Pakar Pendidikan Universitas Riau, Prof Dr Afrianto Daud, SPd MEd
PERSOALAN terbatasnya daya tampung SMP Negeri dibandingkan jumlah lulusan SD yang terus meningkat setiap tahun seharusnya tidak lagi menjadi masalah yang berulang.
Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan belum sepenuhnya berjalan selaras dengan perkembangan jumlah penduduk usia sekolah.
Akibatnya, setiap tahun kita kembali menyaksikan keresahan orangtua dan siswa yang "berebut" kursi di sekolah negeri.
Pada dasarnya, kebutuhan sekolah dapat diproyeksikan dengan cukup jelas. Pemerintah memiliki data jumlah siswa yang sedang menempuh pendidikan di tingkat SD dan dapat memperkirakan berapa banyak yang akan melanjutkan ke jenjang SMP pada tahun berikutnya. Karena itu, persoalan kekurangan daya tampung seharusnya bisa diantisipasi jauh hari sebelumnya.
Secara sederhana, jika dalam satu wilayah terdapat seratus persen lulusan SD yang akan melanjutkan pendidikan, maka kapasitas SMP yang tersedia juga harus dirancang agar mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut.
Perencanaan pendidikan tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus berdasarkan data riil di lapangan dan proyeksi kebutuhan jangka panjang.
Kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan masih adanya ketidakseimbangan antara jumlah lulusan SD dengan ketersediaan kursi di SMP Negeri.
Akibatnya, banyak siswa yang tidak tertampung dan harus mencari alternatif lain, meskipun tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi yang sama untuk memilih sekolah di luar negeri.
Karena itu, langkah pertama yang perlu dilakukan pemerintah adalah melakukan pemetaan ulang secara menyeluruh. Data jumlah siswa, persebaran penduduk, kebutuhan ruang belajar, hingga pertumbuhan kawasan permukiman harus diperbarui secara berkala. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengetahui wilayah mana yang mengalami kekurangan daya tampung dan membutuhkan perhatian khusus.
Pemetaan tersebut juga harus menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan sekolah baru. Jika hasil kajian menunjukkan bahwa suatu wilayah mengalami kekurangan kursi dalam jumlah signifikan, maka pembangunan unit sekolah baru harus menjadi prioritas. Kebijakan ini jauh lebih efektif dibandingkan hanya melakukan penambahan rombongan belajar setiap tahun.
Selain pembangunan sekolah baru, pemerintah juga perlu memperhatikan pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan antar sekolah. Banyak orang tua memilih sekolah tertentu karena dianggap memiliki sarana, tenaga pengajar, dan kualitas pembelajaran yang lebih baik dibandingkan sekolah lainnya. Ketimpangan inilah yang kemudian memicu penumpukan pendaftar pada sekolah-sekolah tertentu.
Di sisi lain, sekolah swasta sebenarnya dapat menjadi bagian dari solusi. Kehadiran sekolah swasta selama ini telah membantu negara menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa sekolah swasta benar-benar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Persoalannya, biaya pendidikan di sekolah swasta lebih tinggi dibandingkan sekolah negeri. Kondisi ini membuat sebagian orang tua tetap berupaya keras memasukkan anaknya ke sekolah negeri, meskipun persaingan sangat ketat. Akibatnya, tekanan terhadap daya tampung sekolah negeri terus terjadi setiap tahun.
Karena itu, pemerintah perlu membangun pola kolaborasi yang lebih kuat dengan sekolah swasta. Bentuknya bisa berupa bantuan operasional, dukungan fasilitas, peningkatan kualitas guru, hingga skema subsidi tertentu bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Dengan demikian, sekolah swasta dapat menjadi pilihan yang realistis tanpa membebani masyarakat.
Hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa pendidikan merupakan hak setiap anak. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh warga negara memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa terkendala persoalan kapasitas maupun biaya. Semangat inilah yang sebenarnya menjadi dasar dari program wajib belajar yang selama ini dijalankan.
Persoalan terbatasnya daya tampung SMP Negeri tidaklah sekadar masalah penerimaan siswa baru, melainkan cerminan dari pentingnya perencanaan pendidikan yang lebih matang. Jika pemerintah mampu melakukan pemetaan yang akurat, membangun sekolah sesuai kebutuhan, serta memperkuat kolaborasi dengan sekolah swasta, maka persoalan siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tidak perlu terus berulang dari tahun ke tahun. (Tribunpekanbaru.com/Alexander)
