaikan orasi politik, massa aksi juga menggelar teatrikal singkat yang menggambarkan dinamika kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk sorotan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebagai simbol keprihatinan, mahasiswa melakukan aksi tabur bunga di atas tumpukan poster kecil kepemimpinan Prabowo - Gibran Kabinet Merah Putih di hadapan perwakilan DPRD Sumsel. Aksi ini menjadi simbol harapan agar jalannya pemerintahan tetap berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
Aliansi Cipayung Plus Sumsel membawa enam poin tuntutan utama kepada pemerintah, antara lain:
Aspirasi dan kehadiran massa mahasiswa ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan, Ilyas Panji Alam. Di hadapan mahasiswa, Ilyas menyatakan dukungannya terhadap jalannya demokrasi dan berjanji akan meneruskan aspirasi ini ke tingkat pusat.
“Kami menerima aspirasi dari rekan-rekan mahasiswa Cipayung Plus Sumsel dan akan menyampaikan tuntutan ini kepada DPR RI serta pemerintah pusat untuk menjadi perhatian bersama,” kata Ilyas Panji Alam di hadapan massa.
Aksi ditutup dengan tertib. Mahasiswa berharap seluruh tuntutan yang telah diserahkan tidak hanya menjadi catatan di atas kertas, melainkan menjadi perhatian serius pemerintah dan segera ditindaklanjuti melalui kebijakan yang nyata. (Syahrul Hidayat)
Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com
