TRIBUNJATIM.COM - Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih penting dan genting untuk masyarakat Indonesia.
Hal itu diungkap Prabowo saat membalas kritikan terhadap program unggulannya tersebut.
Prabowo membalas kritikan saat membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan Andalan (PENAS KTNA) ke-17 di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).
Prabowo menegaskan persoalan pangan dan kelaparan merupakan masalah mendesak yang tidak dapat ditunda.
Ia juga meminta para pengkritik MBG melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan.
Baca juga: PDIP Sentil Prabowo Soal Korupsi MBG, Diminta Perbaiki Diri Daripada Bahas Demo Bayaran
Prabowo menyoroti pandangan sejumlah kalangan yang menilai program pemberian makan gratis tersebut bukanlah sebuah prioritas mendesak.
Ia membantah keras anggapan tersebut.
"Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan, ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada, lebih genting dari perut lapar," tegas Prabowo di hadapan ribuan peserta acara.
Menurut Prabowo, urusan pangan dan rasa lapar adalah permasalahan vital yang tidak bisa ditunda penyelesaiannya dengan alasan apa pun.
"Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati," imbuhnya.
Lebih lanjut, Eks Danjen Kopassus itu menantang para pengkritik program tersebut untuk turun langsung ke lapangan dan melihat realitas yang dihadapi oleh masyarakat bawah.
"Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini, ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak?" tantang Prabowo.
Prabowo juga mengingatkan bahwa ancaman krisis pangan dan kelaparan saat ini adalah isu nyata di tingkat global. Ia merujuk pada data dan peringatan resmi dari lembaga-lembaga internasional.
"Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu, sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta, ya? 700 juta. FAO memberi warning," pungkasnya.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku mengetahui pihak yang membayar mahasiswa dalam aksi demonstrasi kini ditanggapi oleh Politikus PDIP, Guntur Romli.
Guntur mempertanyakan maksud pernyataan tersebut dan mengaitkannya dengan polemik dugaan suap mahasiswa UBK.
Sementara itu, Prabowo sebelumnya menyebut ada pihak yang mendanai aksi demonstrasi dan meminta masyarakat tetap mendukung kebijakan pemerintah.
Pernyataan tersebut memicu perhatian publik di tengah isu aksi mahasiswa.
Baca juga: Prabowo Ngaku Tahu soal Sosok yang Bayar Pendemo, Politisi PDIP: Yang Dimaksud Gibran?
Sebagai informasi, pernyataan Prabowo tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan di Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, pada Rabu (24/6/2026).
Selain itu, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyebut mahasiswa yang ikut aksi demonstrasi sebenarnya tidak memahami apa yang menjadi tuntutan kepada pemerintah.
Tentang pernyataan tersebut, Guntur menduga pihak yang dimaksud Prabowo adalah Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka.
Adapun dugaan Guntur itu mengacu pada kasus dugaan suap yang diterima perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno (BEM UBK) di mana mereka memang sempat bertemu dengan Gibran.
Momen pertemuan itu terjadi saat aksi demonstrasi yang digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (15/6/2026) lalu.
Sementara, pertemuan antara mahasiswa dan Gibran digelar di Istana Wapres, Jakarta Pusat di hari yang sama.
Di sisi lain, kasus suap ini terungkap setelah viralnya video ketika adanya forum di kampus UBK pada Senin (22/6/2026) lalu.
Salah satu mahasiswa yang telah mengakui menerima suap yaitu Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdi Maludin. Dia mengaku menerima uang sebesar Rp20 juta dari seorang polisi.
"Yang kami tahu pengakuan mahasiswa yang dibayar (untuk berdemo) setelah bertemu Gibran. Apa yang dimaksud Presiden Prabowo adalah wapresnya sendiri yaitu Gibran?" katanya ketika dihubungi redaksi Tribunnews.com dari Kantor Tribunnews Solo di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (24/6/2026).
Guntur juga mengatakan, tuduhan Prabowo yang menyebut mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi tidak memahami apa yang menjadi tuntutan, adalah tidak berdasar.
Dia mengatakan mahasiswa yang dimaksud pasti selalu mengikuti perkembangan informasi terkait kebijakan pemerintah yang dirasa membebani rakyat.
"Mahasiswa itu kalangan terdidik dan terpelajar sangat mengikuti perkembangan informasi. Mereka juga terlibat dengan kehidupan rakyat. Mustahil tidak mengerti substansi yang didemokan," tegasnya.
Ia pun meminta agar pemerintah berfokus untuk memperbaiki kinerjanya ketimbang menebar tuduhan yang belum terbukti kebenarannya.
"Saran kami daripada sibuk menuduh ke sana kemari, sebaiknya pemerintah memperbaiki diri. Kan sudah jelas (ada) korupsi MBG itu," tuturnya.
Di sisi lain, Guntur menilai narasi seperti yang disampaikan Prabowo menjadi wujud pemerintah tengah panik atas gelombang demonstrasi yang terjadi belakangan ini.
Dia mengungkapkan jika memang tidak panik, maka seharusnya pemerintah bersikap biasa saja dan memenuhi segala tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran.
"Pemerintah panik. Kalau tidak panik, harusnya biasa saja menghadapi demo dan aksi. Tinggal memenuhi tuntutan. Jawab demo dengan kerja nyata. Kan selesai," jelasnya.
Prabowo saat Pidato di PENAS Gorontalo
Sebelumnya, Prabowo memperingatkan adanya pihak-pihak yang mendanai demonstrasi.
Dia juga mengeklaim telah mengetahui identitas dari penyandang dana tersebut.
"Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu," kataa Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Rabu.
Pada momen itu, peserta acara yang hadir tertawa dan bertepuk tangan.
Berdasarkan pantauan di YouTube Sekretariat Presiden, tampak pula Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi turut tertawa sembari menggelengkan kepala.
Prabowo juga menyebut para demonstran sebenarnya dibayar Rp200 ribu untuk mengikuti aksi meski sebenarnya tidak mengetahui tujuan dari gelarnya demo tersebut.
"Ditanya anak-anak demo, (mereka yang berdemo tapi dibayar) enggak ngerti. Mau demo apa ya? 'Em... em... Kami dibayar Rp200 ribu.' Gitu ya," kata Prabowo menirukan pengakuan demonstran bayaran yang dia maksud.
Ia meminta kepada masyarakat agar mendukung segala kebijakan pemerintah.
Prabowo pun mengibaratkan suporter yang mendukung tim sepak bola.
Dia menegaskan bahwa masyarakat Indonesia harus kompak saat ini.
"Kita ini kalau merasa, kalau dalam pertandingan kita jadi suporter, dukung satu tim, 'Ayo maju, maju, maju'. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak," jelas Prabowo.
Prabowo menyampaikan, jika memang ada yang kurang, maka seharusnya dikoreksi ketika pertandingan sudah selesai.
"Jangan lagi main bawa bola, 'Salah, goblok!'. Lagi main di tengah lapangan disorakin. Jadi kayaknya kita tidak bangga dengan apa yang dihasilkan bangsa sendiri," imbuhnya.
Lebih lanjut, Prabowo turut mengungkapkan soal keistimewaan di Indonesia yaitu tentara dan polisi yang mengusahakan swasembada pangan.
Ia menyebut hanya di Indonesia ada polisi mengurus pertanian dan tentara turun mengurusi sawah.
Dia menegaskan, fenomena itu adalah strateginya untuk mewujudkan kemajuan Indonesia.
"Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu," ujar Prabowo.
Kabar 'tak sedap' muncul dari unjuk rasa sejumlah kalangan di Jakarta.
Seperti diketahui dalam beberapa hari terakhir sejumlah unsur masyarakat baik mahasiswa dan non-mahasiswa berunjuk rasa menyikapi kondisi terkini bangsa.
Namun dalam unjuk rasa itu mengemuka dugaan diantara para pengunjuk rasa menerima bayaran.
Demo mahasiswa diduga dibayar
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) UBK, Muhammad Abdimaludin mengaku menerima uang Rp 20 juta dari oknum polisi.
Pengakuan itu dilontarkan Abdi saat 'disidang' oleh mahasiswa UBK yang videonya beredar di berbagai platform media sosial.
Abdi merupakan salah satu dari 15 mahasiswa yang sempat bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada aksi demonstrasi, Senin (15/6/2026).