TRIBUNJAMBI.COM - Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdimaludin, yang mengaku menerima uang Rp20 juta setelah aksi demonstrasi mahasiswa dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, memicu polemik baru.

Isu tersebut kini menjadi perhatian publik setelah pihak Istana Negara menyatakan akan menelusuri informasi yang beredar.

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto, mengaku belum mengikuti secara detail perkembangan kasus tersebut. Namun ia memastikan akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

Pengakuan Terungkap dalam Forum Mahasiswa

Kasus ini mencuat setelah digelarnya forum mahasiswa UBK pada Senin (22/6/2026).

Dalam forum tersebut, Abdimaludin mengakui menerima dana Rp20 juta yang disebut berkaitan dengan aksi demonstrasi mahasiswa.

Baca juga: Pilu Rahmania Aisyah Lubis Disiksa Ibu Tiri hingga Lebam, Ayah Kandung Kini Ikut Jadi Tersangka

Baca juga: Polisi Selidiki Ayah Tiri Terduga Pelaku Pencabulan Bocah SD di Batang Hari Jambi

Menurut keterangan peserta forum, Na'ilah Panrita Hartono, Abdi menjelaskan bahwa dana tersebut diberikan dengan tujuan agar titik aksi mahasiswa dipindahkan dari kawasan Istana Negara ke Gedung DPR RI.

Namun rencana tersebut tidak pernah terlaksana karena mahasiswa tetap menggelar demonstrasi di sekitar Istana.

Pengakuan itu memicu kekecewaan di kalangan mahasiswa UBK yang menilai tindakan tersebut mencederai independensi gerakan mahasiswa.

Muncul Perbedaan Keterangan Soal Sumber Dana

Perdebatan semakin berkembang karena muncul perbedaan informasi mengenai asal-usul uang Rp20 juta tersebut.

Dalam penjelasan awal forum, dana disebut berasal dari seseorang yang meminta lokasi aksi dipindahkan.

Namun menjelang akhir forum, Abdimaludin menyebut uang tersebut berasal dari seorang oknum polisi bernama A'an.

Perbedaan keterangan itu membuat mahasiswa mendesak adanya investigasi menyeluruh agar sumber dana dan pihak yang terlibat dapat diungkap secara transparan.

Mahasiswa Tuntut Investigasi Independen

Sebagai respons atas kasus tersebut, mahasiswa UBK mengajukan sejumlah tuntutan kepada pihak kampus.

Mereka meminta pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan unsur mahasiswa untuk mengusut dugaan penerimaan dana tersebut.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak seluruh pihak yang menerima dana memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.

Mereka bahkan meminta pengurus organisasi kemahasiswaan yang terbukti menerima aliran dana agar mengundurkan diri dari jabatannya.

Forum tersebut turut dihadiri jajaran kampus, mulai dari Wakil Rektor III, Dekan Fakultas Hukum, Ketua Program Studi, staf kemahasiswaan, hingga para dosen.

Daftar Nama Penerima Dana Rp20 Juta

Berdasarkan pengakuan yang disampaikan dalam forum mahasiswa, dana Rp20 juta tersebut dibagikan kepada tujuh orang dengan rincian sebagai berikut:

Muhammad Abdimaludin (Ketua BEM FH UBK): Rp6 juta

Rafli Maulana Akbar (Wakil Ketua BEM FH UBK): Rp2,5 juta

Pujiono (Ketua BEM FE UBK): Rp2 juta

Rafli Bastian (Wakil Ketua BEM FE UBK): Rp2 juta

Mubarak Fosamu (Mahasiswa UBK): Rp2,5 juta

Amiruddin Emon (Senior HMI): Rp2,5 juta

Syafruddin Eno (Senior HMI): Rp2,5 juta

Pengungkapan aliran dana tersebut semakin memicu pertanyaan mengenai independensi gerakan mahasiswa dan kemungkinan adanya intervensi terhadap aksi demonstrasi.

Prabowo Singgung Demo Bayaran Rp200 Ribu

Di tengah polemik tersebut, Presiden Prabowo Subianto turut menyinggung fenomena demonstrasi berbayar saat menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Prabowo mengaku mengetahui adanya peserta demonstrasi yang menerima bayaran namun tidak memahami substansi tuntutan yang mereka suarakan.

"Ditanya anak-anak demo, enggak ngerti. Mau demo apa? Kami dibayar Rp200 ribu," ujar Prabowo menirukan jawaban peserta aksi.

Presiden juga mengaku mengetahui pihak yang berada di balik pendanaan demonstrasi tersebut.

"Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Saya tahu itu," tegasnya.

Prabowo kemudian mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah oleh kepentingan kelompok tertentu.

Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar, namun harus dilakukan secara jujur dan tidak melalui praktik manipulasi massa.

Kasus dugaan aliran dana kepada pengurus BEM UBK kini menjadi sorotan luas karena dinilai menyangkut integritas gerakan mahasiswa, transparansi demokrasi, dan potensi intervensi terhadap kebebasan menyampaikan pendapat di ruang publik.